Dalam konteks kebijakan nasional, ini bisa diartikan sebagai kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, termasuk integrasi nilai-nilai religius dalam penyusunan kebijakan.
Kabinet diharapkan membuat kebijakan yang mendukung toleransi, menghormati keberagaman agama, dan menjaga moralitas publik tanpa mengabaikan adat dan budaya lokal.
5. Pengelolaan Sumber Daya Secara Berkelanjutan
Di Minangkabau, pengelolaan tanah dan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip keberlanjutan. Masyarakat adat menjaga keseimbangan alam dalam bertani dan berburu, serta melestarikan sumber daya untuk generasi berikutnya. Kearifan lokal yang dijaga terus menerus.
Hubungan dengan Kebijakan Pertahanan Prabowo:
Dalam konteks pertahanan SDM, Prabowo bisa mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama terkait kebijakan pertahanan yang berkaitan dengan kawasan strategis atau pengelolaan sumber daya untuk keamanan nasional.
Misalnya, kebijakan yang mendukung pertahanan pangan dan ketahanan energi yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang dianut dalam kearifan lokal.
6. Kepemimpinan Matrilineal dan Kesetaraan Gender
Kearifan Lokal: Sistem matrilineal Minangkabau memberikan peran penting kepada perempuan dalam keluarga dan sosial. Perempuan memiliki hak yang kuat dalam pengelolaan harta dan pengambilan keputusan keluarga.
Hubungan dengan Kepemimpinan Prabowo:Â
Di era modern, nilai-nilai kesetaraan gender yang tercermin dari kearifan lokal Minangkabau dapat diterapkan dalam pemerintahan Prabowo, di mana kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan menjadi bagian penting dari pembangunan negara.
