Dengan kondisi ekonomi dan pendidikan yang seperti itu, tidak berlebihan bila bangsa Indonesia sedang mengalami involusi menuju Indonesia emas 2045. Tumbuh secara involusi; timpang, tidak holistik, eksklusif dan tidak berkelanjutan.
Hal ini masih sangat jauh dari harapan untuk menjadi negara maju dan sejahtera yang tinggal dua puluh satu tahun lagi. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Institusi Ekstraktif
Sepertinya bukan suatu kebetulan bila momentum pelantikan Presiden -- Wakil Presiden baru di Indonesia hampir bersamaan dengan pengumuman peraih Nobel 2024 yang diselenggarakan oleh The Royal Swedish Academy of Sciences.
Salah satu yang cukup menarik banyak perhatian internasional adalah peraih Nobel ekonomi 2024. Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson diganjar hadiah Nobel ekonomi 2024 atas penelitian mereka tentang bagaimana institusi dibentuk dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan.
Studi mereka menunjukkan, bahwa yang menentukan suatu negara bisa maju dan sejahtera adalah institusi politik dan ekonomi negara tersebut, bukan sumber daya alam ataupun letak geografis.
Institusi yang dimaksud adalah institusi yang bersifat inklusif, bukan ekstraktif. Menurut penelitian Daron Acemoglu, Simon Johnson dan James Robinson, negara yang memiliki institusi inklusif cenderung maju dan sejahtera. Sebaliknya, negara miskin umumnya memiliki institusi yang bersifat ekstraktif.
Institusi inklusif memiliki karakteristik bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan setara. Institusi inklusif bersifat partisipatif, aksesibilitas, serta menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan.
Kebalikan dari institusi inklusif, institusi ekstraktif berpusat pada segelintir elit, menguasai semua sumber daya dan mengelolanya untuk kepentingan mereka semata.
Bila diukur secara mendalam, salah satu perbedaan yang sangat fundamental antara institusi inklusif dan ekstraktif adalah tata kelolanya. Institusi inklusif cenderung memiliki tata kelola yang baik (good governance), sedangkan institusi ekstraktif tidak demikian.
Tata kelola yang baik (good governance) dibutuhkan dalam pembangunan. Dalam Worldwide Governance Indicators 2023, Daniel Kaufmann dan Aart Kraay, mencatat, tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan meningkatkan kohesi sosial.
