Jokowi dan Prabowo sama-sama beroperasi dalam sistem politik yang didominasi oleh partai besar dengan kepentingan ekonomi dan politik yang kuat. Keduanya juga bekerja di bawah struktur yang membatasi independensi institusi penegak hukum.
Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinan populis yang fokus pada pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi, sementara Prabowo cenderung mengedepankan isu kedaulatan nasional dan keamanan. Namun, bagaimana Prabowo akan menghadapi tantangan seperti reformasi hukum masih perlu diamati.
Kritik terhadap Sistem Hukum
Kritik Meilanie soal ketidakpastian hukum dan penanganan kasus kecil yang lebih menonjol dibanding kasus besar mencerminkan keresahan publik yang luas.
Reformasi hukum yang komprehensif diperlukan, termasuk penguatan independensi lembaga penegak hukum dan transparansi dalam pengelolaan kasus-kasus besar.
Keresahan seorang Meilanie yang dikenal kritis mencerminkan frustrasi publik terhadap pelemahan lembaga antikorupsi dan ketidakadilan hukum. Namun, narasi seperti ini perlu ditanggapi secara hati-hati agar tidak hanya memperkeruh suasana tetapi juga mendorong diskusi konstruktif tentang reformasi sistem.
Prabowo dan Jokowi memang beroperasi dalam sistem yang sama, tetapi masa depan pemerintahan Prabowo akan sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu mengatasi masalah-masalah yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.
Masyarakat perlu terus mengawal isu ini melalui partisipasi aktif, terutama dalam mendesak reformasi hukum, mendorong transparansi, dan mengawasi pemerintah dengan kritik berbasis fakta. Selain itu, penting untuk membangun gerakan masyarakat sipil yang lebih kuat untuk memastikan institusi negara kembali melayani kepentingan rakyat.
Demokrasi Ancaman : Fenomena atau Kebiasaan Baru
Kalau dilihat dari nada bicara Hasto, Connie dan Megawati yang malah mengancam akan mendatangi KPK terkait ditahannya Hasto, bahkan Hasto sendiri sempat melontarkan ancaman bahwa dokumen yang sekarang dititipkannya pada Connie yang saat ini adalah Dosen di Universitas Negeri St Petersburg Rusia. Dokumen tersebut tak ubahnya bom nuklir.
Apakah ini memang pertikaian politik, atau inikah budaya politik negeri ini sekarang yaitu ancam-mengancam sebagaimana pernah saya tulis di Kompasiana beberapa waktu lalu sebagai demokrasi ancam-mengancam.
