Dampak Media Sosial X Sebagai Sarana Kampanye Politik dan Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Profile, Visi dan Misi Para Capres dan Cawapres

Raymond Ramadhany

Dosen Pengampu: Saeful Mujab, S.Sos, M.I.Kom

Mahasiswa Jurusan TKD, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract

Artikel ini menganalisis profil, visi, dan misi dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing dalam pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia, yang merupakan peristiwa politik yang penuh dengan tantangan dan dinamika, terutama karena peran media sosial, khususnya media sosial X, sebagai sarana utama kampanye politik.

Dengan munculnya media sosial X, telah muncul kesempatan baru untuk menyebarkan pesan kampanye dengan cepat dan luas, memberikan jangkauan yang luas, dan memungkinkan keterlibatan yang intensif dengan pemilih. Dalam esai ini, kami membahas bagaimana media sosial X menciptakan inklusivitas dan keterlibatan yang erat antara politisi dan pemilih sambil memungkinkan kampanye untuk dipersonalisasi. Ini memberikan profil, visi, dan misi dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Setiap pasangan memiliki fokus dan komitmen yang berbeda dalam hal ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan reformasi politik.

Selain itu, strategi kampanye mempertimbangkan pentingnya pemilih muda, khususnya Generasi Z, untuk Pemilu 2024. Partisi politik dan kandidat harus mengubah taktik mereka untuk menarik perhatian dan dukungan pemilih muda.Dalam artikel ini, kita akan melihat berbagai masalah dan kesulitan yang ada dalam proses pemilihan 2024 di Indonesia. Kami juga akan mempertimbangkan peran penting yang dimainkan oleh platform media sosial X dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilihan.

Pendahuluan
Menghadapi Pemilu 2024 menunjukkan keterlibatan pemilih muda yang signifikan dan intensitas kampanye di media sosial. Media sosial telah menjadi alat penting bagi partai politik dan kandidat untuk berinteraksi dengan masyarakat di era modern. Kegiatan kampanye di media sosial X memengaruhi cara politik di Indonesia, terutama karena partai politik dan kandidat presiden lebih banyak menggunakan platform tersebut.

Media sosial sangat penting untuk kampanye politik, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah cuitan dan konten yang diposting oleh partai politik X, termasuk PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan Nasdem. Selain mempromosikan kandidat presiden dan cawapres, partai politik aktif berbicara tentang masalah strategis seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan. Hal ini menunjukkan perhatian mereka pada masalah yang dianggap penting bagi masyarakat.

Tiga pasangan kandidat capres-cawapres, Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud, masing-masing memiliki visi dan misi yang berbeda untuk masa depan Indonesia. Untuk menarik perhatian pemilih dan mendapatkan dukungan mereka, masing-masing partai menunjukkan program-program unggulannya, mulai dari pembangunan ekonomi, pendidikan, hingga keberlanjutan lingkungan. Deklarasi Kampanye Damai yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menandai pemilihan 2024. Tiga pasangan presiden-cawapres yang hadir memulai masa kampanye yang akan berlangsung selama beberapa bulan. Lima debat dirancang untuk masing-masing kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan rencana mereka.

Dengan lebih dari 68 juta milenial dan 46 juta Gen Z yang memiliki hak pilih, generasi muda, khususnya generasi milenial dan Gen Z, akan memainkan peran penting dalam Pemilu 2024. Akibatnya, strategi kampanye mulai berkonsentrasi pada pendekatan yang dapat menarik perhatian dan dukungan dari kelompok ini. Keterlibatan dalam kampanye dan komunikasi melalui media sosial sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari pemilih muda yang lebih terbiasa dengan dunia internet.

Dalam pemilu ini, semua pihak, termasuk partai politik, kandidat, dan masyarakat, harus bertanggung jawab atas berbagai masalah, termasuk penyebaran hoaks dan informasi palsu. Pendidikan politik dan keberlanjutan demokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih membuat pilihan yang informasional dan mendukung pemilihan yang demokratis dan bermartabat.

Tinjauan Pustaka
Setelah peneliti melakukan riset terhadap beberapa penelitian , ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan artikel yang peneliti lakukan, penelitian yang dilakukan oleh Uswah Sahal yang berjudul "Marak Kampanye Lewat Media Sosial Jelang Pemilu" inti artikel tersebut membahas dampak intensifikasi kampanye politik menjelang Pemilu 2024,. Beberapa poin kunci yang dibahas dalam artikel ini melibatkan analisis terhadap strategi kampanye politik di era digital, khususnya fokus pada media sosial, serta dampaknya pada pemilih, terutama generasi milenial dan Z.

