http://chirpstory.com/li/314748
Tulisan Pertama (Poros Jakarta – Peking Di Ujung Tanduk), mengulas gambaran besar hubungan dekat Istana dan Tiongkok yang tengah digoyang. Tulisan Kedua (Menyingkap Persiapan Poros Jakarta – New York), mengulas upaya Amerika Serikat membangun hubungan serius dengan Senayan.
Di tulisan kedua, saya ulas soal Amerika Serikat yang berada di posisi Penantang, dalam menyiapkan dua langkah untuk merebut kembali RI. Pertama, tentunya cara Diplomatis (hubungan bisnis politik dengan Senayan). Kedua, mempersiapkan skenario Kerusuhan (secara paralel) jika langkah diplomatis gagal.
Pada tulisan kali ini, akan dibahas langkah-langkah Defense atau Pertahanan yang tengah dibangun Poros Jakarta – Peking.  Segudang serangan serius terhadap pemangku kepentingan Poros Jakarta – Peking, sewajarnya membuat mereka harus melakukan antisipasi. Apalagi, Tiongkok berada di posisi Incumbent (Status Quo) yang seharusnya bisa mengerahkan ‘senjata’ yang tidak dimiliki Sang Penantang.
Sayangnya, Muslihat yang digelontorkan Sang Penantang begitu lihai, sehingga Tiongkok pun kewalahan dan berada di posisi terlemah. Memang, Tiongkok masih menguasai Istana Negara Republik Indonesia. Namun secara kekuatan, sedang dibabat habis secara berkala.
Selama 6 bulan terakhir, setidaknya ada 8 benteng Tiongkok di Indonesia yang dihajar habis. Beberapa masih dalam perlawanan sengit, namun secara umum Tiongkok berada di posisi melawan untuk bertahan.
Pada 7 Desember 2015, BPK serahkan audit investigasi RS Sumber Waras yang dituding merugikan negara dan mengandung unsur korupsi. Selain Ahok, setidaknya Taipan Tionghoa Ciputra akan terganggu bisnisnya karena kasus Sumber Waras.
Pada 18 Desember 2015, DPR menyetujui rekomendasi Pansus Pelindo II yang meminta Jokowi memecat Menteri BUMN Rini Soemarno. Seperti kita ketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno tidak lain Gubernur Jenderal Tiongkok untuk Urusan Istana Negara RI. Meski hingga kini agenda reshuffle belum dieksekusi, namun kabarnya hasil Munaslub Golkar menentukan nasib Gerbong Tiongkok di Kabinet.
Pada 30 Desember 2015, PN Palembang memenangkan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dari tuduhan sebagai pelaku pembakar hutan. BMH adalah bagian dari grup Sinarmas milik Taipan Tionghoa Eka Cipta Wijaya. Kemenangan Sinarmas dari tuduhan pembakar hutan tak berlangsung lama. Pada 04 Januari 2016, bergerak kejanggalan putusan Hakim Parlas Nababan atas kasus BMH di ruang publik. Ada yang bilang, Hakim Parlas bodoh. Tapi ada juga yang bilang, Hakim Parlas berpura-pura bodoh agar menjadi polemik. Dan ketika polemik terjadi, sorotan tidak tertuju pada pokok utamanya. Hipotesa terakhir, diduga hasil kreasi bersama KLHK dan Sinarmas untuk membebaskan BMH dari status pembakar hutan. Targetnya, kekalahan pemerintah dari Sinarmas, hasil kebodohan hakim, bukan kegagalan KLHK.
Canggihnya, toh Sinarmas menang posisi pun, pada akhirnya ia kalah. Pada 25 Januari 2016, diterbitkan Perpres No. 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut akan menyita 2 juta hektar lahan gambut yang dialihfungsikan menjadi lahan sawit. Biaya Restorasi 2 juta hektar lahan Gambut yang disita diperkirakan Rp 30 triliun.Â
Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro sudah memastikan APBN tak sanggup biayai Badan Restorasi Gambut. Adalah Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Inggris yang menyatakan siap penuhi pendanaan Badan Restorasi Gambut. Dan bukan kebetulan, konsorsium negara Barat itu tidak lain para pengendali bisnis minyak nabati Kedelai, pesaing utama minyak nabati Sawit.
