Papua yang Terluka

Sedangkan, orang Papua meminta dialog antara pemerintah Indonesia dan Papua, tetapi Indonesia tidak menghiraukannya. Tokoh sentral dialog damai, Jakarta-Papua, Pastor Neles Tebay sudah meninggal dunia pada April 2019. 

Kini, orang Papua minta refrendum, penentuan nasib sendiri karena Pepera 1969 penuh tipu muslihat. Bahkan Pastor Katolik primbumi Papua telah secara terbuka meminta dilaksanakan refrendum di tanah Papua.

Kita menyimak bahwa banyak permasalahan di Papua terjadi lantaran pemerintah Indonesia tidak menerima orang Papua sebagaimana adanya, seturut budaya, adat, bahasa dan keyakinan akan ideologi dan filosofi hidupnya. 

Pemerintah Indonesia selalu melihat orang Papua sebagai manusia terbelakang, bodoh, belum mandiri, primitif, separatis. Orang Papua tidak menjadi bagian utuh di dalam rumah besar NKRI. Orang Papua di dalam rumah NKRI hanya sebatas penyumbang sumber daya alam.

Tampak bahwa di hadapan pemerintah Indonesia tidak ada kesetaraan martabat antara orang Indonesia, ras melayu dan orang Papua, ras melanesia. Seakan-akan manusia orang Papua memiliki martabat lebih rendah, sehingga dapat diperlakukan sesuka hati oleh pemerintah Indonesia. Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang Papua dilakukan secara terbuka. 

Misalnya, pada 15 Agustus 2019, bahkan tentara meneriaki mahasiswa Papua di Surabaya dengan sebutan, "monyet', yang menimbulkan aksi demonstrasi besar di seluruh tanah Papua. Peristiwa tersebut hanya satu kisah dari banyak kisah diskriminasi dan stigmatisasi terhadap orang Papua yang ditaburkan pemerintah Indonesia dan tumbuh, hidup serta berkembang di Indonesia selama ini.

Papua yang terluka sedang menanggung sakit. Luka menganga terbalut nanah membusuk pada tubuh Papua telah menguap memenuhi jagat bumi. Dunia internasional sedang mencium aroma busuk luka Papua itu. Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih berpegang teguh pada prinsip bahwa Papua sudah final di dalam "NKRI harga mati" sambil berjuang membungkus luka Papua melalui pembangunan. 

Pemerintah Indonesia tidak mau terbuka mengakui kesalahannya, meminta maaf dan berdialog dengan orang Papua. Sikap tertutup pemerintah Indonesia terhadap desakan orang Papua untuk berdialog atau refrendum justru merugikan Indonesia. 

Sebab, lambat laun luka Papua akan semakin membusuk dan tidak bisa diobati lagi di dalam rumah NKRI sehingga suka atau tidak suka, Papua akan keluar dari rumah NKRI dan membangun rumahnya sendiri demi menyembuhkan luka-lukanya.

Mengingat desakan dari Papua yang terluka semakin mendunia, maka pemerintah Indonesia perlu segera membuka diri dan membangun dialog/perundingan-atau apa pun namanya-dengan orang Papua. Pemerintah Indonesia dan orang Papua perlu berjumpa di meja dialog/perundingan untuk menyelesaikan permasalahan Papua secara bermartabat dan berkeadilan bagi orang Papua. 

Kebijakan apa pun terkait masa depan Papua harus lahir dari perjumpaan, dialog/perundingan dengan orang Papua. Pemerintah Indonesia tidak bisa lagi menerapkan kebijakan sepihak berdasarkan pikiran Jakarta untuk orang Papua.