Inovasi Tiada Henti dan Kreativitas Tanpa Batas

BAB I

PENDAHULUAN

• Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan sumberdaya alam, terbentang dari Sabang (Pulau Sumatera) sampai Merauke (Pulau Papua). Dengan Luas wilayah TANAH AIR Indonesia -+ 5.180.053 km2 , Terdiri dari Total Luas Daratan 1.922.570 km2, dan Luas Lautan 3.257.483 km2, tersusun rapi oleh ribuan pulau yang seolah-olah menetapkan Negara kita adalah Negara agraris. Memang tak dapat dipungkiri, namun hal tersebutlah yang menjadi sumber mata pencaharian dari sekitar 60% dari rakyat Indonesia, kemudian menjadi salah satu sektor riil yang memiliki peran nyata dalam membantu perekonomian Negara. Dan saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau.

Pertanian merupakan bidang yang sangat penting bagi tiap-tiap Negara. Keberadaannya sangat membantu dan ikut mempengaruhi perekonomian Negara. Hampir semua penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagi pemenuhan karbohidrat dan sebagi bahan makanan pokok. Tentu saja ini semua didapat dari hasil petanian. Tidak hanya itu, bahkan makanan lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran juga merupakan produktivitas hasil pertanian. Boleh dikatakan kita sangat bergantung dengan pertanian, istilah lain pertanian adalah Jantungnya Bangsa Indonesia. Sehingga pertanian menjadi bidang yang  sangat penting dan tidak biasa dianggap sebelah mata.

Selama ini logika pembangunan pertanian di Indonesia kurang berkembang karena adanya masalah-masalah yang mempengaruhi perkembangannya. Hal ini mengakibatkan produksi pertanian tidak memenuhi target permintaan pasar dan akhirnya persentase impor pun naik. Beberapa permasalahan diantaranya

• Peningkatan produksi pertanian sekarang ini masih belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi yang rendah dan bervariasi antara provinsi, Potensi poduksi yang belum sepenuhnya tergali dan Komposisi makanan yang tak seimbang.
• Terlebih lagi dengan tidak seimbangnya pasar luar negeri yang menyebabkan over supply di negara maju dan akhirnya kita mengimpor produk tersebut dengan harga murah dikarenakan poduk pertanian hasil impor merupakan  produk Dumping dari negara yang mengalami over supply.
• Hasil produksi domestik pun menjadi menurun disebabkan petani Indonesia berada pada posisi yang tak menentu antara harga pasar domestik dan harga dari produk impor yang relatif lebih murah.
• Ketimpangan permintaan dan penawaran ini menyebabkan cita-cita Indonesia melakukan Swasembada beras semakin jauh untuk dicapai.
• Melihat permasalahan diatas perlu diperhatikan dan dikaji ulang kembali untuk menentukan kebijakan ekonomi pertanian dalam rangka pembangunan pertanian serta menumbuh kembangkan kesejahteraan rakyat.
•  Kita semua sudah mengetahui bahwa sektor pertanian memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional antara lain, meningkatkan devisa Negara, penyediaan lapangan kerja, meningkatan daya saing, sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sebagi bahan baku industry dalam negeri serta pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
• Sektor pertaian telah terbukti memberikan kontribusi besar terhadap bangsa. hal ini dapat kita lihat dari segi sejarah bangsa Indonesia yang pernah beberapa kali mengalami krisis ekonomi terutama krisis hebat yang melanda  pada tahun 1997-1998, satu-satunya sektor yang mampu bertahan dan menjadi penyelamat perekonomian bangsa pada saat itu.
• Belajar dari pengalaman diatas, pembangunan pertanian tetap harus dan terus menerus dilakukan untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang, serta Masyarakata Ekonomi Asean (Asean Economy Community)  yang tahun ini mulai diterapkan. Upaya demi upaya dilakukan sebagai langkah menuju keberhasilan dalam pembangunan pertanian. Pertanian dapat menjadi bidang yang mampu menunjang prestasi di dalam ilmu pengetahuan terutama sains di dalam negeri. 
• Akan tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini sektor pertanian masih mengalami banyak permasalahan. Kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah yang kurang berpihak pada sektor  pertanian menjadi kendala dalam perkembangan sektor pertanian. Pemerintah lebih memperhatikan sektor industri dan lainnya, karena sektor industri dan lainnya diklaim memberikan pendapatan lebih tinggi kepada daerah terutama nasional. Investor juga lebih tertarik menanamkan modalnya pada sektor industri dibandingkan sektor pertanian. Ini semakin menambah deretan permasalahan pembangunan di sektor pertanian.
• Berangkat dari kondisi tersebut maka sangat dibutuhkan sebuah program dasar pembangunan pertanian yang terorganisir, artinya pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh segenap komponen secara dinamis, ulet dan mampu mengoptimalkan sumberdaya alam, modal, tenaga, teknologi terutama mampu mensejahterakan masyarakat. Pembangunan pertanian harus mencangkup aspek ekologis, sosial dan ekonomi. Karena hal ini tidak lepas dari kawasan pedesaan sebagai penggerak utama roda pertanian terhadap perekonomian. Lahan, potensi dan tenaga kerja dan basis ekonomi lokal, pedesaanlah yang menjadi factor utama dalam pengembangan pertanian.

