Pengakuan terhadap identitas budaya Papua menjadi bagian penting dari pendekatan pemerintah. Ini termasuk memberikan ruang bagi ekspresi budaya dan mendukung kegiatan sosial yang menghormati budaya Papua. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi rasa marginalisasi dan meningkatkan kebanggaan budaya.
6. Kolaborasi internasional
Pemerintah Indonesia juga berupaya menjaga hubungan baik dengan komunitas internasional terkait masalah Papua. Pendekatan diplomasi ini mencakup kerjasama dengan negara-negara lain untuk mengatasi masalah hak asasi manusia dan mendukung pembangunan Papua.
Namun, pendekatan-pendekatan ini juga menghadapi tantangan, seperti kritik terhadap tindakan keamanan yang dinilai represif dan kurang efektifnya dialog politik dalam mencapai solusi jangka panjang. Isu-isu hak asasi manusia dan marginalisasi juga menjadi perhatian penting bagi masyarakat Papua dan komunitas internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengevaluasi dan menyempurnakan pendekatan mereka untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi Papua.
Solusi Fifty-fifty
Asal tahu, dana yang melimpah ke Papua tak banyak menghasilkan sesuatu yang positif di mata masyarakat. Penyakit korupsi di daerah ini sudah semakin akut. Pandangan awal Otsus bahwa sejauh putera daerah yang memimpin daerahnya pasti mereka akan melakukan prosperity approach semaksimal mungkin. Kenyataannya tidaklah seperti itu, lihat Lukas Enembe misalnya atau Barnabas Suebu jauh sebelumnya. Korupsi yang sulit dihapuskan di daerah ini akan mempersulit komunikasi sosial-politik antara pemerintah dengan masyarakat.
Dari berbagai pertimbangan, sebaiknya kepala daerah asli Papua fifty-fifty dengan kepala daerah pendatang, agar korupsi daerah yang dikeluhkan rakyat dapat diatasi secara bertahap.
Pembagian jabatan kepala daerah antara penduduk asli Papua dan pendatang haruslah menjadi salah satu pendekatan untuk mengatasi berbagai masalah di Papua, termasuk korupsi. Langkah ini tentu harus memperhatikan beberapa aspek penting untuk menentukan apakah strategi ini efektif dan adil.
Beberapa poin yang perlu dipertimbangkan :
1. Prinsip otonomi dan kewenangan daerah
Papua memiliki status otonomi khusus, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan internal mereka sendiri. Pembagian jabatan berdasarkan asal-usul seyogyanya dikondisikan tidak melanggar prinsip otonomi dan juga prinsip demokrasi, di mana kepala daerah dipilih berdasarkan pemilihan yang adil dan terbuka.
