Mohon tunggu...
Rizhar Ananda Risky
Rizhar Ananda Risky Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa (202010180311176)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Transparansi dan Strategi Komunikasi Kebijakan Ekonomi

24 Juni 2024   17:52 Diperbarui: 24 Juni 2024   17:59 219
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gambar Penyebaran Jaringan Daerah 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Transparansi dalam Proses Kebijakan di Indonesia

Gambar Penyebaran Jaringan Daerah 
Gambar Penyebaran Jaringan Daerah 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam proses kebijakan di Indonesia masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi, seperti publikasi dokumen kebijakan dan laporan, namun akses terhadap informasi masih terbatas dan seringkali tidak mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Beberapa tantangan transparansi yang teridentifikasi antara lain:

  1. Keterbatasan akses informasi: Informasi terkait proses kebijakan seringkali sulit diakses oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses internet.
  2. Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi informasi antar lembaga pemerintah menyebabkan informasi yang tersedia menjadi tidak lengkap atau bahkan bertentangan.
  3. Rendahnya literasi kebijakan masyarakat: Sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas tentang proses kebijakan, sehingga informasi yang tersedia seringkali sulit dipahami.
  4. Kekhawatiran akan resistensi publik: Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa transparansi penuh dapat memicu resistensi publik terhadap kebijakan yang sensitif atau kontroversial.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa praktik baik dalam upaya meningkatkan transparansi, seperti:

  1. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan melalui konsultasi publik dan forum diskusi.
  2. Publikasi dokumen kebijakan dan laporan evaluasi secara online untuk memudahkan akses masyarakat.
  3. Kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan media untuk menyebarluaskan informasi terkait kebijakan.

B. Strategi Komunikasi dalam Proses Kebijakan di Indonesia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif masih menjadi tantangan dalam proses kebijakan di Indonesia. Meskipun upaya komunikasi dilakukan, namun seringkali tidak mencapai target audiens yang tepat atau tidak menyampaikan pesan dengan jelas.

Beberapa tantangan strategi komunikasi yang teridentifikasi antara lain:

  1. Kurangnya penyesuaian pesan: Pesan komunikasi seringkali tidak disesuaikan dengan konteks dan karakteristik target audiens, sehingga sulit dipahami atau kurang relevan.
  2. Pemilihan saluran komunikasi yang kurang tepat: Saluran komunikasi yang digunakan seringkali tidak sesuai dengan preferensi dan kebiasaan target audiens, seperti ketergantungan pada media konvensional di era digital.
  3. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan: Proses komunikasi seringkali hanya melibatkan pihak-pihak tertentu dan kurang melibatkan pemangku kepentingan utama seperti organisasi masyarakat sipil danmedia.
  1. Kurangnya evaluasi dan penyesuaian: Strategi komunikasi jarang dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan situasi, sehingga menjadi kurang efektif seiring berjalannya waktu.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa praktik baik dalam strategi komunikasi kebijakan, seperti:

  1. Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih muda.
  2. Kolaborasi dengan influencer dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan kebijakan secara lebih menarik dan kontekstual.
  3. Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi kebijakan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun dan menyampaikan pesan yang efektif.
  4. Melibatkan organisasi masyarakat sipil dan media dalam proses komunikasi untuk memperoleh umpan balik dan membangun kepercayaan publik.

C. Visualisasi Temuan dengan Viosview

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun