2. Perspektif hak asasi manusia dan non-diskriminasi
Mengalokasikan posisi berdasarkan etnisitas atau asal-usul juga dikondisikan tidak melanggar prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan. Pemerintahan yang efektif harus didasarkan pada kompetensi dan kapasitas. Distribusi jabatan diatur fifty-fifty adalah strategi dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan yang benar-benar anti korupsi.
3. Kebutuhan akan pengawasan yang efektif
Masalah korupsi tidak hanya terkait dengan asal-usul pejabat, tetapi juga dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Pendekatan yang lebih efektif untuk mengatasi korupsi adalah melalui penguatan sistem audit, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas. Memastikan pejabat publik bertanggungjawab atas tindakan mereka adalah kunci untuk mengatasi korupsi.
4. Pemberdayaan masyarakat lokal
Dalam konteks Papua, penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Ini berarti memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi masyarakat Papua agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi pemimpin yang efektif.
5. Pendekatan yang lebih inklusif
Pemerintah juga harus fokus pada pendekatan yang lebih inklusif dan representatif. Ini berarti memastikan masyarakat Papua memiliki peran penting dalam pemerintahan dan bahwa suara mereka didengar dalam pengambilan keputusan. Ini juga berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk berkontribusi pada pembangunan daerah.
6. Memperkuat kelembagaan dan reformasi sistem
Upaya untuk mengatasi korupsi memerlukan reformasi kelembagaan yang lebih luas, termasuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi, serta memastikan hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi. Dengan demikian, fokusnya harus pada menciptakan sistem yang kuat dan akuntabel, bukan pada pengaturan berdasarkan asal-usul.
Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, solusi terbaik untuk mengatasi korupsi dan masalah lainnya di Papua adalah dengan memperkuat sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan yang inklusif, pengawasan yang kuat, dan pemberdayaan masyarakat lokal, bukan melalui pembagian posisi berdasarkan asal-usul.
Joyogrand, Malang, Tue' Apr' 30, 2024.Â
