Jokowi, Prabowo, dan Isu Kebebasan Ekonomi

Gambar 1. Grafik tingkat kebebasan ekonomi Indonesia 1998-2004 (Sumber: Heritage.org)

Jadi, bagaimana dengan Indonesia? Ketika Era Reformasi lepas landas pada tahun 1998, skor tingkat kebebasan ekonomi kita adalah 63,4. Artinya, perekonomian kita pada awal Reformasi termasuk sebagai perekonomian yang agak bebas (moderately free). Selain itu, kita juga berada di atas rata-rata tingkat kebebasan ekonomi dunia dan Asia Pasifik sebesar 57,2 dan 55,8.

Namun, kebijakan publik pemerintahan Habibie sampai Megawati memberikan dampak negatif terhadap kebebasan ekonomi Indonesia. Dari tahun 1998 sampai 2004, terjadi penurunan sebesar 11,2 poin. Tingkat kebebasan ekonomi kita yang sebesar 63,4 di tahun 1998 menjadi tinggal 52,1 poin di tahun 2004, termasuk sebagai perekonomian yang mostly unfree.

Selain itu, kebebasan ekonomi kita menjadi di bawah rata-rata dunia dan Asia-Pasifik sebesar 57,1 dan 59,6. Miris, bukan? Lalu, tiba Pemilu 2004 sebagai pemilihan umum presiden pertama di Indonesia. Untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia mampu memilih presidennya secara langsung di TPS, dan bukan melalui wakil mereka di MPR. Pemilu ini berhasil membawa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden RI keenam.

Gambar 2. Grafik tingkat kebebasan ekonomi Indonesia 2004-2009 (Sumber: Heritage.org)

Bagaimana dampak kepemimpinan Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyat terhadap kebebasan ekonomi? Ternyata, kebebasan ekonomi Indonesia mulai meningkat kembali sebesar 1,3 poin. Dari 52,1 poin di tahun 2004 menjadi 53,4 poin di tahun 2009. Namun, peningkatan ini tidak signifikan sama sekali.

Mengapa? Pertama, kita masih berada di bawah rata-rata dunia dan Asia Pasifik sebesar 59,5 dam 57,6. Selain itu, kita juga masih termasuk sebagai perekonomian yang sebagian besar tidak bebas atau mostly unfree economy.

Gambar 3. Grafik tingkat kebebasan ekonomi Indonesia 2009-2014 (Sumber: Heritage.org)

Perkembangan yang lebih signifikan terjadi dari Pemilu Presiden 2009 ke Pemilu Presiden ketiga tahun 2014. Nilai indeks kebebasan ekonomi kita meningkat sebesar 5,1 poin, dari 53,4 menuju 58,5. Akhirnya, tingkat kebebasan ekonomi Indonesia menyamai rata-rata Asia Pasifik. Namun, kita masih di bawah rata-rata dunia senilai 60,3 poin.

Bukti ini menunjukkan bahwa kebijakan publik pemerintahan SBY berhasil membawa Indonesia kembali menuju peningkatan kebebasan ekonomi. Sayangnya, peningkatan tersebut tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain di dunia. We become economically freer, but not free enough compared with others.

Ketika rezim SBY berakhir, rakyat Indonesia memutuskan untuk mengangkat Joko Widodo menjadi Presiden RI ketujuh pada 20 Oktober 2014. Bagaimana dampak kepemimpinan sosok mantan pengusaha meubel ini terhadap tingkat kebebasan ekonomi Indonesia?

Gambar 4. Grafik tingkat kebebasan ekonomi Indonesia 2014-2019 (Sumber: Heritage.org)

Setelah tahun 2014, bukti empiris menyatakan bahwa terjadi geliat yang jauh lebih dinamis dalam kebebasan ekonomi Indonesia. Pada masa 2014-2019, terjadi sebuah peningkatan yang sungguh pesat. Nilai tingkat kebebasan ekonomi kita meningkat dari 58,5 menjadi 65,8. Bayangkan, peningkatan sebesar 7,3 poin dalam waktu lima tahun! Ini membalap peningkatan kebebasan ekonomi selama sepuluh tahun pemerintahan SBY sebesar 6,4 poin.

Akhirnya, kita bisa kembali menuju perekonomian yang agak bebas seperti pada awal Reformasi. Bahkan, lebih tinggi 2,4 poin! Selain itu, tingkat kebebasan ekonomi kita juga lebih tinggi dari rata-rata dunia dan Asia Pasifik sebesar 60,6 poin.

Peningkatan pesat ini menunjukkan adanya kebijakan publik yang berorientasi pada pemupukan kebebasan ekonomi di lima tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kira-kira, apa saja kebijakan tersebut? Menurut hemat penulis, ada tiga kebijakan andalan rezim Jokowi yang meningkatkan kebebasan ekonomi Indonesia.