Dari gambaran diatas penulis memilih judul "INOVASI TIADA HENTI DAN KREATIVAS TANPA BATAS" 

• Permasalahan.
• Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka identifikasi masalah pada penelitian adalah :
• Pengaruh perubahan kebijakan terhadap pergantian/transisi pemimpin?
• Mengubah dana Bantuan kesejahteraan Masyarakat Miskin menajadi pemberian modal untuk mengembangan usaha dan bisnis?
• Program pemerintah yang semakin menyulitkan dan membingungkan ?

• Tujuan Penelitian.
• Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:
• Menyamakan Visi dan Misi antara pemimpin baru dengan pemimpin lama.
• Mengamati kembali terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun masa depan bangsa terutama di bidang pertanian.
• Mengklaborasikan antara program lama (masa Orde Baru) dengan program modern.

• Manfaat Penulisan.

Dengan Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini penulis mengharapkan bahwa penulisan karya tulis ini bermanfaat bagi semua kalangan.

• Manfaat Praktisi.
• 
  
• Bagi pemerintahan baik ditingkat nasional maupun daerah, penelitian ini diharapkan bermanfaat serta sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan kemajuan sektor pertanian secara nasional. Sehingga membuat masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak dibuat bingung dan terorganisasi.
• Bagi pelaku pengusaha agribisnis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan masukan untuk meningkatkan secara kuantitas dan kualitas pertanian, baik hasil panen, pendapat maupun lainnya.
• 
  
• Manfaat Akademisi.
• 
  
• Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang berhasil tidaknya program-program pemerintah terhadap perkembangan pertanian baik berskala nasional maupun perkabupaten diseluruh Indonesia.
• Untuk menambah koleksi dan pengetahuan baik Dosen Pengampu maupun Mahasiswa serta sebagi salah satu referensi untuk melakukan penelitian berikutnya.
• Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori didalam bangku kuliah dan membandingkannya dengan kenyataan dilapangan.

• Manfaat Ekonomi.
• 
  
• Dapat menekan Anggaran nasional yang mengatas namakan kebijakan pemerintah demi rakyat, dengan satu kebijakan, satu jalan dan satu tujuan siapapun pemimpinnya kebijaknnya tetap sama. Agar program yang lama dapat terselesaikan dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
• Kesejahteraan masyakat dapat terlihat dengan jelas dari manfaat kebijakan yang telah berjalan tanpa ada pemberhentian.
• 
  
• Manfaat Sosial
• Kebijakan yang dikeluarkan dan diperlakukan oleh pemerintah dengan mudah diterapkan oleh masyarakat kelas bawah tanpa ada perubahan, meskipun ada perubahan tidak terlalu jauh dari program yang telah ada.
• Kebingungan dan kerancuan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dapat terjawab dengan hasil nyata dilapangan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

• Landasan Teori.

 

Pada masa Pemerintahan Orde Baru pembangunan pertanian diletakkan pada ranking pertama sebagai pembangunan ekonomi nasional. Pertanian telah dijadikan dasar pembangunan nasional secara menyeluruh. Disadari bahwa perkembangan pertanian merupakan prasyarat industrialisasi yang akan menjadi tulang pungkung perekonomian nasional yang kuat. Negara-negara berkembang pada umumnya cenderung untuk melompat dalam strategi pembangunan ekonomi nasional dengan mengambil kebijakan sektor industri yang lebih utama. Hal serupa juga timbul di Indonesia pada awal tahun 1950-an yang dipelopori oleh Sumitro Djojohadikusumo. Pemikiran ini timbul dari hasil penelitian disertasinya, bahwa sektor pertanian di Indonesia tak bisa diharapkan sebagai tumpuan pembangunan nasional. Tumpuan yang tepat itu adalah sektor industri. Di tingkat internasional, livingstone memberikan sejumlah alasan mengapa industrialisasi dipilih sebagai tumpuan pembangunan nasional. Industri merupakan kunci terhadap perkembangan ekonomi karena sektor industri menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang menggiurkan dan tinggi, sedangkan sektor pertanian hanya memberikan marginal rate of return yang rendah. Sementara, elastisitas pendapatan terhadap produk-produk industri sangat tinggi, sedangkan pertanian sebaliknya. Dengan perkataan lain, jika pendapatan meningkat, maka bagian pendapatan untuk mengkonsumsi barang-barang industri meningkat, sedangkan pertanian menurun. Pengalaman telah menunjukkan bahwa perkembangan pertanian itu lamban jika tidak stagna. Lagi pula pembangunan pertanian itu tidak mudah karena hambatan kelembagaan, misal sistem sewa tanah yang relative tinggi, struktur didaerah yang tak jelas, infrastruktur penunjang yang tak memadai.

