PPP untuk Pendidikan, Pendidikan untuk PPP

Tenaga terampil di Indonesia didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan dan disinilah peran pendidikan kejuruan menjadi sangat penting untuk mendorong subtansi pencapaian perekonomian Indonesia melalui peningkatan kualitas pelatihan dan kemitraan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi lebih baik. 

Problematikanya yaitu rendahnya keterampilan dan kualitas tenaga kerja dari Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Jumlah lulusan SMK pada tahun 2013/2014 hingga 2015/2016 rata-rata meningkat sebesar 5,9% yaitu 79.908 peserta didik setiap tahun (PSMK,2017). Direktorat pembinaan SMK tahun 2017 merilis perbandingan jumlah lulusan dengan kebutuhan tenaga kerja pada sembilan bidang keahlian. 

Peluang kebutuhan tenaga kerja dalam sembilan bidang tersebut sebesar 5.759.787 dna jumlah lulusan SMK sebesar 1.296.246 yang menunjukkan bahwa tenaga kerja terambil kekurangan 4.463.541 dari lulusan SMK. Sedangkan pokok masalahnya adalah jumlah tenaga kerja terampil setiap tahun terus meningkat akan tetapi jumlah kompetensinya tidak seimbang (Ixtiarto dan Sutrisno, 2016). 

Hal ini menjadi tolak ukur bagi Indonesia untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia karena jumlah tenaga kerja di indonesia merupakan sumbangan terbesar perekonomian Indonesia. 

Pemerintah dan dunia usaha sedang mengembangkan program kemitraan ( Public private patnership) dengan harapan dapat menciptakan tenaga kerja muda berkualitas untuk mengisi pasar kerja. 

Seperti yang telah disampaikan olej menteri PPN / Kepala Bappenas dalam rapat koordinasi nasional melalui program kemitraan, calon pekerja yang memperoleh pelatihan dan lulus uji kompetensi, dapat langsung ditempatkan di perusahaan atau industri. 

Perkembangan pasar tenaga kerja di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang signifikan, yaitu kemampuan mempressing pengangguran ke angka 6,32%.  

Akan tetapi kualitas tenaga kerja perlu menjadi pertimbangan dan perhatian terutama kaum muda melalui adalanya solusi pelatihan dan sertifikasi tambah Bapak Bambang (Mentri Bapennas).

Pada kondisi inilah peran sektor swasta mampu mendongkrak untuk membantu meningkatkan work-readiness atau kesiapan kerja dari angkatan tenaga kerja Indonesia melalui pembukaan kesempatan magang baik interenship yaitu sebelum kelulusan ataupun apresitif dengan cara dorongan dari pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk mau membantu dalam pengembangan UMKM. 

Penelitian mengenai dampak kesempatan magang atau kemitraan melalui sistem Prakerin (praktek kerja industri) terhadap work-readiness dengan sampel kelas XII SMKN 1 Sintuk Toboh menyimpulkan bahwa pengalaman prakerin memberikan kontribusi sebesar 24,01% terhadap kesiapan memasuki dunia kerja angkanya lebih besar daripada tidak adanya pelatihan dengan sistem PPP ini (Jurnal Vonteka vol.7, No.4 Desember 2019). 

Melalui pelatihan tersebut, dapat memunculkan UMKM baru yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Pasalnya melalui UMKM tenaga kerja terserap hingga lebih dari 114 juta tenaga kerja dengan capaian 97,30% dari tenaga kerja terserap nasional.  Lantas bagaimana pola kerja sama antara pemerintah dengan swasta di bidang pendidikan ini?