Menilik Kebijakan Pemerintah dalam Kasus Pandemi Covid-19 bila Ditinjau dari Perspektif Politik

Padahal, hukuman sebagaimana diketahui merupakan instrumen yang secara politis, sebetulnya bukan hanya dibuat untuk membatasi mobilitas masyarakat, melainkan juga membatasi kemerdekaan masyarakat dalam mengajukan inisiatif. 

Pembatasan ini juga justru berdampak pada semakin menurunnya gejolak sosial yang semestinya muncul akibat pandemi. Semestinya setiap masyarakat berhak mengajukan inisiatif ataupun menyuarakan pendapatnya mengenai kebijakan PSBB tersebut, 

menjadi terhalang karena harus mengikuti anjuran pemerintah dengan dalih sebagai upaya penurunan kasus COVID-19. Tentu, pembatasan untuk mengajukan inisiatif tersebut juga erat kaitannya dengan upaya-upaya memulihkan legitimasi sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya.

Ketiga, Program vaksinasi saat ini sedang digencarkan, namun hal tersebut tidak terjadi dalam dua bulan terakhir. Hal ini sebagai bagian dari upaya agar jumlah kasus di Indonesia tidak meningkat. Subjek vaksinasi telah memicu kontroversi publik, seperti yang kita semua tahu. 

Seperti yang kita ketahui bersama, awalnya pemerintah berencana memungut biaya untuk vaksinasi yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, negara akan membayar penuh program imunisasi ini, sehingga menjadi gratis. Tujuan dari program vaksin berkompensasi ini adalah untuk mengurangi beban penanggulangan wabah. 

Transisi pemerintah dari vasinasi berbayar ke vaksinasi gratis dapat diartikan sebagai respon cepat dan bayangan pergolakan yang akan melemahkan otoritasnya. Menggratiskan vaksinasi sebenarnya bukanlah pilihan ideal bagi pemerintah, 

karena hal itu justru akan membebani biaya penanganan. Namun pada kenyataannya pemerintah memilih menggratiskan vaksinasi, dibanding berhadapan dengan potensi semakin parahnya legitimasi pemerintah. Bahkan program vaksinasi hingga 3 kali juga masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

Pada akhirnya, Indonesia menjadi negara yang menggunakan vaksin dan mulai digunakan secara besar-besaran. Hal ini terjadi karena sejumlah masalah administrasi yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Tentu saja, kelangsungan jangka panjang administrasi vaksin tersebut dapat dinilai dari sudut pandang politik. Pertama, vaksin berfungsi sebagai 

alat untuk menyamakan kedudukan. Bahkan orang-orang yang tidak mendukung pemerintah pun mempercayainya karena hanya pemerintah yang berwenang membawa vaksin ke dalam negeri. Kedua, vaksinasi dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk menjamin kegiatan restorasi legitimasi dilakukan dengan baik.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kasus pandemi COVID-19 telah berhasil membuat pemerintah kehilangan legitimasinya. Akibatnya, pandemi COVID-19 harus ditangani dengan cara mengembalikan kredibilitas yang saat ini terancam, meskipun dengan kedok agar memberikan hasil ekonomi dan kesehatan yang lebih baik. Padahal, pemerintah telah menyusun 

sejumlah program tanggap pandemi di bawah payung PSBB. Program-program tersebut tentu saja menyasar pada sektor ekonomi dan kesehatan, yang dengan demikian dipandang sebagai topik yang sudah ada sejak merebaknya wabah tersebut. Akibatnya, tulisan ini disusun untuk memberikan sudut pandang yang baru kepada pembaca tentang pandemi COVID-19 yang ditinjau dari perspektif politik.