PPP untuk Pendidikan, Pendidikan untuk PPP

Menurut Kementrian Perindustrian pemerintah dapat membangun infrastruktur kompetensi bagi SMK, pemerintah juga dapat memberikan sarana prasarana untuk mendukung Teaching Factory di SMK, dilaksanakannya training of trainer bagi calon instruktur dari industri, dan  penawaran dari pemerintah kepada industri dengan pemberian insentif yang membina dan mengembangkan SMK. 

Maka diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi dari segala regulasi agar tercapai public private patnership yang baikdan perlu memastikan sektor privat menerima insentif dan terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Duta Besar Jerman , Michael Freiherr juga berpendapat dalam TVET tentang pengenalan sistem ganda pendidikan kejuruan yang dilakukan Jerman untuk mendongkrak tenaga kerjanya. 

Dijelaskan bahwa pendidikan kejuruan di Jerman 50% dibiayai oleh pemerintah dan sisanya adalah swasta sehingga dalam hal ini, pemerintah dan swasta menjadi sangat penting untuk mengefektifkan pencapaian tenaga kerja yang bermutu untuk diterapkan di Indonesia.