"Jokowi-JK hanya bisa dikalahkan karena kecurangan," adalah kalimat paling lucu yang pernah saya dengar sepanjang tahun 2014 ini karena berbagai kecurangan justru dilakukan oleh mereka sejak pemilihan legislatif sampai setelah pencoblosan pada pemilihan presiden/pilpres selesai sesuai dengan perbekalan yang diberikan oleh Hendropriyono di rumah Arbi Sanit menjelang masa kampanye yang terekam di sebuah video yang diunggah di Youtube pada menit 12.03:
“APAPUN YANG TERJADI, KITA YANG PENTING MENANG!”
Saking sudah terlalu banyaknya kecurangan yang mereka lakukan sampai saya bingung mau dimulai darimana dan karena itu harus periode pembahasan harus dibatasi, dan saya memilih untuk membahas periode pra-pilpres, masa pilpres dan pasca pilpres, itupun tidak bisa semua diulas:
A. Kecurangan pada masa pra-pilpres
Pada masa ini bentuk kecurangan yang paling dasar (basic) adalah kampanye hitam, dan kubu Jokowi-JK melakukan kampanye hitam yang sangat luar biasa masif dan terstruktur terhadap Prabowo-Hatta yang terbagi menjadi 3 (tiga) tema besar, yaitu:
Pertama, Prabowo penculik dan manusia dajjal pelanggar HAM.
Kampanye hitam ini dilakukan oleh Metro TV, Media Indonesia, Tempo dll padahal sudah cukup jelas bahwa penangkapan aktivis adalah atas perintah negara dan tidak akan terjadi seandainya pendiri Partai Rakyat Demokratik/PRD yaitu Daniel Indrakusuma alias Daniel Tikuwalu pada Agustus 1997 tidak memberi perintah supaya PRD mendeklarasikan perlawanan bersenjata. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan kedatangan tiga pemuda ke Rumah Susun Johar di Tanah Tinggi, Tanah Abang untuk menyewa kamar Blok V, No. 510.
Menurut keterangan Ketua RT, ketiganya tidak bermasalah selama tinggal di sana sampai tiba-tiba hari Minggu, 18 Januari 1998 terjadi ledakan dari dalam kamar mereka karena percobaan merakit bom kecil yang gagal. Ketentuan rumah susun mengatur bila terjadi insiden maka listrik dimatikan, dan hal ini menyulitkan usaha tiga pemuda tadi untuk melarikan diri sehingga satu berhasil ditangkap sedangkan dua lainnya melarikan diri dengan luka bakar cukup serius. Orang yang ditangkap warga diketahui bernama Agus Priyono (kini Ketua PRD), aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (SMID), organisasi sayap PRD dan belakangan aktivis PRD lain bernama Rahmat Basuki ditangkap di Jogjakarta.
Dari pemeriksaan aparat keamanan di lokasi ledakan ditemukan 52 alat bukti yang disita antara lain berupa: laptop berisi email, dokumen notulen rapat, beberapa paspor dan KTP antara lain atas nama Daniel Indrakusuma, buku tabungan, disket-disket, detonator, amunisi, baterai, timer dan lain sebagainya. Penangkapan aktivis dilakukan karena penemuan bukti-bukti tersebut.
Ketua PRD saat itu, Andi Arief yang juga ikut ditangkap sudah memberikan konfirmasi bahwa Prabowo tidak bersalah sebab dia hanya menjalankan tugas, itupun semua tangkapan Kopassus dilepas hidup-hidup. Dengan demikian memang terjadi politisasi atas kasus 1998, apalagi pemilik Metro TV yaitu Surya Paloh, pemilik Tempo yaitu Fikri Jufri dan pendiri PBHI yaitu Hendardi terlibat dalam peristiwa meledaknya bom rakitan di rusun Tanah Abang tersebut,
Selengkapnya baca: Manuver Politik: Sofyan Wanandi & CSIS, Forum Komunikasi Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, 1998.
Kedua, Prabowo anti ras dan agama minoritas yang didukung oleh kelompok garis keras sehingga bila terpilih dia akan memusnahkan minoritas.