Tetapi pada tahun yang sama timbul reaksi dari Sjafruddin Prawinegara yang tetap mempertahankan sektor pertanian. Beliau berkata pembangunan ekonomi di Indonesia tetap harus diawali dan didasari dengan pembangunan pertanian. Ia berpacu dengan beberapa tesis tentang posisi pembangunan pertanian, diantaranya :

• Sektor pertanian di Negara kita dapat dijadikan dan seharusnya menjadi basis industrialisasi.
• Dapat menyediakan bahan pangan, dapat menstabilitas harga dan penolak inflasi.
• Mempunyai keunggulan kompratif yang mampu menghasilkan devisa.

Berdasarkan tiga alasan tersebut, bagi Sjafruddin industrialisasi di Indonesia tak akan berhasil tanpa didahului dengan pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian pada masa Orde Baru telah menorehkan prestasi yang terukir dalam tinta sejarah bangsa Indonesia, sebuah kejayaan yang dapat dilihat kembali dan diambil pelajaran bagi pemerintahan sekarang selaku pembuat kebijakan. Adapun beberapa keberhasilan Orde Baru dalam memajukan pertanian antara lain:

• Pencapaian Swasembada Pangan pada tahun 1984.
• Disatu sisi meningkatkan pendapatan devisa Negara dan di sisi lainnya menghemat devisa sehingga dapat memperbaiki posisi neraca pembayaran.
• Mampu menyediakan bahan baku industri yang melahirkan Agroindustri.
• Menyediakan lapangan pekerjaan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi kebawah.
• Meningkatkan perekonomiaan masyarakat kelas menengah ke bawah yang telah mampu menciptakan modal yang berasal dari tabungan desa.

Dari pernyataan diatas tak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang tidak dapat dipandang dengan sebelah mata. Sehingga bagi pemangku kebijakan seharusnya berpikir kembali dalam hal mengambil keputusan mengenai program pembangunan pertanian ditanah air.  Masyarakat sekarang ini membutuhkan sebuah kejelasan dan kepastian yang nyata mengenai sebuah kebijakan dan program-program pemerintah untuk kedepannya. Akan tetapi malahan sebaliknya masyarakat malah dibuat bingung dan bingung terhadap hal semacam ini. Apalagi sekarang perpolitikan nasional sedang lagi panas-panasnya. Jangan hanya demi kepentingan individualis, pergolongan maupun partai politik masyarakat diatas namakan. Sebagai mana lazimnya perpolitikan.

• Pengkajian Masalah.
• 
  

Salah satu permasalahan utama dalam pengembangan usaha di sektor pertanian di bangsa ini adalah masalah kebijakan dan transisi kepimimpinan serta permodalan. Masalah ini merupakan sejarah panjang yang sudah lama kita hadapi. Berbagai macam trobosan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum petani dan masyarakat ekonomi menangah kebawah.

• Proyek Peningkatan Pertanian dari Kementrian Pertanian.
• Program Penguatan UMK dari kementrian Negara, Koperasi dan UKM.
• Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, dibawah BKKBN.
• Kelompok Usaha Bersama dari Kementrian Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
• PNPM Mandiri.
• Yang Terbaru dari program Jokowi-JK adalah Kartu Indonesia Sejahtera.
• Dan lain-lainnya.

Dari data table diatas kita dapat melihat berbagai macam upaya dan trobosan yang telah pemerintah lakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pertanian, tetapi hasil nyata dilapangan program tersebut masih sangat kurang dari keberhasilan. Melihat dari kenyataan yang ada maka menimbulkan pertanyaan yang sangat membingungkan bagi kita semua. Apakah program tersebut hanya jalan ditempat atau bagaimana? Sehingga hasil yang didapat kurang memuaskan. Sebagai mahasiswa jurusan manajemen saya juga bingung, mengapa bisa seperti ini? Padahal program-program tersebut sudah cukup dan lebih dari cukup bagusnya jika benar-benar diterapkan. Memang butuh anggaran besar dan memakan waktu yang lama, tetapi yang kita butuhkan adalah sebuah hasil yang jelas dan pasti yang dapat dinikmati masyarakat dalam relative waktu yang singkat tetapi berkepanjangan.

                

• Pemecahan Masalah.

