Analisis Penanggulangan Masyarakat Terdampak PHK dengan Program Perencanaan Sosial

5. Kesejahteraan masyarakat terganggu

Berdasarkan dampak-dampak sebelumnya, tentu dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak permasalahan dalam masyarakat yang belum terselesaikan. Selaras dengan hal tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat akan mengalami penurunan signifikan di era pandemi ini.

Tujuan utama dari suatu negara adalah mensejahterakan masyarakat, dalam hal ini negara memiliki masalah krusial dalam menentukan kebijakan sosial. Kebijakan sosial yang dibuat oleh pemerintah tentunya diharapkan berorientasi penuh untuk masyarakat. Sehingga, dalam kajian perencanaan sosial lainnya, akan dibahas mengenai tradisi pemikiran perencanaan sosial yang dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi.

1. Perencanaan sosial sebagai reformasi sosial

Pada pemikiran ini perencanaan sosial ditujukan sebagai pembawa perubahan kepada masyarakat dalam wujud adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi. 

Contohnya, sistem dalam dunia kerja  terbagi menjadi dua sesi, dalam hal ini sebagian karyawan akan bekerja dalam beberapa hari seminggu dan sebagian lainnya bekerja dihari yang berbeda setiap minggu.

2. Perencanaan sosial sebagai analisis kebijakan

Perencanaan sosial dibuat untuk diimplementasikan kedalam kebijakan sosial, atau bisa dikatakan kebijakan merupakan output atau produk dari perencanaan sosial. Berikut beberapa kebijakan sosial yang telah dilakukan pemerintah:

• Bantuan sembako Bantuan sosial ini diluncurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret.  Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Untuk di DKI Jakarta, bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Selanjutnya, bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga. Jumlah besarannya sama, yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Kemudian, diperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.
• Bantuan sosial tunai, bantuan tunai ini menyasar warga di luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Belakangan juga program ini diperpanjang sampai Desember. Namun, nilainya berkurang jadi Rp 300.000.  Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).
• BLT dana desa Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi mengahadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan. Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000. Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli, Agustus, dan September. Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp 300.000 per bulannya.
• Listrik gratis Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Awalnya, listrik gratis berlaku untuk 3 bulan, namun kemudian diperpanjang hingga akhir tahun 2020.
• Kartu Prakerja, untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp 3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Adapun insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan (Rp 2.400.000). Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per survei untuk 3 kali survei (Rp 150.000).
• Subsidi gaji karyawan Baru-baru ini, pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran.
• BLT usaha mikro kecil. Pemerintah mengeluarkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 22 triliun. Pemerintah mengaku sudah mengantongi data para pelaku usaha mikro kecil yang layak mendapat bantuan ini.

Seluruh rangkaian bantuan ini sudah cukup untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang terdampak PHK, khususnya dalan bidang ekonomi atau finansial. Hal penting yang menjadi topik perencanaan sosial, sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas yang belum tercapai, masih terdapat program-program salah sasaran. Kemudian, masih terdapat praktik KKN pada unit distribusi bantuan atau lembaga terkait.
2. Kurang sosialisasi dan transparansi data, beberapa masyarakat belum mendapat bantuan karena ketidaktahuan atau minimnya informasi yang mereka terima.
3. Distribusi tidak merata, masih ditemukan wilayah yang belum terjangkau baik karena sulitnya akses infrastruktur ataupun kecurangan yang dilakukan beberapa oknum.

Kemudian, dalam menghadapi dampak depresi dan bunuh diri di kalangan masyarakat. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya:

• Meningkatkan kepekaan atau empati kepada sekitar. Individu yang mengalami depresi akan menunjukkan beberapa tanda, seperti menarik diri dari lingkungan sekitar. Ketika kita melihat kondisi seperti itu, kita dapat mencoba untuk mengajaknya berkomunikasi.
• Mendengarkan. Ketika ada orang terdekat yang memiliki masalah atau keluhan, biarkan mereka bercerita dan dengarkan. Dengan begitu, mereka dapat meluapkan emosi yang ada di dalam dirinya.
• Konsultasi ke psikolog atau psikiater. Jika terjadi hal serius terkait dengan permasalahan psikis mereka, kita dapat menghubungkannya dengan seorang ahli, baik psikolog ataupun psikiater.

3. Perencanaan sosial sebagai pembelajaran sosial