Mohon tunggu...
Rizky Prabowo Rahino
Rizky Prabowo Rahino Mohon Tunggu... Wiraswasta - Entreprenuer

Hanya untuk ruang menyalurkan hobi. Sedang belajar menulis apapun di waktu senggang secara santuy, bebas dan ringan. Jika rerkadang mengkritik harap dimaklumi.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Wajib Cegah Kebocoran Data DPT Pemilu 2024. Menjaga Keamanan Data Ibarat Menjaga Kepercayaan Publik

22 Juli 2023   15:17 Diperbarui: 22 Juli 2023   16:43 394
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi hacker. (Pixabay/FotoArt-Treu)

Ketika sudah dibeli oleh "oknum-oknum tertentu", tentu tidak bisa ditebak apa yang akan dilakukan selanjutnya.

Bisa saja, data bocor yang dijual itu untuk target promosi "situs-situs terang" atau "situs-situs gelap".

Atau malah digunakan "oknum-oknum yang membeli" itu ke hal-hal menjurus ke kejahatan siber.

Dari sisi internal, KPU harus memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap di Bidang Informasi dan Teknologi (IT). SDM handal ini untuk meminimalisir "kesalahan dan kelalaian" yang bisa saja dilakukan oleh pihak KPU sendiri. Petugas-petugas KPU harus paham batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan terhadap data-data DPT Pemilu.

KPU juga harus rajin membangun komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Satuan Siber Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelejen Negara (BIN).

Langkah kolaboratif harus berjalan secara terorganisir untuk merumuskan strategi mencegah kebocoran data. Samakan persepsi agar tidak ada ego sektoral.

Jika melihat banyaknya jumlah penduduk, saya percaya Indonesia tidak kekurangan SDM ahli-ahli di bidang teknologi. Ini untuk meminimkan biaya-biaya besar jika melibatkan ahli IT luar negeri.

Bangun sistem security pengendali data secara teknikal yang lebih memadai. Update dan upgrade teknologi secara rutin, lengkapi sertifikasi keandalan sistem.

Selain itu, keterlibatan pihak-pihak lain dari unsur masyarakat yang punya fokus terhadap mencegah kejahatan siber juga harus dirangkul oleh KPU. 

Ini agar timbul kesadaran semua masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data privasi di era digital.

Satu lagi, KPU harus menentukan batasan-batasan ketersedian data tersebut. Semisal, siapa-siapa saja yang bisa mengakses data. Lalu, data-data apa saja yang dapat diakses oleh orang-orang tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun