Mahfud MD
Pada 18 Oktober 2023, akademisi, hakim, dan politisi ini secara resmi diusung oleh PDI-Perjuangan sebagai calon wakil presiden untuk menggantikan Ganjar Pranowo. Setelah memulai kariernya di bidang akademik, Mahfud MD kemudian beralih ke dunia politik sebagai anggota kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mahfud pernah berada di posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif selama karier politiknya. Latar belakang Mahfud adalah dari Nahdlatul Ulama (NU), seperti yang ditunjukkan oleh posisinya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Sebagai kelompok masyarakat dengan basis massa terbesar di Indonesia, suara Nahdliyin sangat diperhatikan dalam kontestasi Pilpres kali ini. Ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2019, Mahfud hampir menjadi cawapres Joko Widodo. Namun, pada akhirnya, Ma'ruf Amin dipilih untuk mendampingi Jokowi. Mahfud ditunjuk sebagai Menkopolhukam meskipun dia gagal menjadi wakil presiden Jokowi.
Berikut Merupakan Visi dan Misi Para Capres Dan Cawapres 2024:
Anies-Muhaimin
Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi yang didasarkan pada kemandirian dan pemerataan, dan mendukung perusahaan Indonesia untuk berkembang di dalam negeri dan di luar negeri. Keadilan ekologis yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. membuat kota dan desa yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. menghasilkan orang Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, bermoral, dan berbudaya. menjadikan keluarga Indonesia sejahtera dan bahagia sebagai sumber kekuatan negara. memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global demi kepentingan nasional dan perdamaian dunia.. Memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
Prabowo-Gibran
memperkuat hak asasi manusia, demokrasi, dan Pancasila. Mendorong kemandirian nasional dan memperkuat sistem pertahanan keamanan negara melalui swasembada pangan, energi air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. mengembangkan industri kreatif, meningkatkan lapangan kerja, dan mempertahankan pembangunan infrastruktur. mempromosikan kesetaraan gender dan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas melalui kemajuan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan prestasi olahraga. melanjutkan industrialisasi dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah nasional. Membangun dari bawah ke atas untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba serta reformasi birokrasi, politik, dan hukum. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Ganjar-Mahfud
Mengakselerasi pertumbuhan populasi orang Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian yang unggul. Percepat penguasaan sains dan teknologi melalui riset dan inovasi berdikari, pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, pemerataan ekonomi, pembangunan sistem digital nasional, dan ekonomi hijau dan biru. mempercepat penerapan demokrasi substansial, perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan profesional. Dengan melakukan politik luar negeri bebas dan memperkuat pertahanan negara, Indonesia dapat lebih cepat berkontribusi pada pembentukan tata dunia yang lebih adil.
KPU menetapkan 204,8 juta daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2024. Ini berarti sekitar 114 juta orang Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun memiliki hak untuk mencoblos tahun depan. Singkatnya, pemilih muda akan menentukan nasib Indonesia, setidaknya selama lima tahun ke depan. Lebih dari 68 juta dari jumlah itu adalah milenial yang lahir antara awal 1980-an dan pertengahan 1990-an. Sebanyak 46 juta lainnya adalah anggota Generasi Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an dan awal dekade pertama milenium ini, dan sebagian besar adalah pemilih pemula..
Pemilu kali ini akan menjadi pertama kalinya warga Indonesia melihat partisipasi yang lebih besar dari Gen Z---kelompok demografis yang umumnya tidak terlibat secara politik.Sepertinya generasi muda Indonesia tidak senasionalis generasi sebelumnya dan cenderung apatis terhadap kemajuan politik. Selain itu, preferensi keluarga pemilih terhadap kandidat tertentu sulit untuk didorong oleh pemilih muda. Partai politik dan kandidat potensial mulai menggunakan taktik media sosial untuk menarik pemilih muda.
Kesimpulan
Sebelum kampanye pemilihan presiden 2024, peran media sosial, khususnya media sosial X, telah berkembang menjadi salah satu komponen strategis kampanye politik. Dengan platform ini, penyebaran pesan kampanye yang cepat, keterlibatan langsung dengan pemilih, penyesuaian kampanye, pembentukan opini publik, dan analisis data pemilih dapat dilakukan. Namun, meskipun media sosial memiliki manfaat, mereka juga berpotensi menyebarkan hoaks dan misinformasi, yang dapat mengancam integritas proses demokratis.
Saran
Penanganan Informasi Palsu: Untuk menghentikan penyebaran hoaks dan misinformasi, pihak berwenang, partai politik, dan masyarakat harus bekerja sama. Kampanye pendidikan tentang literasi digital dan fakta-fakta penting harus ditingkatkan. Pendidikan Politik: Memberikan pendidikan politik yang objektif dan seimbang kepada pemilih, terutama generasi muda. Pemahaman yang baik tentang masalah politik dan bagaimana keputusan pemilihan berdampak pada partisipasi dapat membantu meningkatkan partisipasi. Kampanye Positif: Hindari kampanye negatif yang berfokus pada serangan pribadi dan mendorong kampanye yang berfokus pada visi, misi, dan rencana kerja. Ini dapat meningkatkan pembicaraan politik dan menciptakan suasana kampanye yang lebih baik. Regulasi Media Sosial: Perluasan aturan untuk memastikan penggunaan media sosial dalam kampanye politik tidak melanggar hukum, termasuk penyebaran informasi palsu dan upaya manipulasi opini publik.
Pemilihan presiden 2024 berbeda karena pemilih muda---khususnya Gen Z---mengambil alih, jadi strategi kampanye yang lebih berfokus pada masalah yang relevan dengan pemilih muda dan menggunakan media sosial dengan cara yang tepat akan sangat penting untuk keberhasilan.
Daftar Pustaka
