Diskursus G Peter Hoefnagels pada Skema Criminal Policy di Ruang Publik di Indonesia

A. Tujuan Utama Kebijakan Kriminal: 

Tujuan kebijakan kriminal adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib dengan cara yang adil dan rasional. Hal ini dicapai melalui pendekatan yang komprehensif, yang mencakup: 

1. Pencegahan Kejahatan Prevention: Mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui intervensi sosial. 

2. Penegakan Hukum Law Enforcement: Memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera. 

B. Pentingnya Pendekatan NonPenal: 

Pendekatan penal hukuman seringkali tidak cukup untuk mengatasi akar masalah kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan nonpenal seperti pendidikan, penguatan institusi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mencegah kejahatan sejak awal. 

C. Relevansi dengan Kebijakan Sosial: 

Gambar ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal adalah bagian dari kebijakan sosial yang lebih besar. Dengan demikian, kebijakan kriminal harus selaras dengan kebijakan sosial lainnya, seperti kebijakan kesejahteraan social welfare policy dan kebijakan pertahanan sosial social defence policy. 

Bagaimana Kebijakan Kriminal Dilaksanakan?

A. Proses dalam Kebijakan Kriminal: 

1. Formulasi Kebijakan: