Tak sabar saya pun segera beralih ke topik lain yi soal politik identitas di belahan manapun di dunia ini.
PP : Bagaimana soal konflik horisontal dalam masyarakat seperti Indonesia yang kini mempunyai istilah kadrun dan cebong bahkan kampret dalam keterbelahan masyarakat yang masih berlangsung hingga sekarang?
AI : Konflik horisontal adalah bentuk konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok masyarakat yang sejenis, misalnya antar kelompok etnis, agama, atau kelas sosial. Konflik ini seringkali disebabkan oleh perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.
Di Indonesia, istilah-istilah seperti "kadrun", "cebong", dan "kampret" yang dikenal sebagai bentuk pengecualian terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, memperlihatkan adanya konflik horisontal yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada diskriminasi dan prejudice atau prasangka yang melekat dalam masyarakat, dan perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengatasi masalah tersebut.
Untuk mengatasi konflik horisontal seperti ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, seperti peningkatan kesadaran dan toleransi, peningkatan partisipasi dan dialog antar kelompok, dan pembentukan norma-norma sosial yang inklusif. Ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat, namun merupakan hal yang penting untuk dicapai demi menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis.
Well, bagus nih responnya. Lalu saya sambung bagaimana memilih pemimpin yang bertali-temali dengan pertanyaan tadi.
PP : Apakah wajar kalau di sebuah negara yang dalam konstitusinya jelas disebut sebagai negara sekuler seperti indonesia, masih saja kita dapatkan bahwa pemimpin terpilih itu haruslah dari golongan tertentu dan bukannya bebas untuk semua warga negara Indonesia.
AI : Menurut konstitusi Indonesia, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin yang berdasar pada golongan tertentu seperti agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.
Meski demikian, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Masih ada praktik diskriminasi dan prejudice atau prasangka yang melekat dalam masyarakat dan pemilu, seperti diskriminasi terhadap perempuan atau kelompok-kelompok minoritas dalam hal pemilihan pemimpin.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan usaha-usaha konkret dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam proses pemilu, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Ini merupakan hal yang penting untuk menjaga integritas demokrasi dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
ChatGPT atau Chat Generative Pre-Trained Transformer dari websitenya https://chat.openai.com/chat memang tak sulit dan responnya cepat dan terukur, tapi jelas ada settingan tertentu dalam masalah hubungan internasional dan hubungan antar negara.