Saya sudah cukup lama mengetahui bahwa timses Jokowi-JK melakukan kampanye hitam di gereja yang menginsinuasikan sedemikian rupa bahwa pemerintahan Prabowo sangat anti minoritas, dan terdapat kesaksian dari Rosiana Borupaung yang mengaku mengikuti pertemuan tokoh-tokoh Batak dan mendengar sendiri paparan dari Luhut Binsar Panjaitan tentang strategi kampanye hitam yang akan dijalankan oleh timses Jokowi-JK yaitu:
“Kita harus membangun ketakutan di kalangan etnis tionghoa, menyebarkan informasi jika Prabowo didukung oleh Islam garis keras, sehingga minoritas bisa bersatu, Kristen Batak, di Jawa, di timur Indonesia, Tionghoa. Semua pendeta-pendeta kita akan bergerak kea rah itu, Aktivis Kristen di PDIP Juga sudah kita gerakkan, ada Maruar Sirait, Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu.”
Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa kampanye hitam oleh timses Jokowi-JK seperti yang dilakukan di Gereja Katedral oleh Alwi Shihab sebagaimana diliput di Tempo adalah sebuah strategi yang memang sengaja dirancang untuk menurunkan elektabilitas Prabowo-Hatta sekaligus menaikan elektabilitas Jokowi-JK.
http://m.kompasiana.com/post/read/664770/3/surat-terbuka-untuk-luhut-b-panjaitan.html
http://m.rmol.co/news.php?id=164547
Ketiga, Politik Dizolimi alias Play Victim
Strategi favorit yang digunakan oleh kubu Jokowi-JK adalah strategi Ken Arok yaitu melukai diri sendiri atau melukai pihak lain namun menuding pihak ketiga sebagai pelakunya. Strategi yang juga disebut sebagai politik dizolimi bila diri sendiri yang dilukai sangat sering dilakukan oleh Jokowi dan kemudian media bayaran milik Jokowi-JK menuduh Prabowo-Hatta pelakunya, sebagai contoh: Iklan RIP Jokowi yang dibuat dan disebar oleh timses Jokowi-JK sendiri; atau isu Obor Rakyat yang ternyata dibuat oleh media officer JK.
B. Kecurangan pada masa pencoblosan.
Jangan percaya bila kubu Jokowi-Jusuf Kalla mengatakan bahwa Prabowo-Hatta Rajasa curang sebab pelaku kecurangan secara masif dan terstruktur adalah anggota timses Jokowi-JK. Dua contoh kecurangan:
Pertama, kesaksian dari Satriyo AB, saksi TPS dari Prabowo-Hatta:
"...Ternyata.....banyak ditemukan pemilih yg menggunakan KTP ternyata tidak ditemukan foto copy KTP, tidak ada daftar hadir pemilih DKPTb, bahkan ada KTP daerah, KTP kadaluarsa yg tdk ada form A5...bahkan ditemukan A5 palsu...
Saksi Prabowo-Hatta menemukan 10.007 pemilih "siluman" yg bisa nyoblos di TPS tetapi datanya tidak ada dalam dokumen TPS...dan ini terjadi di kantong2 Jokowi-Jk...
Jadi siapakah 10.007 pemilih siluman ini?
Hasil investigasi lapangan ternyata banyak massa yg mencoblos 2x...1x mencoblos dg undangan...1x lagi dengan KTP...dan ternyata sdh kongkalikong dg KPPS....
..."
http://www.pkspiyungan.org/2014/07/kejujuran-dan-profesionalisme-saksi-tps.html?m=1
Kedua, Petugas KPPS merusak kertas suara yang memilih Prabowo-Hatta pada saat sedang dihitung.
