Gagasan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Perubahan Iklim

Dukungan finansial dari pihak pemerintah dan swasta masih kurang dalam merencanakan dan merealisasikan EBT di Indonesia. Sejalan dengan keberadaan kebijakan dan regulasi, pemerintah masih lebih memberi fokus pada anggaran untuk hal-hal lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pertahanan-keamanan. 

Pihak swasta juga perlu memerhatikan bahwa EBT adalah hal penting, sehingga pemerintah perlu lebih gencar menawarkan investasi kepada pihak swasta untuk membiayai perencanaan dan pembangunan EBT.

Usaha lebih pemerintah dalam menawarkan investasi kepada pihak swasta dapat memberikan rasa peduli lebih kepada masyarakat lapisan ekonomi dan sosial menengah ke atas perihal perubahan iklim, hal ini disebabkan umumnya pihak swasta tergolong pada lapisan tersebut. 

Selain itu, menurut Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Surya Darma, pemerintah seharusnya menetapkan harga jual listrik, yang mempengaruhi perkembangan EBT, sebaiknya berdasarkan investasi pengembang, bukan biaya pokok Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Hal ini sangat mengurangi minat investor untuk memperhatikan EBT. Namun, dalam merealisasikan ide ini pemerintah memerlukan tenaga yang lebih untuk mengawasi proses investasi dan pembangunan EBT agar tidak terjadi kecurangan dalam berbagai aspek, di antaranya keuangan dan materi pembangunan.

Realisasi EBT yang sulit didukung pula dengan sulitnya masyarakat di daerah terpencil untuk mengenali EBT sehingga dapat menggunakannya. Masyarakat di daerah terpencil jauh lebih baru mengenali pembangkit energi yang berasal dari bahan bakar fosil daripada masyarakat perkotaan, oleh karenanya secara psikis masyarakat tersebut masih kagum dengan teknologi yang sebenarnya sudah cukup usang bahkan ditinggalkan oleh negara-negara maju. 

EBT juga memiliki sistematika yang lebih rumit dalam segi penempatan bangunan pembangkitnya dan penggunaannya, juga memerlukan perawatan lanjut yang lebih perlu diperhatikan daripada pembangkit berbahan bakar fosil. 

Masyarakat di daerah terpencil, yang logikanya berada pada lapisan sosial masyarakat menengah ke bawah, umumnya tidak mau menggunakan hal yang lebih kompleks, disertai minimnya pengetahuan akan perubahan iklim dan ketidakseimbangan alam. 

Melihat alasan ini lebih mengarah kepada subyektifitas masyarakat, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah penyuluhan secara masif dan mengarahkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak pada bidang terkait ini untuk membantu pemerintah dalam penyuluhan. 

Melihat diagram di atas, sepertinya kurikulum yang ada sudah mencakup pada dua langkah pertama secara teori. Namun, seperti kecacatan kurikulum Indonesia umumnya adalah kurangnya tindakan konkret atau praktikal terhadap teori-teori yang dipelajari. 

Apabila kurikulum berhasil memberi tindakan atas teori-teori secara nyata dan lokasi pemberian kurikulum ini merata, semakin sedikit masyarakat yang masih menginginkan penggunaan bahan bakar fosil.