Tantangan koordinasi Antarlembaga
Jika dilihat berdasarkan urutan pelaksanaan. Pemilu akan digelar lebih dulu dibandingkan pilkada. Sehingga tahapan pencalonan di pilkada akan sangat bergantung pada hasil final pemilu DPRD sebagai dasar dalam pendaftaran calon kepala daerah. Belum lagi dengan adanya kemungkinan sengketa pemilu.
Sehingga koordinasi yang baik antar lembaga sangat diperlukan untuk dapat mengantisipasi adanya sengketa pemilu agar yang berlarut-larut dan berpotensi menghambat tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada.
Pentingnya Inovasi Manajemen Pemilu
Melihat tantangan dan kendala pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, sudah sepatunya KPU dituntut untuk dapat berinovasi Kembali untuk bisa mengurangi kerumitan dari sisi teknis penyelenggaran dalam rangka menyederhanaka pemilu namun tidak keluar dari kerangka hukum yang ada.
Seperti halnya kendala dalam penggunaan aplikasi Sirekap pada Pilkada tahun 2020, yang harus segera diperbaiki bila akan digunakan Kembali pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Tidak hanya itu, KPU juga dituntut untuk bisa berinovasi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan memaksimalkan berbagai platform yang ada ataupun dengan terobosan-terobosan program terbaru sehingga dapat menembus berbagai segmen kalangan masyarakat.
Pada akhirnya kita semua harus menyadari bahwa Pemilu serentak (concurrent election) adalah penggabungan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif dalam satu tahapan penyelenggaraan khususnya tahap pemungutan suara.
Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengefisiensi anggaran, melainkan untuk menciptakan pemerintahan kongruen (sebangun) dan menghindari pemerintahan terbelah (divided government) dengan sistem kepartaian multipartai sederhana. Sehingga seluruh lembaga diharapkan dapat memberikan performa terbaik untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Penulis, Ni Luh Rosita DewiÂ