C. Kecurangan pasca pencoblosan
Sejak hari pencoblosan kubu Jokowi-JK sudah menjalankan kecurangan berupa usaha mendelegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara luar biasa masif dan terstruktur rapi guna memaksa KPU untuk memutuskan memenangkan Jokowi-JK dengan langkah-langkah berikut:
Pertama, Lembaga survei yang pemiliknya menjadi tim sukses dan berkampanye untuk kemenangan Jokowi-JK seperti LSI, SMRC, Indikator, CSIS-Cyrus Network dan Polmark, mengeluarkan hasil Quick Count yang memenangkan Jokowi-JK padahal masih banyak TPS yang melakukan pencoblosan. Lembaga survei yang hasil QCnya tidak memenangkan Jokowi-JK akan dikeluarkan dari Persepsi, organisasi lembaga survei yang ketuanya Andrinof Chaniago adalah pendukung Jokowi-JK.
http://m.antaranews.com/berita/434407/denny-ja-dukung-jokowi-karena-ideologi
http://m.merdeka.com/politik/eep-saefulloh-mengaku-jadi-konsultan-jokowi-jk-tanpa-bayaran.html
Belakangan terbukti bahwa hasil survey lembaga-lembaga tersebut memang dirancang khusus untuk memenangkan Jokowi-JK terlepas hasil di lapangan. Selain itu demi membenarkan perhitungan QC, timses Jokowi-JK melalui Ainun Najib, seorang ahli IT Metro TV membangun website bernama kawal pemilu yang digembar-gemborkan oleh media massa bayaran Jokowi-JK sebagai akurat, independen dan netral.
http://m.kompasiana.com/post/read/673579/1/masih-bisakah-mempercayai-saiful-mujani.html
https://www.facebook.com/notes/tras-rustamaji/catatan-quick-count-pilpres-2014/10152551028838914
Kedua, setelah lembaga survei umumkan "hasil QC" mereka, Jokowi-JK segera membuat pengumuman kemenangan melalui Metro TV yang sampai sekarang terus menerus menayangkan "kemenangan" berikut hasil survei terlepas perintah KPI supaya menghentikan semua tayangan berkenaan dengan hasil QC sampai KPU mengumumkan hasil resmi mereka.
Ketiga, Timses Jokowi-JK antara lain Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad, Burhanuddin Muhtadi, Ahmad Riyani, Boni Hargens, Miing "Bagito" dll mengatakan bahwa "lembaga survei kredibel" sudah memenangkan Jokowi-JK sehingga Prabowo-Hatta dan KPU harus mengakuinya demi "memberikan pendidikan positif kepada rakyat" dan apabila KPU mengeluarkan keputusan yang berbeda maka KPU akan berhadapan dengan "rakyat".
http://www.suaranews.com/2014/07/kebiasaan-ulah-si-banteng-tak-pernah.html?m=1
http://m.inilah.com/read/detail/2120414/cendikiawan-berupaya-delegitimasi-kpu
Keempat, isu "berhadapan dengan rakyat" bukanlah ancaman kosong melainkan memang sudah menjadi bagian dari rencana Jokowi-JK untuk meniru peristiwa Orange Revolution di Ukraina. Terbukti Juru Bicara PDIP yaitu Eva Sundari mengatakan bahwa bahwa lima ribu "relawan pendukung" Jokowi-JK akan turun ke jalan pada pengumuman resmi KPU tanggal 22 Juli 2014 yang terdiri dari Projo, Seknas Petani, Seknas Perempuan, dan Bara JP.
Kelima, Jokowi memang telah meminta agar relawannya tidak turun ke jalan, tapi masalahnya kapan terakhir kali Jokowi berkata jujur? Ingat bahwa Jokowi memiliki 130 janji yang tidak ditepati kepada warga Jakarta termasuk janji tidak nyapres pada tahun 2014. Selanjutnya Jokowi telah menyampaikan kepada relawannya supaya pada hari pengumuman tidak "mengenakan baju kotak-kotak dan melepas semua atribut," yang bisa berarti apabila relawan Jokowi-JK merusuh maka bisa saja mereka menggunakan atribut "Garuda Merah" untuk memfitnah Prabowo-Hatta atau tanpa atribut supaya bisa mengaku sebagai "rakyat yang marah" sehingga sukar melacak identitas perusuh dan hal ini adalah trademark dari CSIS dan klik Benny Moerdani, pemilik koalisi Jokowi-JK dalam merekayasa kerusuhan lima puluh tahun terakhir:
a. Kerusuhan Malari: perusuh menyamar menjadi mahasiswa yang berdemo.
