Menggabungkan metode Analisis Wacana Deskursif (AWD) dan Analisis Wacana Kritis (AWK) memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis teks-teks perjanjian pajak. Analisis ini tidak hanya mengkaji struktur dan kohesi linguistik dari teks (AWD) tetapi juga mengeksplorasi bagaimana teks-teks tersebut berfungsi dalam konteks kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar (AWK). Pendekatan terpadu ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana wacana perpajakan internasional dibentuk dan dipertahankan.
Sinergi Antara AWD dan AWK
1. Struktur Teks dan Relasi Kekuasaan:
AWD fokus pada struktur teks dan bagaimana elemen-elemen linguistik bekerja untuk membentuk makna yang koheren dan kohesif. Dalam konteks treaty shopping dan penghindaran pajak berganda, AWD dapat mengidentifikasi bagaimana teks perjanjian pajak disusun untuk memungkinkan interpretasi yang menguntungkan pihak tertentu. Misalnya, penggunaan istilah-istilah spesifik dan definisi yang ambigu dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi multinasional.
Sementara itu, AWK fokus pada bagaimana teks-teks tersebut digunakan untuk mempertahankan atau mengubah dominasi kekuasaan. AWK mengungkapkan bagaimana narasi tertentu dalam teks perjanjian pajak digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang sebenarnya merugikan perekonomian negara-negara berkembang. Dengan menggabungkan kedua metode ini, kita dapat melihat bagaimana struktur linguistik dan relasi kekuasaan saling berinteraksi untuk membentuk wacana perpajakan internasional.
2. Analisis Kontekstual:
AWD memberikan analisis yang terperinci tentang bagaimana teks-teks perjanjian pajak disusun, mengidentifikasi elemen-elemen linguistik yang memastikan kohesi dan koherensi. Misalnya, analisis ini dapat menunjukkan bagaimana kalimat dan paragraf disusun untuk menciptakan narasi yang tampak netral tetapi sebenarnya mendukung interpretasi yang menguntungkan pihak tertentu.
Di sisi lain, AWK menempatkan teks-teks ini dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih besar. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana teks-teks tersebut digunakan oleh aktor-aktor yang kuat, seperti korporasi multinasional dan pemerintah negara-negara maju, untuk mempertahankan status quo kekuasaan. AWK mengungkapkan bagaimana narasi tentang efisiensi pajak dan kebebasan ekonomi digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik penghindaran pajak yang merugikan negara-negara berkembang.
3. Pengungkapan Celah Hukum dan Narasi Legitimasi:
Dengan AWD, kita dapat mengidentifikasi celah-celah hukum dalam teks perjanjian pajak yang memungkinkan praktik treaty shopping. Analisis ini menunjukkan bagaimana istilah-istilah spesifik dan definisi yang ambigu digunakan untuk menciptakan peluang bagi penghindaran pajak. Misalnya, istilah "penduduk" mungkin didefinisikan dengan cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengklaim status penduduk di negara dengan tarif pajak rendah meskipun tidak ada kegiatan ekonomi yang signifikan di negara tersebut.
AWK kemudian menunjukkan bagaimana celah-celah hukum ini dilegitimasi melalui narasi yang dibangun dalam teks dan wacana publik. Narasi tentang efisiensi pajak dan hak untuk mengoptimalkan beban pajak digunakan untuk membenarkan praktik-praktik ini, meskipun dampaknya merugikan pendapatan negara-negara berkembang. Dengan menggabungkan AWD dan AWK, kita dapat melihat bagaimana struktur linguistik dan narasi kekuasaan bekerja bersama untuk menciptakan dan mempertahankan praktik-praktik penghindaran pajak.