Upaya pemerintah dalam melakukan perubahan untuk kemajuan dibidang pertanian memang tidak dapat dipungkiri. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya dan kebijakan yang telah dicanangkan oleh berbagai lembaga instansi terkait, terutama kebijakan untuk kemajuan pertanian. Mereka telah mengeluarkan aturan demi aturan guna untuk memberikan peningkatan mutu kuantitas dan kualitas pertanian dalam negeri. Berbagai macam kebijakan dan perubahan telah diperbaharui tiap tahunnya guna mengevaluasi kembali mengenai program terkait. Akan tetapi tak semua kebijakan dapat diterima secara langsung bahkan kandas ditengah jalan. Kadang kala kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh oleh pemerintah menuai pro dan kontra. Bahkan yang lebih parah lagi ada kebijakan yang bagi masyarakat sangat membantu tetapi bagi pemerintah itu sangat merugikan Negara bahkan sebaliknya ada juga kebijakan yang menurut pemerintah baik sedangkan bagi masyarakat sangat buruk.

Oleh karena itu sudah saatnya bangsa ini membuat suatu kometmen yang jelas dan pasti sebagaimana dimasa orde baru Kebijakan pertanian sangatlah jelas dan terarah sehingga para petani merasa sangat dibutuhkan dan dihargai akan kerja keras mereka. Pada orde baru kebijakan pertanian sangat terakomodisir sehingga melahirkan sebuah revolusi baru yang dikenal dengan sebutan revolusi hijau. Dari revolusi tersebut salah satu isinya adalah Rehabilitasi Pertanian yang melahirkan program PELITA  ( Pembangunan Lima Tahun) dan ini membuahkan hasil mengantarkan bangsa meraih sebuah penghargaan dari FAO pada tahun 1984. Suatu prestasi besar bagi Indonesia.

Pemerintah janganlah malu untuk menengok kembali pada masa lalu, untuk mempelajari letak kunci kesuksesan yang telah pernah kita raih. Belajar untuk mencari letak kesalahan dan kekurangan kita pada saat ini. Sehingga kita mampu bangkit kembali dari keterpurukan, menjadikan pertanian menjadi mandiri serta mampu bersaing dikancah panggung internasional.

Mengklaborasikan program-program lama yang dianggap pantas dan cocok untuk dikembangkan kembali dengan program-program terbarukan untuk menghasilkan sebuah rumusan kebijakan untuk mengembalikan kembali kejayaan pertanian bangsa ini dengan sistem pertanian modern, antara lain:

• Pada masa pemerintahan Orde Baru masalah permodalan dapat terjawab dengan program Penyediaan Sistem Kredit lewat fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia ( KLBI ). Sekarang KLBI telah dihapuskan, terpaksa pemerintah menganggarkan kembali dari APBN. Untuk mengatasi masalah tersebut, mengapa pemerintah menjadikan KKS sebagai pemberian untuk kesejahteraan masyarakat dan dana 1 milyar 1 desa sebagai pembanguan infrastruktur daerah tertinggal yang telah nyata dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh pemerintah.
• Program terbaru dari pemerintah adalah KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), sebelum ini pemerintah juga memiliki program serupa yaitu BLT (Bantuan Langsung Tunai) hanya namanya saja yang berbeda. Maksud dan tujuannya sama untuk mensejahterakat masyarakat seperti halnya BLT. mengapa program ini tidak dicanangkan untuk dijadikan permodalan. sehingga kebijakan pemerintah untuk menjadikan masyarakat menjadi mandiri dapat terwujud. Karena takutnya pada pergantian pemimpin atau presiden 5 tahun kedepan nanti akan lahir program baru dan menghapus program yang sudah berjalan dengan baik tanpa ada kejelasan manfaatnya.
• Dalam industri apapun kuncinya hanya QCD.
• Q artinya segala sesuatunya harus berkualitas tinggi dan konsisten.
• C artinya Cost, menekan harga serendah mungkin agar mampu bersaing dengan produk sejenis dengan kualitas sama dengan catatan tetap memberikan kontribusi.
• D artinya  Delivery, membiasakan semua produktivitas berkualitas tinggi dengan biaya paling efesien.
• Memberikan anggaran yang tinggi terhadap sektor pertanian. Selama ini dana anggaran yang dilontarkan terhadap sektor pertanian sangatlah kecil dibandingkan terhadap beberapa sektor lainnya. Pada tahun ini (2015) anggaran untuk pertanian hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 15,8 Triliun, sedangkan lembaga lainnya mendapat alokasi anggaran diatas 40, seperti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 67,2 Triliun, Kementrian Agama Rp. 50,5 Triliun, Kementrian Kesehatan Rp. 47,2 Triliun, Kementrian Pertahanan Rp. 95 Triliun, Kepolisian RI Rp. 47,2 Triliun, Kementrian Pekerjaan Umum Rp. 74,2 Triliun dan Kementrian Perhubungan Rp. 44,6 Triliun.
• Siapapun pemimpinnya diharapkan dapat melanjutkan program-program pemimpin yang lama, sehingga tidak melahirkan kebijakan baru yang dapat menghambat bahkan menghilangkan kebijakan lama yang sudah setengah jalan.

Manfaat dari pengembangan diatas antara lain :

• Permasalahan mengenai kebijakan pemerintah mengenai masalah pertanian terutama permodalan dapat teratasi. Baik dari segi infrastruktur maupun lainnya. Karena jika program 1 milyar 1 desa dijadikan sebagai pemberian modal utama dalam pertanian tanpa ada bunga (0%) dan percepatan pembangunan desa jelas dapat dirasakan oleh masyarakat langsung.
• Dapat mengubah cara pandang masayarakat terhadap kegunaan bantuan dari pemerintah.
• Mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan kreativitas terbarukan dari anak-anak bangsa.
• Semakin besar anggaran yang dialokasikan pemerintah terhadap pertanian maka semakin meringankan beban mereka terhadap pertanian sekarang ini.
• Dengan kesamaan program dan kebijakan dari pemimpin lama dengan yang baru maka akan menimbulkan penjelasan yang nyata dari pemerintah tentang hal kebijak.
• 
  
• BAB III
• METODE PENULISAN

Karya Tulis Ilmiah ini disusun dengan menggunakan data skunder yang bersumber dari berbagai referensi. Kemudian dianalisa kembali secara deskriptif kualitatif untuk menjawab masalah yang dijadikan sebagai tema Karya Ilmiah ini. Dalam menyikapi kasus yang terjadi pada saat ini tentang beberapa akses seperti masalah kebijakan dan transisi kepimimpinan serta permodalan sangatlah memprihatinkan para pertanian. Berbagai macam bentuk langkah dan kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi hal serupa. Akan tetapi hasil dilapangan tetap memprihatinkan. Melihat kenyataan dilapangan saat ini pertanian tanah air cenderung melemah. Saran yang diberikan agar dapat diberlakukan dan dikembangkan dalam menyikapi hal ini antara lain :

• Mengklaborasikan Program antara pada masa Orde Baru yang dianggap sangat berhasil dalam menyikapi pertanian dengan program pemerintahan sekarang yang lebih modern.
• Mengubah aturan-aturan yang berlaku mengenai sistem Bantuan Pemerintah terhadap upaya mensejahterakan masyarakat dengan cara menjadikan modal usaha setiap bantuan dari pemerintah.
• Diharapkan kedepannnya nanti pemerintah dapat mengedepankan masalah pertanian dengan cara memberikan anggaran yang lebih tinggi lagi.
• Kepada setiap pemimpin diharapkan dapat menyelesaikan program-program dari pemimpin yang lama, baik yang setengah jalan, maupun belum terealisasi jika dianggap sangat mengedepankan rakyat tanpa harus membuat program baru. Sehingga membuat program lama jadi terabaikan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Membangun sebuah pertanian yang unggul dan berkualitas dari sebuah lahan kosong untuk menghasilakan pangan sehari-hari dan menetapkannya sebagai ujung tombak kehidupan dan perekonomian nasional sangatlah rumit. Berbagai macam kendala dan hambatan mewarnainya dari segi kebijakan pemerintahan yang berubah-rubah akibat dari pergantian pemimpin sampai terhadap permodalan. Pertanian sangat membutuhkan kebijakan yang jelas dan modal yang besar sedangkan pengembalian terhadap modal tidak menentu. Resiko terhadap pertanian sangatlah tinggi dan rawan akan kegagalan, resiko dari gangguan alam yang tak dapat diduga-duga serta perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh perekonomian dunia.

Dari beberapa faktor yang paling banyak mempengaruhi terhadap permasalahan pertananian adalah masalah kebijakan yang cenderung membuat petani bingung, pergantian/ transisi kepemimpinan yang memberikan dampak terhadap pertanian dan permodal. Oleh karena itu pada dewasa saat ini sangat dibutuhkan dan diharapkan sebuah kebijakan dan program-program yang jelas dan nyata untuk menuju pertanian yang tangguh dan kuat dalam rangka menghadapi persaingan dan pasar bebas. Selain itu akibat dari transisi kepemimpin sedikit banyaknya berimbas kepada pertanian karena akibat dari ketidak stabilan perpolitikan nasional yang masih panas-panasnya. Transisi kepemimpin juga sangat memperangaruhi perekonomian nasional, karena pengaruh partai politik. Adapun yang lebih utama adalah masalah permodalan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan petani tidak pernah mandiri. Selain itu sebagian besar petani Indonesia ini masih kesulitan mengadopsi teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Tidak sedikit petani yang menggunakan cara-cara konvensional dalam bercocok tanam guna meningkatkan hasilnya. Hal ini membuktikan bahwa infrastruktur pertanian tanah air ini sangatlah tidak memadai.

Pembangunan infrastruktur yang tidak memadai baik berupa teknologi informasi masalah pertanian, jalan menuju kedaerah yang memiliki potensi strategis terhadap pertanian dan kurang maksimalnya penyuluhan terhadap pertanian. Hal ini mengakibatkan pembangunan pertanian selalu mendapatkan hambatan dan kendala. Kebijakan pemerintah baik dari daerah maupun nasional yang tidak berpihak kepada sektor pertanian menjadi kunci utama terhadap kemajuan pertanian tanah air.  Sehingga membuat investor baik lokal maupun asing juga lebih tertarik menanamkan modalnya pada sektor industri maupun jasa dibandingkan pertanian. Ini semua menambah deretan permasalahan dalam membangun pertanian di tanah air.

Dari kenyataan yang ada ini seharusnya bangsa ini bisa mengambil pelajaran dan sadar bahwa pertanian bangsa ini sekarang dalam keadaan kondisi yang sangat memperihatinkan. Seharusnya para pemanggu kebijakan sudah saatnya untuk memikirkan dan melahirkan sebuah konsep yang jelas dan nyata untuk memajukan pertanian tanah air.

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan bangsa ini untuk menyelamatkan sektor pertanian terutama pada masalah kebijakan pemerintahan yang berubah-rubah akibat dari pergantian pemimpin sampai terhadap permodalan, diantaranya adalah dengan menetapkan kesamaan sebuah kebijakan terhadap sektor pertanian dengan cara Mengklaborasikan Program antara pada masa Orde Baru yang dianggap sangat berhasil dalam menyikapi pertanian dengan program pemerintahan sekarang yang lebih modern dan Mengubah aturan-aturan yang berlaku mengenai sistem Bantuan Pemerintah terhadap upaya mensejahterakan masyarakat, dengan cara menjadikan modal usaha setiap bantuan dari pemerintah.

Dari program diatas dapat menumbuh kembangkan dan mensejahterakan para petani, terutama pada daerah terpencil.

Dari beberapa hal tersebut, terdapat suatu gagasan yang mungkin dapat dijadikan sebagai solusi terhadap berbagai macam permasalahan pertanian selama ini, diantaranya :

• Menyamakan Visi dan Misi antara pemimpin yang baru dengan pemimpin yang lama.

Pihak pemerintah maupun swasta dan siapapun yang terkait dalam hal pembangun pertanian hendaknya mengkaji kembali terhadap sebuah program yang akan direncanakan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Terutama terhadap Visi dan Misi pembangunan pertanian dalam negeri. Mengubah pradigma yang ada tidaklah mudah apalagi sampai menghilangkannya jalan satu-satunya agar bisa berhasil adalah dengan cara mengalihkan sudut pandang. Begitu juga dengan halnya sebuah program yang sudah berjalan tidak mungkin dirubah atau dihilangkan melainkan untuk diteruskan.

Akan tetapi dilihat kenyataannya dilapangan setelah transisi kepemimpin, kebijakan-kebijakan lama dihampuskan dari daftar kerja dan diganti dengan program-program yang baru. Baik yang setengah jalan, hampir final ( tahap akhir ) maupun yang baru akan dimulai banyak dihilangkan tanpa memikirkan sisi positif dan negatifnya. Padahal hal ini berdampak kepada masyarakat. Oleh karenanya sangat diharapkan kepada pemerintah untuk bisa menyelaraskan kembali terhadap program-program yang lama berjalan dengan yang akan dijalankan. Seperti halnya dibawahnya ini :

• Dihapuskannya Beras Miskin.

Beras Miskin merupakan sebuah program kebijakan pemerintah yang bukan hanya menyediakan pangan bagi rakyat miskin tetapi memiliki beberapa tujuan dan maksud lain didalamnya seperti halnya dalam perbaikan gizi, jaringan pengaman sosial dan merupakan pasar penyerap hasil produksi gabah pertanian. Selain itu raskin menjadikan petani mempunyai jaminan kepastian harga dan serapan hasil produksi sehingga sulit jika digantikan dengan program e-money ( Uang elektronik) atau dengan program beras cerdas, yang hanya beda nama programnya saja. Mengapa tidak program yang ada saja diteruskan.

• Hilangnya subsidi pupuk diganti dengan subsidi harga.

Jika pemerintah memang benar-benar akan menghilangkan subsidi pupuk, maka dapat dipastikan kehidupan para petani semakin terpuruk. Hal ini sudah pasti akan terjadi meskipun akan diganti dengan subsidi harga, tetap pemerintah tidak akan dapat menekan sedemikan harga, karena hal ini juga akan berdampak terhadap perekonomian. Jika subsidi pupuk dihapuskan secara otomatis pertanian kita akan kalah bersaing dengan Negara lain, selain itu harga produk pertanian akan ikut terdongkrak naik. Subsidi harga tetap tidak berpengaruh. Hal ini sudah terbukti setelah BBM naik lalu diturunkan kembali ternyata tidak mempengaruhi harga pokok malahan hampir semua bahan pokok naik dengan lajunya.

