Dengan latar belakang tsb di atas, OPM telah menjadi salah satu isu yang cukup kompleks dalam konteks politik Indonesia dan hubungan internasional, serta terus menjadi topik perdebatan yang berkelanjutan.
Contoh yang sangat mengusik adalah Kapten Phillips Pilot Susi Air yang sudah lama disandera OPM dan belum juga bisa dilepaskan oleh TNI dari tangan OPM. Mengapa OPM begitu sulit diajak berunding untuk pelepasan pilot tak berdosa ini.
Proses negosiasi dan operasi pembebasan sandera tentulah tantangan yang kompleks dan sensitif, terutama ketika berhadapan dengan kelompok seperti OPM, sebagaimana halnya sandera Israel di tangan Hamas yang sudah berjalan 6 bulan.
Beberapa alasan mengapa negosiasi dengan OPM berjalan lambat atau menemui jalan buntu :
1. Tujuan dan agenda OPM
OPM memiliki agenda politik yang berbeda dari pemerintah Indonesia. Tujuan utama mereka adalah kemerdekaan Papua, dan kasus penyanderaan dapat digunakan sebagai alat negosiasi untuk menekan pemerintah. Mereka mengajukan tuntutan yang sulit dipenuhi oleh pemerintah, seperti pengakuan kemerdekaan atau penarikan pasukan militer dari wilayah Papua.
2. Struktur Organisasi OPM yang terfragmentasi
OPM terdiri dari berbagai kelompok dan fraksi dengan kepemimpinan yang berbeda. Tidak selalu mudah untuk memastikan siapa yang memiliki wewenang untuk berunding, dan kesepakatan dengan satu kelompok mungkin tidak diakui oleh kelompok lain. Ini menambah kompleksitas dalam mencapai konsensus atau kesepakatan yang menguntungkan.
3. Aksi gerilya dan lokasi yang sulit dijangkau
OPM beroperasi di daerah pedalaman dan pegunungan Papua, yang sulit dijangkau oleh pasukan militer dan aparat penegak hukum. Keuntungan geografis ini membuat mereka lebih sulit ditemukan dan ditekan melalui cara-cara konvensional.
4. Dukungan masyarakat lokal