Metode Penulisan (Kepustakaan)
Artikel ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan, juga disebut studi kepustakaan, adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan bukan hanya tentang membaca dan mencatat informasi yang telah dikumpulkan; peneliti juga harus memiliki kemampuan untuk mengolah informasi yang telah mereka kumpulkan melalui tahapan penelitian kepustakaan.

Mirzaqon dan Purwoko (2017) mengatakan bahwa penelitian kepustakaan dapat menggunakan teknik analisis data seperti analisis isi. Fraenkel dan Wallen (2007) mengatakan bahwa analisis isi adalah alat penelitian yang berfokus pada konten aktual dan fitur internal media. Metode ini dapat digunakan oleh peneliti untuk menganalisis perilaku manusia secara tidak langsung dengan menganalisis berbagai bentuk komunikasi yang dapat dianalisis, seperti buku teks, esay, koran, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan, dan semua jenis komunikasi lainnya.

Analisis adalah teknik yang digunakan untuk menentukan apakah kata-kata, ide, tema, frasa, karakter, atau kalimat tertentu ada dalam teks atau kumpulan teks. Jenis teks dapat berupa buku, bab buku, esai, wawancara, diskusi, tajuk berita dan artikel surat kabar, pidato, percakapan, iklan, atau dalam bentuk dokumen.

Pembahasan
Menjelang kampanye presiden 2024, banyak partai politik, caleg, dan capres cawapres mulai gencar melakukan kempanye. Sejumlah tokoh dan politisi telah menjadi kebiasaan menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Banyak kandidat yang berkampanye di media sosial akan memberi masyarakat pendidikan politik dari perspektif positif dan negatif. Menkominfo menyatakan bahwa, menjelang Pemilu 2024, penyebaran hoaks dan misinformasi akan terus meningkat.

Di era digital, hoaks, disinformasi, dan malinformasi harus dihentikan. Sangat penting bahwa konten yang disajikan tidak hanya memiliki nilai yang mendidik politik dan tidak melanggar hukum, tetapi juga bertujuan untuk menarik simpati pemilih. Media sosial sangat cocok untuk berbagi dan menyebarkan ide-ide baru dengan cepat dan tanpa batas karena saat ini tidak lagi berlaku satu orang satu suara karena kandidat selebritas dapat memiliki dukungan dari ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan orang.

Resminya tiga capres-cawapres yang maju di Pemilu 2024 membuat partai politik gencar melakukan kampanye. Media sosial sebagai salah satu medium diskusi masyarakat pun menunjukan aktivitas partai politik yang tinggi. Strategi ini dikemas dalam cuitan-cuitan seputar prioritas isu partai, nilai-nilai partai, hingga promosi capres-cawapres.

Media sosial, khususnya Media Sosial X, telah mengubah cara kampanye politik dilakukan dan memengaruhi bagaimana hubungan antara politisi, partai politik, dan masyarakat berkembang. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, para kandidat politik menyadari potensi besarnya sebagai alat kampanye politik. Dalam artikel ini, dampak utama Media Sosial X pada kampanye politik yang akan dibahas.

Pertama dan terpenting, media sosial X menawarkan akses yang cepat dan luas. Dengan menyebarkannya dengan cepat melalui platform ini, pesan kampanye dapat mencapai audiens yang besar dalam waktu singkat. Hal ini memungkinkan politisi untuk mencapai pemilih potensial dari berbagai daerah geografis tanpa menghadapi batasan geografis yang biasanya terjadi selama kampanye kampanye yang lebih lama. Dengan kata lain, kampanye dapat mencapai lebih banyak orang melalui Media Sosial X.

Kedua, keterlibatan masyarakat meningkat melalui Media Sosial X. Politisi sekarang dapat berkomunikasi langsung dengan pemilih selain menyebarkan pesan kampanye. Membangun keterlibatan dan hubungan yang lebih erat antara politisi dan pemilih dibantu oleh respons yang cepat terhadap pertanyaan, tanggapan terhadap masukan, dan partisipasi dalam diskusi secara real-time. Hal ini menciptakan lingkungan yang demokratis dan partisipatif di mana suara masyarakat dapat didengar dan diakomodasi.

Selain itu, Media Sosial X memungkinkan kampanye untuk disesuaikan. Dengan menggunakan berbagai konten seperti foto, video, dan cerita, politisi dapat menciptakan citra pribadi yang lebih dekat dengan pemilih mereka. Pemilih dapat melihat sisi manusiawi dari politisi, yang mungkin sulit dicapai melalui iklan televisi atau tulisan berita biasa.