 

Melihat dari dampaknya yang akan terjadi, maka dari itu diharapkan kepada para pemangku kebijakan untuk memikirkan kembali terhadap jalan keluar yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat tanpa menghilangkan program yang ada. Jikapun pada saatnya nanti harus dihilangkan maka pengganti dari program yang ada jangan sampai menderitakan rakyat atau mengatas nakamkan rakyat demi kepentingan individualis, golongan maupun partai politik.

• Mengubah dana Bantuan kesejahteraan Masyarakat Miskin menjadi pemberian modal untuk mengembangan usaha dan bisnis?

Pemerintah selaku pelindung rakyat  maupun pihak swasta yang beroperasi diwilayah daerah masing-masing diseluruh Indonesia, seharusnya menggandeng para petani dengan melakukan kemitraan terhadap mereka. Bantuan kesejahteraan yang diprogramkan oleh pemerintah dan didukung oleh pihak swasta seharusnya bersifat untuk memberikan bantuan permodalan guna melakukan usaha demi kesejahteraan bukan halnya untuk keperluan sehari-hari. Sehingga bantuan yang diberikan terhadap masyarakat tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Oleh karena itu mengapa  sistem tersebut tidak dirubah menjadi pemberian modal untuk usaha menengah kebawah yang melahirkan Usaha Ekonomi Produktif. Seperti halnya permodalan pertanian.

Jika hal ini diterapkan dengan baik maka dapat melahirkan dan menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi anak-anak bangsa yang sedang mengalami hambatan dalam berkarya terutama dimasalah permodalan. Dalam hal ini dapat mengangkat perekonomian Negara, mengurangi pengangguran, menimbulkan Usaha-usaha kecil dan mengurangi tindakan kriminalitas.

Adapun bantuan yang dimaksudkan disini antara lain :

• Kartu Keluarga Sejahtera.

Program ini boleh dibilang sama halnya dengan program BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) yang didijalankan pada masa pemerintahan Bapak SBY- Boediono, Cuma dalam hal administrasi saja yang berbeda. Jika pada masa Bapak SBY, bantuan bersifat melalui perantara sedangkan dimasa Bapak Jokowi-JK , langsung masuk kerekening pribadi masing-masing tanpa melalui pejabat daerah. Hal ini memang sangat baik untuk mengurangi korupsi yang semakin marak dalam hal bantuan sosial. Tetapi disisi lain juga mengalami kelemahan yang sangat memprihatinkan. Seperti halnya dalam penarikan uang tersebut. Jika masyarakat ingin mengambil dana tersebut secara tunai mereka bisa dapat mendatangi Ke kantor pos, bank atau beberapa agen yang sudah ditugaskan oleh pemerintah dalam hal ini. Akan tetapi bagaimana dengan masyarakat yang berada di daerah terpencil, yang sudah nyata disana tidak ada perbankan maupun sinyal HP, karena Kartu ini berhubungan erat dengan teknologi, terus bagaimana dengan yang masyarakat yang gagap terhadap teknologi? Hal ini juga menjadi kendala. Bingung! Sangat Membingungkan! Hal ini diluar konteks pembahasan kita disini tetapi berguna sebagai bahan informasi.

Dana anggaran pemerintah dalam membantu kesejahteraan masyarakat tidaklah sedikit, berbagi macam program pemerintah yang mulai direncanakan, baru jalan bahkan hampir final mewarnai negeri ini. Akan tetapi jarang yang menyinggung masalah permodalan. Begitu juga dengan KKS yang dimaksudkan oleh pak Jokowi-JK. Dalam program ini pak Jokowi menyinggung program penggunaan KKS berguna untuk menciptakan kegiatan produktivitas keluarga, yang merupakan aksi dari pembentukan kelompok usaha. Akan tetapi dimata masyarakat ini tetaplah bantuan yang bersifat membantu kebutuhan dapur, karena menurut mereka hanya beda nama tapi maksud dan tujuan adalah sama. Inilah dampak dari miss komunikasi antara lembaga terkait dengan masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai Mahasiswa jurusan manajemen, mengharapkan kepada pemerintahan untuk mengkaji ulang kembali terhadap upaya dan kebijakan pemerintah dalam menjalankan sebuah program guna mensejahterakan masyarakat Indonesia terutama dalam hal bantuan sosial. Sehingga bantuan tersebut dapat digunakan untuk keperluan jenis usaha terutama didaerah terpencil yang mayoritasnya adalah kaum petani. Dan pada akhirnya nanti manfaat dari bantuan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya, baik sipenerima maupun pemerintah.

Bayangkan jumlah penduduk bangsa ini pada saat ini mencapai 259.940.857, terdiri atas 132.240.055 laki-laki dan 127.700.802 perempuan. Terhitung 31 Desember 2010 dan dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

Melihat data diatas bayangkan saja jika yang menerima manfaat KKS sebesar 60% dari jumlah penduduk yang ada sebesar 259.940.857 orang. Tetapi kita anggap hanya 65.000.000 kepala keluarga, sisanya merupakan anak-anak mereka. Maka terlihat berapa besar Negara ini mengeluarkan anggaran untuk hal ini, sedangkan bantuan pemerintah dalam program ini setiap 2 bulan sekali sebesar Rp. 200.000,-.

