Pendahuluan
Treaty shopping dan penghindaran pajak berganda adalah isu penting dalam kajian pajak internasional yang semakin menjadi sorotan di era globalisasi ini. Kedua konsep ini melibatkan upaya individu atau entitas, terutama perusahaan multinasional, untuk memanfaatkan celah-celah dalam perjanjian pajak bilateral antara negara-negara guna mengurangi kewajiban pajak mereka secara signifikan, terkadang dengan cara yang tidak sah atau tidak etis. Praktik treaty shopping, misalnya, melibatkan strukturisasi investasi dan pengaturan transaksi melalui negara-negara dengan perjanjian pajak yang menguntungkan untuk mendapatkan manfaat pajak yang lebih besar daripada yang seharusnya. Sementara itu, penghindaran pajak berganda terjadi ketika entitas mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penghasilan yang sama tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali oleh otoritas pajak yang berbeda.
Diskursus mengenai fenomena ini tidak hanya relevan bagi para pembuat kebijakan dan akademisi di bidang perpajakan tetapi juga bagi masyarakat luas karena implikasinya terhadap keadilan fiskal dan distribusi beban pajak. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam treaty shopping dan penghindaran pajak berganda seringkali berhasil mengurangi pajak mereka secara drastis, sementara individu dan bisnis yang lebih kecil harus menanggung beban pajak yang lebih besar. Ini menimbulkan pertanyaan etis dan memicu debat tentang keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan global.
Untuk memahami dan menganalisis fenomena ini dengan lebih mendalam, kita dapat menggunakan dua metode analisis wacana yang diperkenalkan oleh filsuf Prancis, Paul-Michel Foucault, yaitu Analisis Wacana Deskursif (AWD) dan Analisis Wacana Kritis (AWK). AWD fokus pada bagaimana teks-teks hukum dan perjanjian pajak disusun dan bagaimana kohesi serta koherensi unsur-unsur teks tersebut membentuk makna yang memungkinkan praktik-praktik treaty shopping. Sementara itu, AWK memandang wacana sebagai alat yang digunakan untuk membentuk dan mempertahankan dominasi kekuasaan, yang dalam konteks ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana narasi-narasi tertentu dalam kebijakan perpajakan internasional mendukung kepentingan ekonomi entitas kuat dan mengukuhkan ketidakadilan struktural.
Dengan menggunakan pendekatan AWD dan AWK, kita dapat mengungkap lapisan-lapisan makna dan kekuasaan yang tersembunyi di balik teks-teks perjanjian pajak, serta memahami dinamika kekuasaan yang mempengaruhi pembuatan dan penerapan kebijakan perpajakan internasional. Ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana praktik treaty shopping dan penghindaran pajak berganda berkembang dan bagaimana mereka dapat diatasi melalui reformasi kebijakan yang lebih adil dan transparan.
Apa itu Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda?
Treaty shopping adalah praktik di mana perusahaan multinasional atau individu memanfaatkan celah dalam perjanjian pajak bilateral untuk mendapatkan manfaat pajak yang tidak semestinya. Mereka melakukan ini dengan cara mengalihkan investasi atau transaksi melalui negara-negara yang memiliki perjanjian pajak yang lebih menguntungkan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan tarif pajak rendah, meskipun perusahaan tersebut tidak benar-benar melakukan kegiatan ekonomi yang signifikan di negara tersebut.
Penghindaran pajak berganda terjadi ketika sebuah entitas mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penghasilan yang sama tidak dikenakan pajak lebih dari satu kali oleh otoritas pajak yang berbeda. Meskipun perjanjian pajak bilateral bertujuan untuk menghindari pemajakan berganda dan memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional, perusahaan-perusahaan sering kali menemukan cara untuk memanfaatkan ketentuan-ketentuan ini sehingga mereka tidak membayar pajak di negara mana pun atau membayar pajak dalam jumlah yang sangat rendah.
Mengapa Fenomena Ini Penting?
Fenomena treaty shopping dan penghindaran pajak berganda penting karena mereka menimbulkan tantangan signifikan bagi keadilan dan efektivitas sistem perpajakan internasional. Ketika perusahaan-perusahaan multinasional mampu menghindari pajak melalui strategi-strategi ini, beban pajak yang lebih besar jatuh pada individu dan bisnis kecil yang tidak memiliki akses atau sumber daya untuk melakukan hal yang sama. Ini menciptakan ketidakadilan yang mendasar dalam distribusi beban pajak dan mengurangi pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.
Selain itu, praktik-praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan otoritas pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa perusahaan-perusahaan besar dapat menghindari pajak sementara mereka sendiri harus membayar pajak penuh, hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, ini dapat melemahkan legitimasi institusi perpajakan dan mempengaruhi stabilitas sosial dan politik.
Bagaimana Metode AWD dan AWK Dapat Digunakan untuk Menganalisis Fenomena Ini?
Metode Analisis Wacana Deskursif (AWD) dan Analisis Wacana Kritis (AWK) dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana treaty shopping dan penghindaran pajak berganda dibingkai dan dipertahankan dalam wacana publik dan kebijakan.
Metode AWD
Pendekatan Dasar AWD
AWD (Analisis Wacana Deskursif) adalah sebuah metode yang memandang wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat dan sebagai fenomena linguistik yang netral. Dalam konteks ini, wacana diperlakukan sebagai teks yang memiliki struktur tertentu dan diatur oleh aturan-aturan linguistik yang memastikan kohesi dan koherensi. Kohesi merujuk pada hubungan antarbagian dalam teks yang membuatnya tampak sebagai satu kesatuan, sementara koherensi merujuk pada bagaimana unsur-unsur teks tersebut saling terkait secara logis untuk membentuk makna yang dapat dipahami.
Aplikasi AWD dalam Analisis Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda
Dalam konteks treaty shopping dan penghindaran pajak berganda, AWD akan mengeksplorasi bagaimana teks perjanjian pajak dan dokumen terkait disusun untuk menciptakan makna tertentu yang mendukung interpretasi tertentu dari perjanjian tersebut. Analisis ini akan berfokus pada struktur teks dan bagaimana elemen-elemen linguistik ini bekerja sama untuk membentuk narasi yang mendukung atau menentang praktik-praktik ini.
1. Analisis Struktur Teks: AWD memulai dengan menganalisis struktur teks dari perjanjian pajak, termasuk bagaimana paragraf dan kalimat disusun, serta bagaimana istilah-istilah kunci didefinisikan dan digunakan. Misalnya, istilah-istilah seperti "penduduk," "penghasilan," dan "usaha tetap" sering kali memiliki definisi yang spesifik dalam perjanjian pajak, yang dapat diinterpretasikan dengan cara-cara yang menguntungkan pihak tertentu. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana definisi-definisi ini dapat menciptakan celah hukum yang memungkinkan treaty shopping.
2. Kohesi dan Koherensi: AWD juga berfokus pada aspek kohesi dan koherensi dalam teks perjanjian. Kohesi mencakup penggunaan kata ganti, konjungsi, dan kata-kata lain yang menghubungkan bagian-bagian teks untuk menciptakan kesatuan. Koherensi, di sisi lain, mengacu pada hubungan logis antarbagian teks. Dalam perjanjian pajak, kohesi dan koherensi dapat digunakan untuk mengarahkan pembacaan dan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak.
3. Interpretasi Teks: AWD memungkinkan kita untuk melihat bagaimana teks-teks ini diinterpretasikan oleh para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan konsultan pajak. Misalnya, sebuah teks perjanjian mungkin menyertakan klausul yang tampak jelas, tetapi dapat diinterpretasikan dengan cara-cara yang berbeda oleh pihak-pihak yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dengan menggunakan AWD, analisis dapat menunjukkan bagaimana interpretasi ini berperan dalam memungkinkan atau menghalangi praktik treaty shopping.
Contoh Penggunaan AWD
Sebagai contoh, dengan menggunakan metode AWD, analisis bisa menunjukkan bagaimana istilah-istilah dalam perjanjian pajak didefinisikan dan diinterpretasikan untuk memungkinkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk treaty shopping. Misalnya, istilah "penduduk" mungkin didefinisikan dengan cara yang sangat spesifik dalam sebuah perjanjian pajak, memungkinkan perusahaan untuk mengklaim status penduduk di negara yang memberikan manfaat pajak yang besar, meskipun tidak ada kegiatan ekonomi yang signifikan di negara tersebut. Dengan menganalisis bagaimana istilah ini digunakan dalam teks dan bagaimana kohesi serta koherensi dibangun di sekitar istilah ini, kita dapat memahami bagaimana celah hukum ini muncul.
Fokus Struktur Teks dan Elemen Linguistik
Fokus dari AWD akan pada struktur teks dan bagaimana elemen-elemen linguistik ini bekerja bersama untuk membentuk narasi yang mendukung atau menentang praktik-praktik ini. Misalnya, sebuah teks perjanjian pajak mungkin menggunakan bahasa yang ambigu atau klausul yang kompleks yang dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara. AWD akan mengeksplorasi bagaimana struktur ini digunakan untuk menciptakan makna yang mendukung interpretasi tertentu, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak.
