Menurut Gunawan (2018), komunikasi politik di Indonesia tidak hanya mencakup interaksi antara elite politik, tetapi juga melibatkan masyarakat luas dan media massa. Ia menyoroti pentingnya memahami konteks kultural dan sosial dalam menganalisis komunikasi politik di Indonesia. Sedangkan menurut Effendy (2015) membahas evolusi komunikasi politik di Indonesia, dari pendekatan teologis hingga demonologis.
Komunikasi politik di Indonesia merupakan bidang penelitian yang melibatkan interaksi kompleks antara aktor politik, masyarakat, dan media massa. Dinamika politik Indonesia yang kaya dan beragam memunculkan berbagai teori dan pandangan terkait bagaimana pesan politik disampaikan, diterima, dan memengaruhi persepsi masyarakat.
2.2 Aksiologi dan Implikasi dalam Komunikasi Politik
Menurut Habermas (1984), aksiologi komunikasi politik harus melibatkan aspek rasionalitas dan reflektifitas. Ia menekankan bahwa komunikasi politik yang efektif harus didasarkan pada argumentasi yang rasional dan mampu mempertahankan nilai-nilai moral yang mendasari tindakan politik.Â
Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai dan etika memiliki dampak signifikan dalam konteks komunikasi politik. Pemahaman aksiologi komunikasi politik memungkinkan peneliti untuk menganalisis nilai-nilai yang mendasari pesan politik, serta memahmi etika dalam proses komunikasi politik.
2.3 Etika Komunikasi Politik dalam Kampanye Elektoral
Aristotle (1998) memberikan kontribusi konseptual dalam etika politik melalui karyanya "Nicomachean Ethics." Ia menyoroti pentingnya kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks kampanye elektoral, prinsip-prinsip ini dapat membimbing perilaku komunikasi politik yang etis. Kajian teori ini memfokuskan perhatian pada norma-nroma moral dan prinsip-prinsip etika yang memandu perilaku komunikasi politik.
2.4 Nilai-Nilai Politik Dalam Masyarakat IndonesiaÂ
Soedjatmoko, seorang tokoh pendidikan dan politik Indonesia, menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai politik, kebudayaan, dan moral masyarakat Indonesia.
Nilai-nilai politik dalam masyarakat Indonesia mencakup nilai-nilai demokrasi, otonomi daerah, HAM, dan Pancasila. Nilai-nilai demokrasi diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan kepatuhan pada pengawasan DPR. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat dan lembaga DPRD harus independen dari pemerintah daerah. HAM dijunjung tinggi dalam sistem politik Indonesia dan diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. Pancasila menjadi pedoman dalam aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam lembaga pengembangan negara, perlindungan hak asasi manusia, dan pengembangan demokrasi Pancasila.
2.4 Media Massa dan Peranannya Dalam Membentuk Aksiologi
