Mohon tunggu...
Game Changer
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Doom Spending dan Hidup Boros Gen Z dan Milenial
Dilantiknya Legislator, Apa Harapan dan Tantangannya?
Terus Mengingat Tragedi Kanjuruhan
Kisah Sukses Kampung Organik Brenjonk, Mojokerto
Memaknai Ekonomi Pancasila
Kisah dalam Piranti Makan Tupperware
Kamu pasti suka!
Christian Rahmat
Christian Rahmat Mohon Tunggu... Freelancer - Memoria Passionis

Pembelajaran telah tersedia bagi siapa saja yang bisa membaca. Keajaiban ada di mana-mana. (Carl Sagan)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Partai Politik dan Utopia Pemberantasan Korupsi dalam Pilkada Serentak

13 Maret 2020   14:22 Diperbarui: 24 Desember 2021   10:22 341
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
pinterest.com/Shem Ndjurumana
pinterest.com/Shem Ndjurumana
pinterest.com/Shem Ndjurumana
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Adnan Buyung Nasution, Demokrasi Konstitusional, Jakarta: Kompas Media. Nusantara, 2010

Kompas

Kompas

Kompas

Katadata

Naskah Akademik

Beritasatu

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

partai politik

korupsi

pilkada serentak

demokrasi

hukum

rakyat

politik

pemerintahan
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.