Salah satunya membutuhkan institusi yang mewakili warga negara dan memungkinkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan (Giddens and Held, 1982). . Demokrasi tidak didasarkan pada kesukuan, suku, agama dan kelompok ras. Demokrasi menjadi landasan terwujudnya tatanan masyarakat madani yang menyediakan mekanisme penyelesaian konflik melalui wacana universal dalam hubungan yang setara, termasuk pengakuan hak asasi manusia. Â
Pembangunan demokrasi harus memahami struktur masyarakat kontemporer dan berpartisipasi dalam berbagai perubahan yang sedang berlangsung. Fokus Giddens adalah pada pertimbangan kondisi manusia dalam masyarakat modern. Modernitas tidak boleh dilihat dari satu logika saja, seperti logika politik, kapitalis, atau multikultural.
Berbeda dengan pemahaman Marx tentang modernitas melalui kapital, logika rasionalisasi Weber dan pemahaman Durkheim melalui interaksi sosial. Ketika orang memikirkan dunia modern, mereka setidaknya bersiap untuk mengekspresikan logika sebagai susunan atap genteng (imbriguees). Masyarakat saat ini bukanlah sistem yang seragam yang bergerak atas dasar sistem dan tidak membentuk koherensi yang seragam. Memahami masyarakat saat ini membutuhkan logika dan tren terkini. Modernitas memiliki karakter multidimensional (Giddens, 1990).
Giddens mengajak kita untuk berpikir besar dan memiliki perspektif global untuk menangkap pengamatan nyata. Orang-orang hidup di masa yang "meradikalisasi" masa kini (Giddens, 1990, 1991). Masyarakat global memimpin zaman modern sebagai "mesin gila" yang beroperasi tanpa bimbingan manusia. Kesadaran kolektif diperlukan untuk mengontrol dan membatasi perubahan, bahkan untuk mengontrol pasar bebas. Perubahan cara pandang ini menjadi manifesto Giddens yang ia juluki "The Third Way", sebagai kerangka untuk memahami dan mengantisipasi dampak negatif modernitas. Â
METODE KERJA, AGENDA POLITIK DAN STRATEGI POLITIK JALAN KETIGA
Ketiga, metode kerja radikalisme politik terdiri dari enam kerangka ideologis, yang coba dirumuskan ulang Ing atas dasar konservatisme filosofis. Di satu sisi, ada beberapa nilai inti yang mempertahankan tingkat pemikiran sosialis tertentu.
1. Pemulihan solidaritas sosial yang rusak perlu dijaga. Oleh karena itu, beberapa nilai tradisional perlu dipertahankan secara selektif. Terkadang istilah atau nama baru digunakan untuk melestarikan tradisi ini. Saran yang cermat ini menjadi kerangka umum yang berlaku untuk setiap kegiatan. Selain bekerja pada level individu, komunitas dan negara, juga bekerja operasional dalam sistem global.
2. Menyatakan pengakuan akan pentingnya kebijakan hidup dalam situasi formal. Meneguhkan politik emansipatoris, yang diwarisi dari ideologi politik kiri, menjamin kebebasan dari tekanan tradisi yang sewenang-wenang, kekuasaan yang sewenang-wenang dan perampasan materi. Politik emansipatoris menawarkan politik kehidupan kesempatan untuk menciptakan otonomi.
3. Tanggung jawab untuk menghadirkan pemahaman politik yang generatif karena refleksivitas sosial yang meningkat. Politik reproduksi menghubungkan negara dengan mobilisasi refleksif masyarakat untuk berada dalam negara yang sama. Ini tidak hanya memungkinkan upaya untuk memenuhi berbagai harapan individu dan kelompok (agar sesuatu terjadi), tetapi juga untuk menerima kenyataan (agar sesuatu terjadi) tidak hanya dalam konteks tujuan sosial.
 4. Perlunya membentuk demokrasi radikal dialogis disebabkan oleh munculnya berbagai kelemahan demokrasi liberal dalam tatanan sosial sebagai cerminan dunia global. Karakter dialogis dari demokrasi adalah solusi untuk memecahkan masalah dengan cara damai bukan dengan kekerasan. Praktik demokrasi dialogis yang lebih luas dapat berkontribusi pada demokratisasi demokrasi, yang mencakup transparansi di seluruh administrasi pemerintahan.
5. Bersiaplah untuk berpikir lebih mendasar tentang perwujudan negara kesejahteraan di tengah merebaknya kemiskinan global.
6. Program politik radikal harus bersiap menghadapi peran kekerasan dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan melalui dialog sebagai pengganti kekerasan (Giddens, 1994). Â