Selain itu, penting untuk mengingat fakta bahwa X's media sosial berkontribusi pada pembentukan opini publik. Politisi dapat menggunakan platform ini untuk menyebarkan informasi, mengatasi masalah kontroversial, atau mengubah cara masyarakat melihat diri mereka dan masalah tertentu. Namun, seiring dengan keuntungan-keuntungan ini, ada kemungkinan tersebarnya hoaks dan misinformasi yang dapat mengancam integritas proses demokratis.
Terakhir, ada kesempatan untuk menganalisis data pemilih melalui Media Sosial X. Politisi dapat menemukan tren, memahami preferensi pemilih, dan membuat rencana kampanye yang lebih baik dengan menggunakan data media sosial. Ini memberikan keunggulan taktis dalam menyesuaikan pesan dan taktik kampanye untuk memenuhi persyaratan pemilih. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan media sosial X sebagai alat kampanye politik menimbulkan sejumlah masalah etika dan keamanan, seperti privasi individu, manipulasi data, dan bagaimana perusahaan media sosial mengatur dan mengfilter informasi politik.

Secara keseluruhan, media sosial telah mengubah kampanye politik dan membuka kesempatan baru untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, penting bagi politisi dan pemilih untuk memahami bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye politik juga memerlukan kewaspadaan terhadap potensi bahaya dan konsekuensi negatifnya.

Pada media sosial X, partai politik dengan aktivitas media sosial tertinggi adalah PDI Perjuangan (@PDI_Perjuangan) dengan 30.593 tweet, diikuti oleh Partai Gerindra (@Gerindra) dengan 17.057 tweet, dan tiga akun lainnya adalah Goldar (@golkar_id) dengan 5.982 tweet, PKB (@DPP_PKB) dengan 3.468 tweet, dan Nasdem (@NasDem) dengan 3.182 tweet. Selain menampilkan calon dan koalisi politiknya, partai berulang kali berbicara tentang masalah masyarakat. Data menunjukkan bahwa masalah Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan dipandang oleh setiap partai sebagai masalah strategis. Tidak kurang dari 62 tweet membahas pembangunan IKN dari PDI-P, 23 Golkar, 22 Gerindra, 15 PKB, dan 11 Nasdem. Sebagian besar tweet menunjukkan tokoh-tokoh dari partai yang mendukung pembangunan IKN, seperti PDI-P, PKB, dan Gerindra. Golkar, di sisi lain, lebih cenderung mengambil pendekatan institusional.

Tiga pasangan kandidat presiden dan cawapres yang bersaing dalam pemilihan presiden 2024 menghadiri Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kampanye pemilu damai ini dimulai dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kampanye presiden 2024 akan berlangsung dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama kampanye, KPU akan menyelenggarakan debat lima kali antara kandidat presiden dan cawapres. Dalam pemilu 2024 mendatang, generasi muda berusia 22--30 tahun akan mendominasi pemilih nasional, menyumbang 56% atau 114 juta orang dari total pemilih. Separuh dari mereka adalah pemilih baru.

Berikut merupakan profile dari capres dan cawapres 2024:

Paslon ke1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
Anies Baswedan
Sebelum terjun ke dunia politik, Anies sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan memulai gerakan Indonesia Mengajar, yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan di daerah-daerah Indonesia. Pada pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo, dia kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada reshuffle kabinet pada Juli 2016, jabatannya sebagai menteri dicopot setelah dua tahun menjabat. Setelah itu, Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dari 2017 hingga 2022. Pada awal September silam, koalisi yang mendukungnya mengumumkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai kandidat presiden dan cawapres. Mereka menjadi pasangan kandidat presiden dan cawapres pertama yang mengumumkan diri untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilu mendatang.

Muhaimin Iskandar
Politisi yang sering disapa Cak Imin ini memiliki lebih dari dua puluh tahun pengalaman di dunia politik, dimulai sebagai aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri. Karier politiknya dimulai saat era Reformasi dimulai. Ia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Abdurrahman Wahid dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama lainnya pada tahun 1998. Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Komunitas Buruh (PKB) pada pemilu 1999. Ia juga pernah menjadi wakil ketua Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) dan menteri tenaga kerja dan transmigrasi di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menjadi ketua umum PKB dari tahun 2005 hingga saat ini. Namun, konflik internal di partai menyebabkan dualisme kepengurusan PKB dan bersitegang dengan keluarga Gus Dur.

