Kursi jabatan wakil gubernur DKI kini jadi rebutan partai Gerindra dan PKS. Kedua pihak melalui kadernya mengklaim sebagai pihak paling berhak menduduki kursi tersebut. Mereka masing-masing punya argumentasi kuat atas klaim tersebut.
Perebutan kursi jabatan wagub itu tentu saja  jadi perhatian besar--sekaligus pertanyaan--publik, bagaimana sebenarnya soliditas kedua partai yang sudah lama berteman dalam satu gerbong oposisi itu? Apakah kemungkinan kursi lowong  itu sebelumnya tidak diantisipasi dengan sebuah kesepakatan politik?
Kursi wagub DKI lowong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno (Sandi) yang dipilih Prabowo menjadi calon wakil presiden. Pada saat pilkada DKI dahulu, pasangan cagub/cawagub Anies-Sandi diusung partai Gerindra dan PKS (termasuk PAN) hingga Anies-Sandi terpilih jadi Gubernur/Wakil Gubernur DKI.
Sandiaga Uno sendiri merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Sementara Anies bukan orang partai. Ada pemikiran, karena Sandi orang Gerindra, maka penggantinya tetap (harus) dari Gerindra.
Sementara pemikiran lain, PKS berhak atas kursi itu karena selama ini sebagai anggota koalisi telah banyak "membantu" Gerindra dengan menggiring suara umat Islam ke gerbong oposisi, tapi saat ini belum mendapatkan timbal jasa politik yang berarti.
Di sisi lain malah pada Pilpres 2019, Gerindra mengusung dua orang elit partainya sekaligus ; yakni Prabowo dan Sandi, sebagai capres dan cawapres. Bukan hanya itu, ketua tim pemenangan koalisi pun diisi elit politik Gerindra.Â
Padahal PKS jauh hari sudah mencalonkan sejumlah kadernya untuk jadi cawapres nya Prabowo. Bahkan kadernya, yakni  Salim Segaf Al-Jufri direkomendasikan resmi lewat Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U)---sebuah organissi masa yang banyak mendukung perpolitikan Prabowo (Gerindra). Tapi rekomendasi itu nyatanya "tak digubris" Prabowo.
Jadi kesannya, Gerindra memborong sendiri semua jabatan penting, dan tak mau berbagi kursi kekuasaan dengan anggota partai koalisinya.Â
Sementara PKS hanya jadi penggembira, padahal di media dan akar rumputnya, merekalah yang tampak garang membela Prabowo dan kubu oposisi sebagai satu kesatuan politik.
Calon Wagub dan Posisi Lemah PKS
Adalah  Mohamad Taufik Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik yakin dirinya yang akan diajukan sebagai kandidat wakil gubernur DKI dari Partai Gerindra.Â
Dia sudah berkomunikasi dengan pengurus cabang di DKI, sesuai hirarki partai, dan semuanya mendukung dirinya menduduki jabatan tersebut.
Malangnya bagi PKS, sesuai prosedur, para kandidat wakil gubernur harus disetujui dan ditandatangani  juga oleh pimpinan partai-partai tingkat DKI yang ada di DPRD DKI, dan salah satu pimpinan itu adalah Mohamad Taufik sebagai ketua DPD Gerindra DKI. Selain itu, Mohamad Taufik juga menjabat sebagai wakil Ketua DPRD DKI. Â
Untuk mendapatkan kursi jabatan Wagub DKI, Â Mohamad Taufik sudah solid di tingkat pengurus DPD dan cabang partai Gerindra DKI dan dia juga sudah menjalin komunikasi yang baik dengan pimpinan partai lain di DPRD DKI.
Dua jabatan Mohamad Taufik ini membuat dirinya merasa kuat untuk meraih kursi wagub DKI, sebaliknya menempatkan PKS pada posisi yang lemah.
Partai PKS tidak punya posisi tawar yang kuat. Mereka bertitik tolak pada sharing peran/kekuasaan atas balas jasa, dan  hanya berharap dari belas kasihan partai Gerindra karena tidak punya bargaining kuat yang bisa diberikan kepada Gerindra.
Lalu, apakah Gerindra akan jatuh kasihan kepada PKS? Sementara jabatan wagub DKI sangat prestisius, yang bisa memperkuat citra partainya pada pilpres 2019 nanti dan keberlangsungan masa depan partai Gerindra.
Jabatan Wagub bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi Gubernur DKI di periode berikutnya.Â
Semua orang tahu, sebagai etalase negara, jabatan Gubernur DKI laksana menjadi RI 2 di republik ini. Satu hal lagi, DKI memiliki APBD terbesar, yakni 77 Trilyun lebih (tahun anggaran 2018. Banyak yang bisa dilakukan dengan hal tersebut untuk menaikkan citra pemimpin dan partai
Tentunya PKS juga berpikir demikian, dengan menduduki kursi Wagub DKI akan mengangkat marwah PKS.
Terlebih saat ini PKS diprediksi para pengamat dan lembaga survey tidak akan bisa lolos Parliamentary  Thresshod pada pilpres 2019 karena stigma di masyarakat bahwa PKS lekat dengan organisasi HTI yang memperjuangkan khilafaan, dan sejumlah kader PKS terindikasi simpatisan ISIS.Â
Kedua organisasi itu identik dengan radikalisme/fundamentalis, terorisme, anti Pancasila, serta mengancam tegaknya NKRI sehingga dinyatakan terlarang di Indonesia. Â Â
Ada sementara kekuatiran bila PKS yang berkuasa, demi eksistensi partainya di percaturan politik elit, maka banyak jabatan di Pemprov DKI akan diisi oleh orang-orang PKS (simpatisan PKS), bukan hanya jabatan struktural kedinasan, bahkan bisa sampai ke pasukan oranye.
 Selain itu, kekuatiran dana APBD DKI yang besar tersebut sebagain digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memuat faham HTI baik di tingkat formal instansi maupun di tingkat non formal pada lembaga sosial-kemasyarakatan di DKI Jakarta.
Terkait hal tersebut, semoga saja hanya kekuatiran yang berlebihan semata mengingat NKRI sebagai konsesus nasional sudah menjadi bagian dari kehidupan warga DKI dan republik ini.
Dengan melihat superiotas partai Gerindra dalam koalisi dan sejumlah pertimbangan keuntungan politis yang bisa didapatkan dari jabatan wagub DKI dalam Pilpres 2109 dan masa depan partai Gerindra sendiri, sulit rasanya Gerindra tersentuh kasihan dan kemudian memberikan kursi jabatan wagub DKI kepada PKS.
Lalu, untuk meredam keributan perebutan jabatan ini, akankah muncul "Sinetron Kardus Jilid dua"?
"Eeh, bisa-bisaan elu aje, bang? Gimane rumusnye?"
"Ya elaah, elu tu...jarang nonton sinetron, ye? Katrok lu..! Gini nih, kalo ade sinetron nyang pertame berhasil, bise aje kemungkinan muncul sinetron Jilid dua. Kate anak gedongan bilang itu istilahnye preseden" Â
Ada atau tidaknya sinetron kedua, aku sih rapopo....
---
Peb09/2018
Sumber referensi :
Kompas.com  : satu, dua,tiga, empat
Detik.com ; detik satu, detik duaÂ
