3. Peningkatan Pelayanan Publik
Selain sosialisasi dan edukasi masyarakat juga memastikan bahwa peningkatan pendapatan dari pajak agar dialokasikan untuk perbaikan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan.
Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan menerapkan solusi yang tepat, diharapkan implementasi skema pajak 2025 dapat berjalan lancar dan diterima oleh masyarakat Padang Panjang. Masyarakat Padang Panjang sudah memandang bahwa pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang sangat bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Mereka selalu menyoroti bagaimana pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, pasar, serta fasilitas umum lainnya yang menunjang kehidupan sehari-hari. Sumatera Barat memang selalu dipuji atas kemulusan fasilitas umumnya, terutama jalan lintas provinsinya.
"Habis Sumbar, jalan jelek!" Begitu komentar warga yang melakukan perjalanan sesudah Sumbar.
Selain itu, dana pajak juga di Kota Padang Panjang ini membantu pembiayaan pendidikan melalui program beasiswa dan pengadaan sarana pendidikan yang lebih baik serta mendukung layanan kesehatan seperti pembangunan puskesmas dan subsidi BPJS.
Selain manfaat tersebut, masyarakat juga mengapresiasi pajak yang digunakan untuk program kesejahteraan sosial, seperti bantuan langsung tunai dan subsidi untuk masyarakat kurang mampu. Semua selama ini lancar.
Namun, mereka menekankan pentingnya pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat yakin pajak dapat berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga di Padang Panjang.
Kesimpulan
Perubahan skema pajak 2025 mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, menciptakan keadilan fiskal, dan menyesuaikan kebijakan dengan standar global.
Meski begitu, pemerintah harus memastikan kebijakan ini disosialisasikan dengan baik dan mengantisipasi dampak negatifnya terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.
