Selanjutnya masuk kepada arena perpustakaan. Arena perpustakaan adalah bidang yang memerlukan habitus yang spesifik. Pustakawan adalah sebuah profesi yang memerlukan kemampuan teknis spesifik. Misal terkait klasifikasi. Menurut hemat penulis, kemampuan spesifikasi dasar itu tidak harus melalui pendidikan formal ilmu perpustakaan karena spesifikasi teknis yang ada bisa dipelajari dengan mudah.Â
Hanya saja pustakawan untuk bisa melakukan pekerjaan teknis itu harus memiliki habitus dasar lebih dahulu. Bila pustakawan yang memiliki habitus dan kapital yang kuat ini kemudian menjadi pemimpin di perpustakaan, setidaknya ia memiliki kemampuan manajerial dalam melihat habitus dan kapital bawahanya. Sebagai seorang pemimpin, ia akan menahkodai perpustakaan melalui lautan yang penuh permasalahan yang harus dihadapinya.Â
Coba disimulasikan bagaimana logika Bourdieu bisa menjadi bekal pemimpin dalam perpustakaan. Simulasi ini memang tidak berdasar kejadian faktual. Taruhlah simulasi ini berada di sebuah perpustakaan perguruan tinggi islam swasta di sebuah kota di Irak di masa terjadinya revolusi.Â
Perpustakaan di masa sebelum revolusi terjadi, secara ideologis mengikuti institusi induknya yang liberal. Ideologi ini berjalan bertahun - tahun, doxa atau wacana dominan yang terbentuk pun adalah wcana liberal. Kemudian meletuslah revolusi sehingga perguruan tinggi dipimpin oleh merek ka yang memiliki wacana konservatif. Haluan Ideologi pun berubah. Pemimpin perpustakaan pun ikut diganti oleh pemimpin yang memiliki wacana konservatif.Â
Namun jajaran pustakawan yang ada berada dalam komposisi didominasi oleh liberal dibanding konservatif. Pemimpin perpustakaan yang baru dihadapkan pada wacana dominasi liberal. Maka sebagai pemimpin ia dihadapkan pada tuntutan stakeholders yang menjadi tantangan untuk meruntuhkan dominasi wacana liberal. Di sinilah tantangan seorang pemimpin bagaiaman ia merencanakan logika Bourdieu. Kemampuanya menggunakan kapital yang tepat akan mempengaruhi keberhasilanya menumbangkan wacana dominan.
Peluang dan Tantangan Perpajakan Controlled Foreign Corporation di Indonesia
Pajak perusahaan asing adalah pajak yang dikenakan terhadap usaha atau perusahaan luar negeri yang berada di Indoensia dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang - undangan perpajakan. Perusahaan asing merupakan objek pajak luar negeri sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang - undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan s.t.d.t.d UU no. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berikut kriteria subjek pajak luar negeri atau perusahaan asing di Indonesia yang memiliki kewajiban perpajakan :
1. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indenesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indoensia.
2. Badan yang tidak didiirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indoensia tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indoensia.
Kewajiban Pajak Perusahaan Asing di Indonesia, sebagai subjek pajak luar negeri, maka badan atau perusahaan asing yang memiliki aktivitas atau memperoleh penghasilan dari Indonesia juga memiliki kewajiban perpajakan seperti subjek pajak Badan dalam Negeri. Oleh karena itu, perusahaan asing juga wajib mengelola administrasi perpajakan dengan benar, bayar dan melaporkan pajaknya. Â Berikut jenis pajak perusahaan luar negeri yang menjadi kewajibanya :
1. Pajak Penghasilan (PPH), Jenis PPh yang juga menjadi kewajiban perusahaan asing diantaranya : PPH Tahunan Badan BUT, PPH Pasal 26. Sebagai perusahaan luar negeri, saat ini dikenakan tarif pajak penghasilan tahunan sebesar 22% dari penghasilan kena pajak sesuai ketentuan dalam UU HPP. Perusahaan asing dapat melaporkan SPT tahunanya melalui E- SPT Badan Online paling lambat akhir 30 April untuk tahun pajak sebelumnya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang - undangan perpajakan.Â