Paslon ke2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto akan mencalonkan diri untuk ketiga kalinya sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilu yang akan datang. Dia kalah dari Jokowi dalam dua pemilu terakhir. Pada 2019, Jokowi menunjuk mantan pemimpin Angkatan Darat dan Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai Menteri Pertahanan. Selama akhir 1990-an, Prabowo Subianto dianggap bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan aktivis dan mahasiswa yang menentang pemerintahan otoriter Suharto. Dia bekerja di Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD saat itu. Ia kemudian meninggalkan militer dan pergi ke luar negeri. Prabowo mendapat popularitas di kalangan Gen Z dan milenial berkat perubahan citranya setelah kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia politik.

Gibran Rakabuming Raka
Calon wakil presiden termuda dari Indonesia adalah putra sulung Presiden Joko Widodo. Sepertinya karir dan pengalaman politiknya masih sangat singkat, sekitar dua tahun. Suatu saat, Gibran merasa tidak ingin masuk ke dunia politik. Tetapi pada tahun 2020, dia mendaftar sebagai calon wali kota Surakarta. Banyak orang mengkritik tindakan ini, menuduh Presiden Joko Widodo melakukan politik dinasti. Dia terpilih sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2021. Setelah itu, sejumlah relawan yang mendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 menganggapnya sebagai pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia kandidat presiden dan presiden, yang memungkinkan orang berusia di bawah 40 tahun untuk maju dalam pemilihan presiden hanya karena memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, menjadi "karpet merah" bagi wali kota berusia 36 tahun itu untuk maju dalam pemilihan presiden 2024.

Paslon ke3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo telah lama terlibat dalam politik. Ia adalah gubernur Jawa Tengah dari 2013 hingga 2023. Dia pernah menjadi anggota parlemen selama dua periode, dari 2004 hingga 2013. Pada April tahun lalu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang merupakan partai politik terbesar di Indonesia dan juga partai Presiden Joko "Jokowi" Widodo, mencalonkan Gandar. Dianggap bahwa Gandar dan Jokowi memiliki ciri-ciri yang sama: mereka keduanya adalah orang sipil dengan gaya komunikasi yang membumi, dan keduanya berasal dari Jawa Tengah, yang mungkin merupakan faktor penting bagi banyak pemilih. Setelah dia dipilih, pegiat lingkungan menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dia berbicara tentang berbagai konflik atau sengketa lingkungan antara korporasi dan warga Jawa Tengah.

Mahfud MD
Pada 18 Oktober 2023, akademisi, hakim, dan politisi ini secara resmi diusung oleh PDI-Perjuangan sebagai calon wakil presiden untuk menggantikan Ganjar Pranowo. Setelah memulai kariernya di bidang akademik, Mahfud MD kemudian beralih ke dunia politik sebagai anggota kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mahfud pernah berada di posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif selama karier politiknya. Latar belakang Mahfud adalah dari Nahdlatul Ulama (NU), seperti yang ditunjukkan oleh posisinya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Sebagai kelompok masyarakat dengan basis massa terbesar di Indonesia, suara Nahdliyin sangat diperhatikan dalam kontestasi Pilpres kali ini. Ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2019, Mahfud hampir menjadi cawapres Joko Widodo. Namun, pada akhirnya, Ma'ruf Amin dipilih untuk mendampingi Jokowi. Mahfud ditunjuk sebagai Menkopolhukam meskipun dia gagal menjadi wakil presiden Jokowi.

Berikut Merupakan Visi dan Misi Para Capres Dan Cawapres 2024:

Anies-Muhaimin
Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi yang didasarkan pada kemandirian dan pemerataan, dan mendukung perusahaan Indonesia untuk berkembang di dalam negeri dan di luar negeri. Keadilan ekologis yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. membuat kota dan desa yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. menghasilkan orang Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, bermoral, dan berbudaya. menjadikan keluarga Indonesia sejahtera dan bahagia sebagai sumber kekuatan negara. memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global demi kepentingan nasional dan perdamaian dunia.. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Prabowo-Gibran
memperkuat hak asasi manusia, demokrasi, dan Pancasila. Mendorong kemandirian nasional dan memperkuat sistem pertahanan keamanan negara melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. mengembangkan industri kreatif, meningkatkan lapangan kerja, dan mempertahankan pembangunan infrastruktur. mempromosikan kesetaraan gender dan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas melalui kemajuan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan prestasi olahraga. melanjutkan industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah nasional. Membangun dari bawah ke atas untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba serta reformasi birokrasi, politik, dan hukum. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ganjar-Mahfud
Mengakselerasi pertumbuhan populasi orang Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian yang unggul. Percepat penguasaan sains dan teknologi melalui riset dan inovasi berdikari, pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, pemerataan ekonomi, pembangunan sistem digital nasional, dan ekonomi hijau dan biru. mempercepat penerapan demokrasi substansial, perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan profesional. Dengan melakukan politik luar negeri bebas dan memperkuat pertahanan negara, Indonesia dapat lebih cepat berkontribusi pada pembentukan tata dunia yang lebih adil.

