Bonus Demografi, Antara Peluang dan Tantangan di Tengah Agenda Outsourcing dan Menyempitnya Lahan Pertanian

Apa jadinya suara rakyat kecil dengan wakil rakyat seperti itu. Okelah jika dia mungkin belajar mandiri di rumah. Kita berpikiran positif saja karena sultan mah bebas kata generasi milenial. Artinya bisa les mandiri atau belajar mandiri di rumah hingga bisa pencapaian jabatan itu.

Meningkatkan Pelatihan-Pelatihan

Selama ini pelatihan-pelatihan atau latihan pendidikan keterampilan (LPK) ada tetapi hanya utusana satu orang per desa dengan jangka waktu yang begitu jauh. Kadang hanya sekali dalam setahun. Kalau kita simak sih program Pemberdayaan Masyarakat Desa , seperti UMKM, BUMDes, Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian, Program Pemberdayaan di Bidang Kesehatan, Program Pemberdayaan di Bidang Agama.

Tetapi program ini hanya formalitas di atas kertas untuk daerah-daerah karena kurangnya pengawasan seperti di kota-kota. 

Kemudian pelatihan-pelatihan itu belum menyentuh elemen terkecil masyarakat di pedesaan sehingga urbanisasi tetap menjadi primadona di tengah menyempitnya lahan pertanian ini.

Jika hal ini tak disiasati oleh pemerintah tentu populasi penduduk dan bonus demografi di kota-kota tidak bisa di atasi. Populasi produktif ini sudah harus dibenahi dengan produk nyata bukan sekedar program pelengkap laporan kenaikan pangkat dinas atau jabatan terkait. CCTV di mana-mana mungkin bisa juga menjadi salah satu strateginya.

Tanpa strategi, jangan tua sebelum kaya tentu hanya bisa diwujudkan golongan tertentu saja. Sementara hidup terus berlanjut. Mereka butuh ketersediaan sandang, papan, dan pangan. 

Kadang ingin berspekulasi juga tapi dengan siapa. Tentang sebenarnya besaran mana pengeluaran negara pengadaan untuk kartu pra kerjaplus uang PKH daripada dengan melakukan pelatihan nyata berhasil produk langsung bisa jual?