Kinerja Organisasi serta Implikasinya terhadap Kualitas Pelayanan Organisasi Sektor Publik

Konsep pengukuran kinerja di sektor publik mengacu pada konsep value for money (VFM). Konsep value for money terdiri dari tiga elemen utama yaitu:

1. Ekonomi Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa dalam perolehan sumber daya input tidak terjadi pemborosan. 

2. Efisiensi Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output.

3. Efektivitas Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efekif organisasi, program, atau kegiatan.

Konsep VFM menekankan pada hasil atau pelayanan terhadap publik. Organisasi tidak hanya berfokus pada pendapatan saja, tetapi bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap publik. Untuk mengukut tingkat ekonomi, efisiensi dan efektifitas diperlukan pengembangan indikator kinerja dalam desain sistem pengukuran kinerja organisasi (Nordiawan, 2011).

Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik, Insentif dapat didefinisikan sebagai motivator ekstrinsik yang menghubungkan pembayaran bonus atau persfektif karir dengan kinerja. Individu dianggap memiliki preferensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan waktu libur atau waktu luangnya. Teori ini berpendapat bahwa individu akan menjadi malas (atau tidak mengarahkan usaha) pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya kecuali tugas tersebut memiliki kontribusi pada kesejahteraan ekonomi mereka sendiri (Bonner dan Sprinkle, 2002 dalam Tarigan, 2011).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya (Pramitha, 2010) yang menemukan variabel independen insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada Pemerintah Kabupaten Demak. Insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja karena insentif pada pemerintah daerah kabupaten Demak masih dihitung berdasarkan absensi bukan berdasarkan kinerjanya. Berdasarkan konteks pemerintahan, fungsi insentif seharusnya tidak berperan besar mengingat tugas utama pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan karyawan organisasi sektor publik di Negara Indonesia. Secara umum dapat dinyatakan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara (PNS) yang berkinerja baik dan kurang baik dalam penghargaan (Widhyharto, 2008), salah satu penyebabnya adalah reward dan punishment tidak berjalan. Banyak PNS yang dihukum karna perbuatannya, tetapi hukuman tersebut tidak menjadikan PNS jera, bahkan memunculkan pelanggaran baru karena disinsentif tidak diberlakukan secara tegas.

Pengaruh Desentralisasi Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik , Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh daerah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk desntralisasi dimana pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya. 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya juga melimpahkan sebagian kewenangannya kepada satuan-satuan kerja dibawahnya baik berupa pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hartajunika (2015) yang menemukan variabel independen desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi sektor publik. Berbeda dengan penelitian Indudewi (2009) desentralisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja.

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik, Mardiasmo (2009) mengungkapkan pengertian anggaran pemerintah adalah merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencanarencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan). Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.