Antara Green Energy dan Obsesi dalam Transisi Energi Berbasis PLTN

Selain itu, green energy terkadang masih minim adanya keadilan. Ketika kita berbicara tentang green energy transition di masa depan, seyogyanya kita juga harus mencari dan menyeimbangkan dimana letak keadilan (justice) bagi rakyat kecil mengingat banyak terjadi kasus program transisi energi di berbagai daerah Indonesia yang masih kurang meletakkan aspek keadilan dan menimbulkan ketimpangan dalam penerimaan masyarakat. 

Idealnya, aspek keadilan energi (justice energy) bagi masyarakat yang terdampak dalam proyek transisi energi harus mempertimbangkan 3 hal, yakni apakah akan ramah lingkungan, apakah dapat diandalkan (memberikan kepercayaan sebagai sumber energi yang menjanjikan), serta apakah akan terjangkau dan memberikan kemudahan akses untuk mendapatkannya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Pembangunan PLTN di Indonesia untuk mendukung transisi energi menyasar Pulau Gelasa Bangka Tengah sebagai pusat tempat PLTN karena memiliki sumber bahan baku yang melimpah. Pulau Gelasa merupakan salah satu dari proyek energy transition yang memiliki beragam dinamika yang terjadi meskipun sudah dilakukan. 

Permasalahan yang harus dihadapi dalam pembangunan PLTN di Pulau Gelasa dapat dianalisis dari proyeknya yang terkesan high capitalism, biaya produksi dan pembangunan yang terkesan expensive, keterhubungan political lock in (politik Indonesia sangat bergantung pada sumber fosil dan para elit masih terafiliasi) dan social acceptance.

Renewable Energy is Expensive

Pembangunan PLTN di Pulau Gelasa dan proses produksi untuk mengolah tanah jarang menjadi thorium bisa dinilai mahal dan tidak mudah dikarenakan alat-alat yang digunakan untuk membangun PLTN masih bergantung pada impor bahan produksi, pengolahan dari luar negeri dan pengembangan teknologi PLTN, contohnya ada bahan untuk membangun PLTN yang harus mengimpor dari negara Rusia. 

Apalagi setelah terjadinya invasi Rusia ke Ukraina mempengaruhi lonjakan nilai harga energi terbarukan (nonfosil) dan dapat mengakibatkan adanya keterbatasan akses untuk memperoleh bahan pendukung PLTN dari Rusia. 

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel Ibrahim mengatakan bahwa investasi pengembangan PLTN lebih mahal dibandingkan pembangkit Listrik tenaga surya (PLTS) (universitaspertamina.ac.id.). Untuk menghasilkan 1 kilowatt (KW) Listrik PLTN membutuhkan investasi sebesar US$ 6.000-10.000 (Rp 85-143 juta) (universitaspertamina.ac.id.). 

Sedangkan untuk mengubah sumber tanah jarang menjadi sumber thorium juga bukan hal yang mudah dan langsung cepat jadi. Proses menyempurnakan sumber energi thorium masih memakan waktu bertahun-tahun hingga benar-benar menjadi thorium, sedangkan PT Thorcon sudah menggaungkan target dimana-mana bahwa pada tahun 2032 PLTN Pulau Gelasa sudah mulai bisa dioperasikan.

 Dengan demikian, kita masih membutuhkan lebih banyak pembiayaan dalam mewujudkan energi terbarukan, apalagi untuk membangun PLTN yang tidak murah karena harus mempertimbangkan aspek sumber investasi yang ada, kemudian harus menghadapi tantangan struktural untuk berinvestasi (seperti keuangan PLN, batasan harga batu bara/gas di masa sekarang) dan tantangan struktural di pasar negara berkembang dan biaya pembiayaan.

Dinamika Transisi Energi PLTN