b. Kerusuhan Kudatuli: perusuh menyamar menjadi PDI "Pro Dr. Soerjadi"
c. Kerusuhan 13-14 Mei 1998: perusuh menyamar menjadi orang "berambut cepak" untuk menginsinuasikan bahwa pelakunya adalah militer/ABRI/TNI.
d. Kerusuhan Timor Leste pasca jajak pendapat: perusuh/militer suruhan Wiranto dan Soebagyo HS menyamar sebagai milisi pro kemerdekaan.
Kepastian bahwa tetap akan ada aksi massa dari kubu Jokowi-JK apabila KPU akhirnya memenangkan Prabowo-Hatta diambil secara bulat dalam rapat tertutup yang diadakan pada hari Kamis, 17 Juli 2014 bertempat di Jl. Bhineka Raya 3 Cipinang Cempedak, Jaktim dari pukul 17.00 s.d. 21.00 yang dihadiri oleh 30 peserta antara lain: Sihol Manulang (Presiden BARA JP); Viktor Sirait (aktivis 98); Ignasius lawe (PRD 98); Jon Sirait (Forkot); Nia Fakpahan(SBSI); Sarbinus (Jower Jokowi Follower); Mardingo (Seroja 3 Bogor); Vivi (Srikandi Jokowi); Jane (Migran Care SBSI); Ucok Sirait (Persatuan Gereja HKBP); Leopan Boru (PRD Ambon); Ricky (ketua Garda Nasdem); Viktor N (Cakra Buana PDIP); (ketua SOSMED IT Jokowi JK) Richad (Kamerad); Micael (Seknas nasional Jokowi) dan lain-lain.
Nah, setelah bersusah payah melakukan kampanye hitam semasif dan luar biasa seperti itu bagaimana hasilnya? Seandainya QC dari timses dan website buatan timses mereka yaitu kawalpemilu dapat dibenarkan maka kemenangan mereka hanya 5% sangat tipis dan membuka peluang yang cukup besar untuk mengalahkan mereka di tingkat Mahkamah Konstitusi. Terlepas hasil QC bayaran milik Jokowi-JK ternyata sampai saat ini hasil real count KPU berdasarkan rekapitulasi yang sudah dihitung oleh KPUD sejauh ini masih memenangkan Prabowo-Hatta dengan perbedaan 5juta suara:
No Provinsi Prabowo-Hatta || Jokowi-JK
1 Sumatra 9,895,203 || 8,828,602
2 DKI Jakarta 1,916,292 || 2,292,989
3 Banten 3,192,671 || 2,398,631
4 Jawa Barat 14,167,381 || 9,530,315
5 Bali 614,241 || 1,535,110
6 Kalbar 1,032,354 || 1,573,046
7 Kalsel 941,809 || 939,748
8 Jawa Timur 7,562,899 || 8,005,999
9 Jawa Tengah 5,602,411 || 9,417,429
10 NTB 1,844,178 || 701,238
11 Gorontalo 378,735 || 221,497
12 Sulawesi Tenggara 511,134 || 622,217
Karena itu bila Jokowi-JK tidak curang dan melakukan kampanye hitam sebenarnya mereka sudah dapat dipastikan akan kalah dengan marjin cukup telak. Tidak percaya? Kita lihat kemenangan Jokowi-JK adalah daerah domisili minoritas seperti Tionghoa atau non Muslim (yang ditakut-takuti oleh Luhut Panjaitan akan dibunuh bila Prabowo jadi presiden) yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Surabaya, Malang, Semarang, Kalimantan Barat, Bangka-Belitung, Bali, Jogjakarta dll. Tanpa kampanye hitam maka suara minoritas yang sekarang masuk untuk Jokowi-JK akan jauh berkurang, dan dengan demikian Prabowo-Hatta kehilangan suara sekitar 20% karena kampanye hitam yang dilakukan Jokowi-JK.