• 65.000.000 orang x Rp. 200.000  = Rp. 13.000.000.000
• 6 Bulan x Rp. 13.000.000.000      = Rp. 78.000.000.000

Sebesar itulah dana anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya. Dana anggaran yang sangat fantastis. Jika hal ini dapat dirubah menjadi permodalan dan dapat dilaksanakan akan berdampak positif bagi perekonomian, kesejahteraan dan dapat mengurangi angka kemiskinan serta dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri, setidaknya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap subsidi pemerintah, bantuan sosial lainnya baik dari pihak pemerintah maupun swasta, melahirkan Inovasi yang tiada henti dari masyarakat kecil dan Kreativitas tanpa batasan-batasan untuk menganggat pertanian yang lebih baik lagi. Dan dana anggaran untuk hal ini dapat dipangkas untuk keperluan lainnya. Apalagi program ini disandingkan dengan program PNPM Mandiri yang sudah berjalan sejak pemerintahan Bapak SBY-Boediono, maka sangat lah pantas untuk diterapkan. Karena program PNPM mandiri sangat banyak manfaatnya dirasakan msyarakat terutama terkait pembangunan Infrastruktur didaerah terpencil. Hal ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan secara berkala.

Dari kedua alternatif diatas akan lebih terorganisir dengan adanya kersama antara pihak-pihak terkait. Baik dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri.

BAB V

PENUTUP

• Kesimpulan.

            Pada bagian akhir ini berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis ingin mengungkapkan beberapa kesimpulan yang ada kaitannya dengan pembahasan Karya Tulis Ilmiah ini, antara lain:

• Pergantian/Transisi Kepemimpinan yang melahirkan, menghapus, mengubah dan menghilangkan kebijakan lama sangat berpengaruh.
• Modal menjadi kendala utama.
• Lemahnya dalam pemanfaatan terhadap bantuan pemerintah.
• Mengkaji ulang kembali terhadap sebuah kebijakan yang akan dikeluarkan terhadap perekonomian dimasyarakat kelas menengah kebawah.
• Mengklaborasikan program-program lama dengan program modern guna memajukan pertanian.

Jika hal ini selalu dibiarkan maka akan menimbulkan berbagai macam masalah dimasyarakat diantaranya:

• Tindakan kriminalitas semakin menjadi akibat pengangguran dan kemiskinan.
• Upaya memajukan pertanian mengalami kendala.
• Bantuan sosial tidak dapat dirasakan manfaatnya.

            Inovasi Tiada Henti dan Kreativitas tanpa batas, tidak hanya dalam bidang sains, pertemuan, karya tulis, maupun lainnya, tetapi dengan cara memanfaatkan yang ada akan lebih baik dari lainnya. Sehingga permasalahan dapat teratasi sedikit demi sedikit dengan cara :

• Pertanian dapat dijalankan dengan modal yang telah ada (bantuan Sosial) didukung oleh program PNPM Mandiri sebagai program pembangunan untuk daerah terpencil.
• Pengklaborasian antara program lama dengan modern melahirkan pertemuan-pertemuan yang baru, melahirkan penelitian-penelitian untuk melakukan kajian ilmiah masalah ini.
• Saran-saran
• Dengan dilakukannya pengklaborasian antara program lama ( orde baru ) dengan program modern akan melahirkan sebuah kebijakan baru untuk membuat program yang akan datang, guna memajukan pertanian dalam negeri.
• Dengan dilakukannya pemanfaatan terhadap dana bantuan tersebut maka diprediksikan akan melahirkan masyarakat yang mandiri.
• Meningkatkan upaya sosialisai, pelatihan, seminar dan penyuluhan terhadap kaum petani.
• Melakukan pertukaran terhadap para petani, untuk ikut belajar bersama kedaerah-daerah yang pertaniannya sukses dan dapat diterapkan di daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

• Koran Radar sampit terbitan Tanggal 28 Januari 2015 diakses tanggal 30 Januari 2015.
• http://wikipedia.co.id/ekspor.html.
• Perkembangan perekonomian Indonesia
• http://sikaurora.wodpres.co.id/ekspor.html diakses pada tanggal 1 februari 2015.
• Badan Pusat Statistik.
• Me and Money diakses pada tanggal 1 Februari 2015.
•      Satusensaja.blogspot.com/..../perlu-ga-sih-masyarakat-
• 5 gagasan revolusi mental ala Jokowi-JK. Diakses pada tanggal 2 Februari 2015.
• www.tribunnews.com
• Politik anggaran pertanian 2015 diakses pada tanggal 3 Februari 2015.
• Tabloidsinartani.com