Tulisan ini tidak melihat segi-segi konflik atau sekedar peristiwa yang terjadinya tidak tepat waktu dan tidak tepat tempat : Tolikara.
Siapa yang tahu itu nama tempat di mana? Nggak ada yang tahu sebelumnya. Setelah kejadian itu maka semua mata dan semua komentar, termasuk kompasioner reaktif menyinggung nama itu. Bahkan pemuka agama yang reaksioner dan emosional langsung muncul di media massa dan media sosial.
Sudahlah, saya tidak akan menyinggung semua itu dengan alasan 1) tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu 2) semua itu hanya pemberitaan media dan sebaran informasi media sosial yang tentu saja membawa muatan masing-masing yang pastinya tidak objektif 3) penyelidikan resmi belum dipublikasikan 4) suasana masih "sensitif" sehingga omongan biasa bisa jadi luar biasa.
Oleh karena itu saya hanya akan menulis hal-hal yang berhubungan dengan Tolikara dan Papua secara umum dan ringan-ringan saja.Â
Dikatakan dalam berbagai pendapat di media massa / sosial bahwa penduduk Tolikara dan Papua tingkat pendidikannya rendah. Jadi bisa jadi informasi yang sederhana atau sensitif ditanggapi dengan reaksi yang berbeda, menghasilkan tindakan yang berbeda. Intinya : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Papua yang rendah disinyalir salah satu penyebabnya.
Sinyalemen atau analisa yang mengkaitkan seperti itu tentu saja harus didukung data valid.
Dan memang ternyata benar, data semacam itu benar adanya.
Sebut saja ada website milik Pemerintah Indonesia yaitu data.go.id, mempublikasikan suatu data yang sungguh membuat miris.
Tetapi sebelum mencantumkan sebagian data tersebut, adalah lebih baik kita menampilkan arti di balik istilah : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. Binatang apa itu?
Menurut pengertian dari Wikipedia :
" Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. "
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia
Itulah definisinya, sangat jelas bukan? Jadi suatu negara diklasifikasikan NEGARA MAJU, NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA TERBELAKANG ternyata diukur dari PEMBANGUNAN MANUSIANYA.
Nah menurut definisi tersebut, Badan Program Pembangunan PBB menerbitkan suatu daftar Indeks Pembangunan Manusia dari negara-negara di seluruh dunia (187 negara) di mana Indonesia berada pada urutan 111 dari 187 Negara (data tahun 2007), yang secara klasifikasi berada pada : NEGARA BERKEMBANG, alias pembangunan manusianya pada level menengah.
Â
Peta dunia yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (didasarkan pada data 2007 yang dipublikasikan pada 5 Oktober 2009)
  di atas 0,950  0,900–0,949  0,850–0,899  0,800–0,849  0,750–0,799  0,700–0,749  0,650–0,699  0,600–0,649  0,550–0,599  0,500–0,549  0,450–0,499  0,400–0,449  0,350–0,399  di bawah 0,350  tak tersedia
Â
Dilihat di peta dunia itu, Indonesia warna kuning, termasuk Papua, dengan INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA = 0,734.
IPM tertinggi adalah negara NORWEGIA dengan IPM = 0,955
IPM terdenah adalah negara NIGERIA dengan IPM = 0,340
sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_Indeks_Pembangunan_Manusia
Â
Tentu saja karena dari kacamata PBB maka satu negara satu indeks. Tetapi di dalam negara Indonesia sendiri Pemerintah telah menerbitkan suatu data INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA per kabupaten / kota se Indonesia.
Dan inilah data yang membuat kita MIRIS SEMIRIS-MIRIS nya, sehingga melihat kasus Talikora sebagai suatu akibat dari perbuatan Pemerintah juga (hukum segala sesuatu terkait sebab akibat).
Berdasarkan data tersedia antara tahun 2006 s/d 2012, dibuatlah daftar IPM :
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERTINGGI dipegang oleh Kota Yogyakarta dengan IPM = 0,802 diikuti Kotamadya Jakarta Selatan dengan IPM = 0,801, jika dilihat pada peta PBB di atas, itu setara dengan IPM negara Rusia, Arab Saudi, Libia, Malaysia dan Brunai, atau menurut Tabel PBB sudah tergolong INDEKS NEGARA MAJU ...!!!!!
Itulah hanya 2 kabupaten / kota dengan IPM negara maju.
Lalu bagaimana dengan PAPUA ???
Dari Data Pemerintah Indonesia ternyata mencengangkan perbuatan Indonesia dalam hal membangun bangsa Papua.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERENDAH se INDONESIA dipegang oleh KABUPATEN ASMAT dengan IPM = 0,457.
Dan ini lagi yang bikin tambah miris !!!! 16 (ENAMBELAS) dari 40 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT menempati level INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PALING RENDAH.
IPM PALING TINGGI dari IPM YANG TERENDAH tersebut adalah IPM = 0,529 dipegang Kabupaten Jayawijaya.
Bukan berarti 24 Kabupaten/Kota di Papua lainnya IPM-nya jauh lebih baik.
***
Kembali ke IPM sesuai tabel PBB, maka IPM 0,457 s/d 0,529 berwarna MERAH atau ORANGE yang masuk klasifikasi TERBELAKANG. Itu setara dengan hampir semua negara di gurun Sahara Afrika yaitu negara-negara di Afrika Bagian Tengah, juga India dan negara-negara Himalaya.
***
APAKAH PAPUA TANAH YANG MISKIN?
Tidak, negara-negara dengan IPM terendah dalam daftar PBB tersebut memang akibat wilayah negaranya yang miskin akan sumber daya alam. Tetapi PAPUA ????
Oh ... sangat kasihan ... orang Papua menjadi miskin di tanahnya yang kaya raya. Itik yang kelaparan di lumbung padi.
Jadi apakah yang salah disini?
Penulis sangat yakin, ada suatu sikap salah yang sistematis terhadap orang Papua sehingga setelah 46 (empat puluh enam) tahun sejak Referendum Papua, orang Papua tetap MASYARAKAT TERBELAKANGÂ menurut standar baku PBB.
Jadi sangat wajar jika seorang asli Papua ditanyakan, maka yang apa yang ia jawab dan lakukan adalah mulai berjuang untuk kemerdekaan Papua sebagai sebuah bangsa merdeka mengatur dirinya sendiri.
Mengapa ???
Karena SETALAH 46 TAHUN setelah Referendum, Pemerintah kita Indonesia TIDAK BERHASIL MEMBANGUN PAPUA, atau secara sistematis ada keengganan disana.
Jadi jika masalah Tolikara, yang dipersepsi masyarakat disana justru HANYA semacam penyebaran agama saja yang terjadi, sedangkan PEMBANGUNAN MANUSIA PAPUA sangat-sangat diabaikan sesuai fakta, maka wajar saja kemarahan ditumpahkan pada mereka yang HANYA MENYEBARKAN AGAMA yang berbeda dengan agama orang Papua.
Jadi ini masalah KEPEDULIAN PEMBANGUNAN MANUSIA.
Siapa yang mau menyanggah?
Silahkan download sendiri datanya disini :
