Di Balik Perebutan Kursi Wagub DKI, Antara PKS dan Gerindra

Kursi jabatan wakil gubernur DKI kini jadi rebutan partai Gerindra dan PKS. Kedua pihak melalui kadernya mengklaim sebagai pihak paling berhak menduduki kursi tersebut. Mereka masing-masing punya argumentasi kuat atas klaim tersebut.

Perebutan kursi jabatan wagub itu tentu saja  jadi perhatian besar--sekaligus pertanyaan--publik, bagaimana sebenarnya soliditas kedua partai yang sudah lama berteman dalam satu gerbong oposisi itu? Apakah kemungkinan kursi lowong  itu sebelumnya tidak diantisipasi dengan sebuah kesepakatan politik?

Kursi wagub DKI lowong setelah ditinggalkan Sandiaga Uno (Sandi) yang dipilih Prabowo menjadi calon wakil presiden. Pada saat pilkada DKI dahulu, pasangan cagub/cawagub Anies-Sandi diusung partai Gerindra dan PKS (termasuk PAN) hingga Anies-Sandi terpilih jadi Gubernur/Wakil Gubernur DKI.

Sandiaga Uno sendiri merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Sementara Anies bukan orang partai. Ada pemikiran, karena Sandi orang Gerindra, maka penggantinya tetap (harus) dari Gerindra.

Sementara pemikiran lain, PKS berhak atas kursi itu karena selama ini sebagai anggota koalisi telah banyak "membantu" Gerindra dengan menggiring suara umat Islam ke gerbong oposisi, tapi saat ini belum mendapatkan timbal jasa politik yang berarti.

Di sisi lain malah pada Pilpres 2019, Gerindra mengusung dua orang elit partainya sekaligus ; yakni Prabowo dan Sandi, sebagai capres dan cawapres. Bukan hanya itu, ketua tim pemenangan koalisi pun diisi elit politik Gerindra. 

Padahal PKS jauh hari sudah mencalonkan sejumlah kadernya untuk jadi cawapres nya Prabowo. Bahkan kadernya, yakni  Salim Segaf Al-Jufri direkomendasikan resmi lewat Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U)---sebuah organissi masa yang banyak mendukung perpolitikan Prabowo (Gerindra). Tapi rekomendasi itu nyatanya "tak digubris" Prabowo.

Jadi kesannya, Gerindra memborong sendiri semua jabatan penting, dan tak mau berbagi kursi kekuasaan dengan anggota partai koalisinya. 

Sementara PKS hanya jadi penggembira, padahal di media dan akar rumputnya, merekalah yang tampak garang membela Prabowo dan kubu oposisi sebagai satu kesatuan politik.

Calon Wagub dan Posisi Lemah PKS

Adalah  Mohamad Taufik Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik yakin dirinya yang akan diajukan sebagai kandidat wakil gubernur DKI dari Partai Gerindra.