Proses Jual Beli Tanah Yang sudah Memiliki Sertifikat Tanah Melalui PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah

Langkah proses jual beli tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah.

Proses jual beli tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah tahapan umum yang terlibat dalam proses tersebut:

1. Penawaran dan Negosiasi.

Pihak penjual dan pembeli akan melakukan negosiasi mengenai harga, syarat-syarat, dan ketentuan penjualan tanah. Setelah mencapai kesepakatan, mereka dapat melanjutkan ke langkah berikutnya.

2. Penelitian Hukum (Due Diligence).

Pembeli perlu melakukan penelitian hukum terkait tanah yang akan dibeli. Hal ini meliputi memeriksa sertifikat tanah, status hukum tanah, dan adanya beban atau hak pihak ketiga atas tanah tersebut.

3. Pembuatan Perjanjian Jual Beli.

Setelah penelitian hukum selesai, pihak penjual dan pembeli akan membuat perjanjian jual beli tanah. Dokumen ini berisi detail tentang penjualan, termasuk harga, kondisi penyerahan, dan syarat-syarat pembayaran.

4. Pembayaran dan Penukaran Sertifikat.

 Pembeli akan melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Setelah pembayaran dilakukan, sertifikat tanah akan ditukar antara penjual dan pembeli.

5. Pendaftaran dan Pemindahan Hak.

Setelah penukaran sertifikat, pembeli perlu mendaftarkan perubahan kepemilikan tanah ke Badan Pertanahan Nasional atau instansi pemerintah setempat. Ini melibatkan proses administrasi untuk mentransfer hak kepemilikan dari penjual ke pembeli.

6. Pembayaran Pajak dan Biaya-Biaya Lainnya.

Pembeli juga perlu membayar pajak atas transaksi jual beli tanah serta biaya-biaya lain yang terkait, seperti biaya notaris dan biaya administrasi.

Penting untuk mencatat bahwa proses jual beli tanah dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Disarankan untuk mendapatkan bantuan dari profesional hukum atau agen properti untuk memandu Anda melalui proses ini.

Proses pembelian tanah melalui kantor PPAT

PPAT adalah pejabat umum yang di berikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jika ngin  membeli tanah melalui kantor PPAT maka  penjual dan pembeli harus datang ke kantor PPAT yang berwenang membuat akta mengenai tanah yang dijual. Mereka masing-masing dapat di wakili oleh seorang kuasa. Penjual harus mempunyai wewenang untuk menjual dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai subjeck hak atas yang di jual.

Dalam transaksi jual beli tanah, biasanya PPAT yang bersangkutan akan meminta data-data standar yang meliputi hal berikut.

1. Data tanah berupa.

a. Asli PBB lima tahun terakhir berikut surat tanda terima setoran (bukti bayarnya).
b. Asli sertifikat tanah (untuk pengecekan dan balik nama)
c. Asli IMB (apabila ada dan untuk diserahkan kepada pembeli setlah selesai proses AJB).
d.Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, dan air (apabila ada).
e. Jika masih dibebani hak tanggungan (hipotek), harus ada surat roya dari bank yang bersangkutan.

2. Data penjual dan (masing-masing) dengan kriteria berikut.

• Perorangan

1. Fotokopi KTP suami istri.
2. Fotokopi kartu keluarga dan akta nikah.
3. Fotokopi keterangan WNI atau ganti nama (apabila ada untuk WNI keturunan).

• Perusahaan / Toko

1. Fotokopi KTP direksi & komisaris yang mewakili.
2. Fotokopi anggaran dasar lengkap berikut pengesahannya dari menteri kehakiman dan HAM RI.
3. Rapat umum pemegang saham PT untuk menjual atau surat pernyataan sebagian kecil aset.

Sebelum jual beli dilakukan antara pihak pemilik tanah dan calon pembelinya tentu sudah dicapai kata sepakat mengenai tanah yang akan dijual belikan itu, berapa harga, dan kapan jual beli tersebut akan laksanakan. Kata sepakat itu melahirkan apa yang kita sebut sebagai perjanjian jual beli.