Perlunya Etika Birokrasi Terhadap Pembuatan Kebijakan dan Keputusan oleh Para Birokrat: Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Secara Ekstrim

Sumber Referensi :

Cahyo. Setyo. (1988). Negara Federasi Sebagai Kebutuhan Atau Alternatif Bentuk Negara Republik Indonesia. Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan. 3(3). 41-48. https://doi.org/10.30742/perspektif.v3i3.221.

Wijayanti. Septi.N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum. 23(2). 187-199. DOI: 10.18196/jmh.2016.0079.186-199.

Nuradhawati. Rira. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Disentralisasi Di Indonesia. Jurnal Academia Praja. 2(1). 152-170.

Mufiz. Ali. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Edisi 2. Tangerang Selatan

Fahmi. Sudi. (2005). Upaya Menemukan Keseimbangan Hubungan Pusat dan Daerah. Jurnal Hukum. 12(28). 62-75.

Winarno. Budi. Peranan Birokrasi Di Negara Maju: Suatu Studi Kasus Jepang. file:///C:/Users/User/Downloads/admin,+10+Dr.+Budi+Winarno.pdf. Diakses Pada 14 November 2022. Pada Pukul 00:45 WIB.