Metode AWK
Pendekatan Dasar AWK
Metode AWK (Analisis Wacana Kritis) memandang wacana bukan sekadar sebagai teks linguistik yang netral, tetapi sebagai praktik kebahasaan yang terorganisasi dan memiliki kekuatan untuk membentuk serta mengkonstruksi praktik sosial. Dalam pandangan ini, wacana dilihat sebagai alat yang digunakan oleh berbagai aktor untuk mengubah atau mempertahankan dominasi kekuasaan. Fokus utama AWK adalah pada totalitas relasi unsur wacana yang manifes (terlihat jelas) dan terselubung (tidak terlihat secara langsung) untuk membongkar relasi dominasi kekuasaan antar kelompok di dalamnya.
Aplikasi AWK dalam Analisis Treaty Shopping dan Penghindaran Pajak Berganda
Dalam konteks treaty shopping dan penghindaran pajak berganda, metode AWK digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana wacana ini digunakan oleh entitas tertentu, seperti korporasi multinasional, untuk mempertahankan dominasi mereka atas negara-negara dengan kebijakan pajak yang lebih lemah. Analisis ini akan mengungkap bagaimana narasi-narasi tertentu mengenai efisiensi pajak, kebebasan ekonomi, dan investasi asing digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang sebenarnya merugikan perekonomian negara-negara berkembang.
1. Konstruksi Sosial melalui Wacana: AWK memandang wacana sebagai cara untuk mengkonstruksi realitas sosial. Dalam hal treaty shopping, wacana yang digunakan oleh korporasi multinasional sering kali berfokus pada argumen bahwa penghindaran pajak melalui perjanjian internasional adalah bentuk dari optimasi pajak yang sah dan efisien. Narasi ini mengkonstruksi penghindaran pajak sebagai sesuatu yang normal dan bahkan diinginkan, mengaburkan fakta bahwa praktik ini merugikan basis pajak negara-negara berkembang.
2. Dominasi Kekuasaan: Salah satu aspek penting dari AWK adalah bagaimana wacana digunakan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan. Dalam kasus treaty shopping, korporasi multinasional menggunakan wacana tentang kebebasan ekonomi dan hak untuk mengoptimalkan beban pajak untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Analisis kritis terhadap wacana ini dapat mengungkapkan bagaimana bahasa dan terminologi yang digunakan dalam perjanjian pajak dan kebijakan fiskal internasional dirancang untuk melayani kepentingan korporasi besar, sementara mengabaikan dampak negatifnya terhadap negara-negara dengan ekonomi yang lebih lemah.
3. Narasi Legitimasi: AWK juga mengkaji bagaimana narasi-narasi tertentu digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang merugikan. Misalnya, argumen bahwa pengurangan beban pajak akan meningkatkan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk membenarkan celah-celah dalam perjanjian pajak yang memungkinkan treaty shopping. Analisis ini dapat menunjukkan bahwa meskipun narasi ini tampak positif, mereka sering kali mengabaikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak sebenarnya mengurangi pendapatan negara dan dapat merugikan pembangunan jangka panjang.
Contoh Penggunaan AWK
Sebagai contoh, AWK dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana istilah-istilah seperti "efisiensi pajak" atau "kebebasan ekonomi" digunakan dalam dokumen-dokumen kebijakan untuk mendukung praktik treaty shopping. Istilah-istilah ini mungkin terdengar positif dan netral, tetapi dalam analisis kritis, kita dapat melihat bahwa mereka sering digunakan untuk melegitimasi celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi besar. Misalnya, narasi bahwa "efisiensi pajak" adalah tujuan yang sah dapat digunakan untuk membenarkan penghindaran pajak yang agresif, sementara dampaknya terhadap pendapatan negara diabaikan.
Fokus Totalitas Relasi Wacana
Fokus utama dari AWK adalah pada totalitas relasi unsur wacana, baik yang terlihat jelas maupun yang terselubung. Ini berarti analisis akan mengeksplorasi tidak hanya teks yang ada di permukaan, tetapi juga konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas di mana teks tersebut berfungsi. Misalnya, analisis AWK dapat mengungkap bagaimana kebijakan perpajakan internasional dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok lobi korporasi atau bagaimana media dan wacana publik membentuk persepsi tentang keabsahan treaty shopping.
