"Pada 31 Maret ini adalah tenggat waktu semua kantor di jajaran pemprov tidak boleh lagi airnya mengalir keluar, zero run off, artinya air hujan masuk di tanahnya sendiri tidak boleh mengalir keluar dari wilayahnya," kata Anies kepada republika.go.id di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta Pusat, Senin (18/2).Â
Bila saya perhatikan instruksi pempinan DKI Jakarta kepada jajaran dibawahnya sudah sangat baik. Gedung-gedung Pemprov DKI Jakarta harus mencontohkan terlebih dahulu agar dapat memancing gedung-gedung lainnya untuk mengikuti.
Bayangkan saja terdapat 12 juta penduduk ibu kota. Sekitar 3 juta penduduk (bila dihitung 1 keluarga terdiri dari 4 orang) yang memerlukan rumah tinggal di ibu kota. Bila sebaiknya satu keluarga memiliki minimal satu sumur resapan maka diperlukan 3 juta sumur resapan di DKI Jakarta.
Itung-itungan itu secara manual biasa, tetapi bila dihitung secara ilmiah, harus dihitung berapa curah hujannya, kapasitas sungai, dan lain sebagainya. Biaya membangun sumur resapan terbilang masih cukup terjangkau dan dapat dibuat secara sederhana.
Saya membayangkan Jakarta yang memiliki total luas 661 kilometer persegi bisa bebas banjir jika semua bangunan tertib menyediakan sumur resapan (jika intensitas curah hujan 100 liter per meter persegi).
Berdasarkan Badan Pengkajian dan Penerapan teknologi, Sumur resapan sendiri sangat efektif mengurangi banjir dan dapat mengisi air tanah di semua jenis lahan.Â
Jumlah air hujan yang turun dan mengalir ke laut dan sungai akan bertambah banyak jika air hujan tidak diserap oleh tanah/ditampung/tanah diplester.Â
Saat kapasitas sungai tidak menyanggupi otomatis air sungai meluap dan menyebabkan banjir. Air hujan yang berasal dari atap rumah kita bisa menjadi salah satu sumber air yang mengalir ke sungai-sungai di DKI Jakarta.
_
Edukasi Menabung Air dari Taman Robika Pintu Air Manggarai