Menteri PKP Ara : Rp 8 Miliar Tangkap Harun Masiku
Menteri PKP atau Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengadakan sayembara untuk menemukan buronan KPK, Harun Masiku. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang ditawarkan Ara mencapai Rp 8 miliar.
Harun Masiku adalah mantan kader PDIP yang menjadi tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024. Harun sudah hampir lima tahun berstatus buron.
Kita berharap negara ini tidak ada yang kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran, kata Ara belum lama ini.
Rp 8 miliar rek. Ini sangat menggiurkan tentunya. Bayangkan ada detektif swasta membantu KPK. Bayangkan ada juga perorangan yang pengen punya pengalaman unik untuk memburu Masiku. Bayangkan juga ada anak putus kuliah atau orang pensiunan PNS atau Kompasianer yang punya ide brilian untuk memburu Harun Masiku. Pokoknya ybs punya trik hebat seperti di film-film action, misalnya dibantu 5 orang jagoan Kungfu ban hitam, yang per orang mampu mengatasi musuh rata-rata 20 orang. So dengan  bantuan 5 bodyguard ulung tanpa senjata api, cukup paku beton 1,5  Cm yang akan disambitkan apabila ada duel berbahaya dalam penangkapan itu. Soal dimana Masiku, ya tentu tak jauh dari PDIP. He He ..
KPK menyatakan mendukung langkah Ara tersebut. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menilai apa yang dilakukan Ara merupakan upaya menegakkan hukum NKRI. Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Maruarar Sirait, Menteri PKP Indonesia, untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui sayembara dengan memberi hadiah Rp 8 miliar bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI, kata Johanis Tanak.
MAKI menyambut gembira
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, juga menyambut positif sikap Ara. Boyamin bahkan membuka sayembara untuk menemukan Harun dengan imbalan berupa iPhone terbaru.
Saya menyambut gembira kalau ada yang melakukan sayembara penangkapan Harun Masiku, karena saya sendiri kan juga sudah membuat sayembara, tapi hadiah saya waktu itu kan iPhone terbaru. Sayembara itu masih berlaku hingga kini, ujarnya.
Disindir PDIP
Sementara itu, PDIP justeru menganggap sikap Ara itu menistakan KPK. Pasalnya, dengan sayembara tersebut, Ara dianggap meremehkan kinerja KPK selama ini. Apa yang dilakukan Ara itu sebenarnya adalah penistaan terhadap KPK, karena artinya KPK tidak bisa dipercaya untuk melaksanakan kerjanya, kata Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus belum lama ini di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
Deddy menilai Ara bersikap arogan, sehingga dia harus menghasut rakyat dengan iming-iming Rp 8 miliar untuk menangkap buronan KPK. Harusnya yang protes itu KPK, kenapa searogan itu, sesongong itu, kata Deddy.
Perspektif hukum
Sayembara yang dilakukan Ara tidak melanggar hukum selama tidak mengarah pada tindakan main hakim sendiri atau melibatkan pelanggaran prosedur hukum. Uang yang digunakan adalah dana pribadi, sehingga tidak ada pelanggaran dalam konteks penggunaan anggaran negara.
Sayembara ini dapat dilihat sebagai langkah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam membantu penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku agar tidak menciptakan ketegangan antara warga dan aparat penegak hukum.
Perspektif etika
Secara moral, inisiatif ini menunjukkan komitmen Ara terhadap pemberantasan korupsi. Namun, kritikus dapat mempertanyakan motif di balik sayembara, apakah murni untuk kepentingan hukum atau hanya untuk mendapatkan popularitas politik.
Meski Ara bermaksud baik, langkah ini berpotensi menyinggung integritas KPK, seolah-olah menyiratkan KPK gagal menangani kasus ini selama bertahun-tahun.
Perspektif politik
Kritik dari PDIP, yang menyebut tindakan Ara sebagai "penistaan terhadap KPK," dapat dipahami sebagai upaya untuk membela citra partai. PDIP memiliki kepentingan besar untuk menjaga narasi KPK tetap efektif, mengingat Harun Masiku adalah mantan kader partai tersebut.
Langkah Ara dapat dimaknai sebagai bentuk pembangkangan simbolis terhadap PDIP. Sebagai mantan kader, tindakannya dapat dilihat sebagai upaya membangun citra independen sekaligus menunjukkan keberanian melawan dugaan impunitas.
Persepsi publik
Publik cenderung mendukung langkah yang memberikan tekanan lebih pada penyelesaian kasus korupsi besar seperti ini. Hadiah Rp 8 miliar bisa menjadi simbol tekad untuk melawan korupsi, terutama jika diikuti transparansi.
Langkah ini juga menyoroti keterbatasan KPK dalam menangkap Harun Masiku, yang sudah lima tahun buron. Jika KPK tidak segera bertindak lebih efektif, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat terus menurun.
Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Ara perlu menjelaskan sayembara ini adalah bentuk dukungan kepada KPK, bukan pelecehan terhadap kinerjanya.
Kasus Harun Masiku adalah ujian besar bagi KPK. Dukungan seperti sayembara ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan kasus, bukan sebagai ajang saling menyalahkan.
Sebagai partai yang pernah menaungi Harun Masiku, PDIP harus berhati-hati dalam merespons langkah Ara, agar tidak terkesan melindungi tersangka korupsi.
Sayembara yang melibatkan masyarakat memerlukan pengawasan agar tidak memicu perilaku yang tidak diinginkan, seperti tuduhan palsu atau tindakan main hakim sendiri.
Dengan langkah strategis dari semua pihak, inisiatif ini dapat menjadi katalisator untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia.
Dukungan KIM dan LSM Â Rasuah
Sepertinya rata-rata koalisi KIM mendukung gagasan Ara, termasuk sejumlah LSM Anti Rasuah. Ara juga sempat menyentil Hasto Kristiyanto yang reaksioner itu bahwa politik iadalah sesuatu yang suci, termasuk upaya kita untulk menangkap buron Harun Masiku.
Pernyataan Ara bahwa politik adalah sesuatu yang "suci," termasuk dalam konteks menangkap buronan koruptor seperti Harun Masiku, merupakan sudut pandang yang menarik dan strategis.
Makna politik sebagai "sesuatu yang suci"
Ara tampaknya ingin merekonstruksi citra politik yang sering dianggap kotor dan penuh intrik menjadi alat untuk tujuan mulia, seperti menegakkan hukum dan keadilan. Dengan mengatakan menangkap Harun Masiku adalah bagian dari nilai politik yang luhur, Ara mencoba menghubungkan pemberantasan korupsi dengan moralitas politik.
Sentilan kepada Hasto yang terkesan defensif terhadap langkah Ara, menegaskan bahwa politik seharusnya berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar melindungi kepentingan partai. Ini adalah kritik simbolis yang juga ditujukan kepada eks partai penguasa yang dianggap kurang proaktif dalam membantu penegakan hukum.
Dukungan koalisi KIM dan LSM Anti-Rasuah
Dukungan dari koalisi KIM menunjukkan langkah Ara dapat membangun narasi positif di mata masyarakat, terutama menjelang tahun-tahun politik seperti 2024-2025. Koalisi ini tampaknya ingin memanfaatkan momentum untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi.
Dukungan dari LSM menambah kredibilitas gagasan Ara. LSM anti-korupsi sering kali dianggap sebagai suara moral dalam isu pemberantasan korupsi, sehingga dukungan mereka memperkuat persepsi sayembara ini adalah langkah yang sahih dan bermakna.
Respon Hasto Kristiyanto
Reaksi Hasto yang cenderung keras dan defensif justru memperkuat persepsi publik bahwa PDIP merasa terpojok dengan kasus Harun Masiku. Ini menciptakan kesan partai kurang mendukung transparansi dalam kasus ini.
Jika tidak dikelola dengan baik, reaksi PDIP dapat dianggap sebagai sikap defensif terhadap isu korupsi, yang berisiko menggerus kepercayaan publik.
Implikasi lebih luas
Dengan mengangkat isu moralitas politik, Ara tidak hanya menarik perhatian publik tetapi juga membangun legitimasi sebagai figur yang berkomitmen pada keadilan. Ini bisa menjadi modal politik yang kuat, terutama jika ia memiliki ambisi untuk peran yang lebih besar di masa mendatang.
Langkah Ara dan dukungan luas terhadapnya meningkatkan tekanan pada PDIP untuk lebih proaktif dan terbuka dalam menangani isu ini. Jika PDIP terus bersikap defensif, mereka berisiko kehilangan simpati publik.
Langkah Ara merupakan upaya berani untuk menghubungkan politik dengan moralitas dan keadilan, yang jarang dilakukan oleh politisi di Indonesia. Respons defensif dari Hasto Kristiyanto justru memperbesar dampak moral dan politis dari tindakan Ara. Dengan dukungan luas dari koalisi KIM dan LSM, gagasan ini berpotensi menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi sekaligus mendorong partai-partai lain untuk lebih transparan dan akuntabel.
At the end, kita berharap Ara akan terus konsisten membingkai langkah ini sebagai perjuangan moral untuk keadilan, bukan sekadar taktik politik.
KIM dapat memanfaatkan momentum untuk memperkuat posisi politik dengan menunjukkan keberpihakan nyata pada isu pemberantasan korupsi.
PDIP seyogyanya mengalihkan sikap defensif menjadi kolaboratif untuk memulihkan citra partai sebagai pendukung utama pemberantasan korupsi.
Kionghii Ara ...
Lihat :
Joyogrand, Malang, Tue', Dec' 03, 2024.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
