Apa yang bisa dilakukan
Untuk meminimalkan penggunaan ancaman dalam politik, sistem hukum harus benar-benar independen, transparan, dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Jika hukum berjalan adil, aktor politik tidak akan merasa perlu menggunakan ancaman untuk melindungi diri.
Pendidikan politik yang mendorong dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap proses hukum perlu terus dikembangkan. Media dan masyarakat sipil juga berperan dalam memantau dan mengkritik retorika ancaman yang tidak produktif.
Fenomena ancam-mengancam yang saya istilahkan beberapa waktu lalu sebagai demokrasi ancam-mengancam mencerminkan kelemahan dalam budaya politik Indonesia saat ini. Ini adalah gabungan dari sistem hukum yang dipersepsikan tidak adil, rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, dan warisan budaya politik otoriter. Jika ancaman terus menjadi alat utama dalam politik, maka ini akan merusak fondasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Patriot, Medan Satria, Bks utara, Mon', Dec' 30, 2024.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H