Tadi kita sudah bahas pembantaian 7 benteng Tiongkok di Indonesia :
- Sumber Waras dan Ciputra.
- Pansus Pelindo II, Reshuffle dan Rini Soemarno.
- Sinarmas, Badan Restorasi Gambut dan Kedelai Sita 2 Juta Hektar Lahan Sawit (Kompetitor).
- Bisnis Hiburan Taipan Tionghoa dihambat (alih fungsi sesuai izin yang dimiliki).
- Kasus Penyelundupan Menara BCA (Salim) dan Apartemen Kempinsky (Djarum/Hartono).
- Suap Agung Podomoro, Aguan Dicekal, Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan, Taman Mini Tiongkok Indah kandas.
- RUU Tax Amnesty diganggu Senayan dan Campur Tangan Singapura, Tax Amnesty gagal = Taipan Tionghoa terancam jadi penjahat pajak massal di 2018.
Jika kita lihat, 7 benteng Tiongkok di atas bicara sisi material dan bisnis. Jangan lupa, masih ada benteng ke 8 yang tak kalah pentingnya.
Salah satu program Tiongkok untuk Indonesia tidak hanya menjadikan RI Benteng Selatan dan tempat mengeruk uang. Jangan lupa, bisnis apapun lebih menguntungkan jika beban operasional lebih murah. Nah, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang luar biasa sejak 1990-an, salah satunya dimotori penerapan standar ganda. Di dalam negeri, Tiongkok masih memberlakukan pola Komunisme, dimana aset dikuasai negara, buruh dibayar murah dan sebagainya. Sebenarnya, buruh Tiongkok menganggap bayarannya mahal. Bayaran mahal buruh-buruh Tiongkok diterima bayaran dalam 2 bentuk : Pertama, Uang dalam jumlah sedikit. Kedua, Pahala Ajaran Komunisme dalam jumlah tak terhitung. Intangible.
Simpelnya, Tiongkok membayar operasional pakai harga Komunis, tapi jual ke konsumen Global pakai harga Kapitalis. Itulah rahasia kesuksesan Tiongkok yang banyak tidak dipahami orang-orang yang kurang teliti. Silau dengan variabel-variabel kemajuan ekonomi dalam standar Barat. Padahal Tiongkok tidak sepenuhnya Kapitalis, melainkan standar ganda. Jadi deh banyak orang heboh kampanyekan “Belajarlah ke Negeri Tiongkok”. Mungkin maksudnya, ikuti cara Tiongkok sukses, yaitu bayar operasional rakyat pakai standar komunis, tapi jual barang pakai harga pasar. Keuntungannya untuk Taipan.
Tiongkok amat sangat tidak siap jika bicara bayar buruh pakai harga Kapitalisme. Belum pernah ada yang hitung, berapa posisi keuangan APBN Tiongkok jika seluruh 1,4 miliar penduduk dibayar pakai harga Kapitalis. Sekarang ini Tiongkok bisa tumbuh 7-9% ekonominya karena rakyat sendiri dibayar pakai harga Komunis, tapi jual di harga pasar. Pantesan labanya segunung.
Mungkin itu juga yang mendasari munculnya pergerakan “Kebangkitan Komunis Indonesia”. Diduga digerakkan oleh dana Tiongkok, mulailah tersebar kembali wacana Komunisme Indonesia. Inilah Benteng ke 8 Tiongkok untuk Indonesia = Kebangkitan Komunisme Indonesia demi Beban Operasional Murah di Indonesia.
Pada 08 Mei 2016, penjual baju di kawasan Blok M ditangkap gara-gara jual baju bergambar Palu Arit (logo PKI). Kapolri bilang, TAP MPRS No 25 belum dicabut, meski sudah sempat diupayakan dicabut oleh Gus Dur. Jadi, segala larangan menyebarkan ajaran hingga atribut komunisme masih bersifat ilegal dan melanggar hukum.
Mantep juga Kapolri kita, sigap hadang Komunis. Meski banyak yang bilang kurang optimal tumpas Santoso, tapi soal Komunis dia sigap. Menurut saya, Indonesia tidak rawan teroris, tapi rawan komunis.
Kalaupun ada orang Indonesia jadi teroris, lebih menargetkan musuhnya di nun jauh disana, bukan menyasar Indonesia. Saya dukung Polri jika lebih fokus menghajar Komunisme ketimbang Terorisme. Karena Teroris asal Indonesia tidak menargetkan kuasai RI. Kalau Komunis RI, jelas bertujuan kuasai RI.
Komunisme adalah musuh sebenarnya. Apalagi Komunisme gaya Tiongkok, dimana Komunisme dipakai untuk membayar operasional rakyat pada harga semurah-murahnya ala Komunis.
Perlu disorot, setelah penangkapan penjual baju Palu Arit di Blok M (8 Mei 2016), muncul wacana serius. Pada 10 Mei 2016, isu penangkapan penjual baju Palu Arit digiring untuk mengkritik Konstitusi. Artinya, ada gerakan menuju gugat pencabutan Tap MPRS No 25.
