Dia sudah berkomunikasi dengan pengurus cabang di DKI, sesuai hirarki partai, dan semuanya mendukung dirinya menduduki jabatan tersebut.
Malangnya bagi PKS, sesuai prosedur, para kandidat wakil gubernur harus disetujui dan ditandatangani  juga oleh pimpinan partai-partai tingkat DKI yang ada di DPRD DKI, dan salah satu pimpinan itu adalah Mohamad Taufik sebagai ketua DPD Gerindra DKI. Selain itu, Mohamad Taufik juga menjabat sebagai wakil Ketua DPRD DKI. Â
Untuk mendapatkan kursi jabatan Wagub DKI, Â Mohamad Taufik sudah solid di tingkat pengurus DPD dan cabang partai Gerindra DKI dan dia juga sudah menjalin komunikasi yang baik dengan pimpinan partai lain di DPRD DKI.
Dua jabatan Mohamad Taufik ini membuat dirinya merasa kuat untuk meraih kursi wagub DKI, sebaliknya menempatkan PKS pada posisi yang lemah.
Partai PKS tidak punya posisi tawar yang kuat. Mereka bertitik tolak pada sharing peran/kekuasaan atas balas jasa, dan  hanya berharap dari belas kasihan partai Gerindra karena tidak punya bargaining kuat yang bisa diberikan kepada Gerindra.
Lalu, apakah Gerindra akan jatuh kasihan kepada PKS? Sementara jabatan wagub DKI sangat prestisius, yang bisa memperkuat citra partainya pada pilpres 2019 nanti dan keberlangsungan masa depan partai Gerindra.
Jabatan Wagub bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi Gubernur DKI di periode berikutnya.Â
Semua orang tahu, sebagai etalase negara, jabatan Gubernur DKI laksana menjadi RI 2 di republik ini. Satu hal lagi, DKI memiliki APBD terbesar, yakni 77 Trilyun lebih (tahun anggaran 2018. Banyak yang bisa dilakukan dengan hal tersebut untuk menaikkan citra pemimpin dan partai
Tentunya PKS juga berpikir demikian, dengan menduduki kursi Wagub DKI akan mengangkat marwah PKS.
Terlebih saat ini PKS diprediksi para pengamat dan lembaga survey tidak akan bisa lolos Parliamentary  Thresshod pada pilpres 2019 karena stigma di masyarakat bahwa PKS lekat dengan organisasi HTI yang memperjuangkan khilafaan, dan sejumlah kader PKS terindikasi simpatisan ISIS.Â