KPU menetapkan 204,8 juta daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2024. Ini berarti sekitar 114 juta orang Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun memiliki hak untuk mencoblos tahun depan. Singkatnya, pemilih muda akan menentukan nasib Indonesia, setidaknya selama lima tahun ke depan. Lebih dari 68 juta dari jumlah itu adalah milenial yang lahir antara awal 1980-an dan pertengahan 1990-an. Sebanyak 46 juta lainnya adalah anggota Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal dekade pertama milenium ini, dan sebagian besar adalah pemilih pemula..

Pemilu kali ini akan menjadi pertama kalinya warga Indonesia melihat partisipasi yang lebih besar dari Gen Z---kelompok demografis yang umumnya tidak terlibat secara politik.Sepertinya generasi muda Indonesia tidak senasionalis generasi sebelumnya dan cenderung apatis terhadap kemajuan politik. Selain itu, preferensi keluarga pemilih terhadap kandidat tertentu sulit untuk didorong oleh pemilih muda. Partai politik dan kandidat potensial mulai menggunakan taktik media sosial untuk menarik pemilih muda.

Kesimpulan
Sebelum kampanye pemilihan presiden 2024, peran media sosial, khususnya media sosial X, telah berkembang menjadi salah satu komponen strategis kampanye politik. Dengan platform ini, penyebaran pesan kampanye yang cepat, keterlibatan langsung dengan pemilih, penyesuaian kampanye, pembentukan opini publik, dan analisis data pemilih dapat dilakukan. Namun, meskipun media sosial memiliki manfaat, mereka juga berpotensi menyebarkan hoaks dan misinformasi, yang dapat mengancam integritas proses demokratis.

Saran
Penanganan Informasi Palsu: Untuk menghentikan penyebaran hoaks dan misinformasi, pihak berwenang, partai politik, dan masyarakat harus bekerja sama. Kampanye pendidikan tentang literasi digital dan fakta-fakta penting harus ditingkatkan. Pendidikan Politik: Memberikan pendidikan politik yang objektif dan seimbang kepada pemilih, terutama generasi muda. Pemahaman yang baik tentang masalah politik dan bagaimana keputusan pemilihan berdampak pada partisipasi dapat membantu meningkatkan partisipasi. Kampanye Positif: Hindari kampanye negatif yang berfokus pada serangan pribadi dan mendorong kampanye yang berfokus pada visi, misi, dan rencana kerja. Ini dapat meningkatkan pembicaraan politik dan menciptakan suasana kampanye yang lebih baik. Regulasi Media Sosial: Perluasan aturan untuk memastikan penggunaan media sosial dalam kampanye politik tidak melanggar hukum, termasuk penyebaran informasi palsu dan upaya manipulasi opini publik.

Pemilihan presiden 2024 berbeda karena pemilih muda---khususnya Gen Z---mengambil alih, jadi strategi kampanye yang lebih berfokus pada masalah yang relevan dengan pemilih muda dan menggunakan media sosial dengan cara yang tepat akan sangat penting untuk keberhasilan.

Daftar Pustaka

Sahal, U. (2023, September 24). Marak Kampanye Lewat Media Sosial Jelang Pemilu, Ini Kata Dosen UM Surabaya. Retrieved from um-surabaya.ac.id: https://www.um-surabaya.ac.id/article/marak-kampanye-lewat-media-sosial-jelang-pemilu-ini-kata-dosen-um-surabaya
Sugiarto, T. (2014, Maret 29). Media Sosial dalam Kampanye Politik Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Media Sosial dalam Kampanye Politik", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2014/03/29/1153482/Media.Sosial.dalam.Kampanye.Politik?page=all. Kompascom+. Retrieved from Nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2014/03/29/1153482/Media.Sosial.dalam.Kampanye.Politik?page=all
Anindyaswari, D. (2022, February 22). Capres 2024 Dinilai Harus Gencar Kampanye Medsos Jika Ingin Gaet Milenial. Retrieved from uai.ac.id: https://uai.ac.id/en/capres-2024-dinilai-harus-gencar-kampanye-medsos-jika-ingin-gaet-milenial/