Arkeologi (Bentuk Teks, Lahiriah, Terlihat)
Pendekatan arkeologi dalam analisis wacana menekankan pada bentuk lahiriah dan struktur teks yang terlihat. Ini berarti memeriksa dokumen-dokumen, perjanjian, dan teks hukum yang ada untuk memahami bagaimana mereka disusun dan bagaimana struktur mereka mempengaruhi interpretasi. Dalam konteks treaty shopping, analisis arkeologi akan memeriksa teks perjanjian pajak secara rinci, menyoroti ketentuan-ketentuan spesifik yang memungkinkan celah hukum. Ini termasuk melihat bagaimana istilah-istilah seperti "penduduk," "penghasilan," dan "usaha tetap" didefinisikan dan digunakan dalam perjanjian untuk menciptakan peluang bagi penghindaran pajak.
Genealogi (Motivasi Mental, Unsur Kedalam)
Pendekatan genealogi dalam analisis wacana berfokus pada motivasi mental dan unsur-unsur kedalaman yang mendasari pembentukan dan pemeliharaan wacana tertentu. Ini berarti mengeksplorasi sejarah dan konteks yang melatarbelakangi teks-teks dan kebijakan, serta mengungkap motif-motif tersembunyi yang mungkin mendorong praktik-praktik tertentu. Dalam konteks treaty shopping dan penghindaran pajak berganda, analisis genealogis akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan perpajakan internasional berkembang dan siapa aktor-aktor utama yang mempengaruhinya. Ini juga akan mencakup analisis tentang bagaimana ide-ide mengenai kebebasan ekonomi dan efisiensi pajak digunakan untuk mendukung praktik-praktik yang menguntungkan bagi perusahaan multinasional tetapi merugikan negara-negara berkembang.
Interaksi AWD dan AWK
Pendekatan Terpadu: AWD dan AWK
Menggabungkan metode Analisis Wacana Deskursif (AWD) dan Analisis Wacana Kritis (AWK) memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis teks-teks perjanjian pajak. Analisis ini tidak hanya mengkaji struktur dan kohesi linguistik dari teks (AWD) tetapi juga mengeksplorasi bagaimana teks-teks tersebut berfungsi dalam konteks kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar (AWK). Pendekatan terpadu ini memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana wacana perpajakan internasional dibentuk dan dipertahankan.
Sinergi Antara AWD dan AWK
1. Struktur Teks dan Relasi Kekuasaan:
AWD fokus pada struktur teks dan bagaimana elemen-elemen linguistik bekerja untuk membentuk makna yang koheren dan kohesif. Dalam konteks treaty shopping dan penghindaran pajak berganda, AWD dapat mengidentifikasi bagaimana teks perjanjian pajak disusun untuk memungkinkan interpretasi yang menguntungkan pihak tertentu. Misalnya, penggunaan istilah-istilah spesifik dan definisi yang ambigu dapat menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi multinasional.
Sementara itu, AWK fokus pada bagaimana teks-teks tersebut digunakan untuk mempertahankan atau mengubah dominasi kekuasaan. AWK mengungkapkan bagaimana narasi tertentu dalam teks perjanjian pajak digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang sebenarnya merugikan perekonomian negara-negara berkembang. Dengan menggabungkan kedua metode ini, kita dapat melihat bagaimana struktur linguistik dan relasi kekuasaan saling berinteraksi untuk membentuk wacana perpajakan internasional.
2. Analisis Kontekstual:
AWD memberikan analisis yang terperinci tentang bagaimana teks-teks perjanjian pajak disusun, mengidentifikasi elemen-elemen linguistik yang memastikan kohesi dan koherensi. Misalnya, analisis ini dapat menunjukkan bagaimana kalimat dan paragraf disusun untuk menciptakan narasi yang tampak netral tetapi sebenarnya mendukung interpretasi yang menguntungkan pihak tertentu.
Di sisi lain, AWK menempatkan teks-teks ini dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih besar. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana teks-teks tersebut digunakan oleh aktor-aktor yang kuat, seperti korporasi multinasional dan pemerintah negara-negara maju, untuk mempertahankan status quo kekuasaan. AWK mengungkapkan bagaimana narasi tentang efisiensi pajak dan kebebasan ekonomi digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik penghindaran pajak yang merugikan negara-negara berkembang.
3. Pengungkapan Celah Hukum dan Narasi Legitimasi:
Dengan AWD, kita dapat mengidentifikasi celah-celah hukum dalam teks perjanjian pajak yang memungkinkan praktik treaty shopping. Analisis ini menunjukkan bagaimana istilah-istilah spesifik dan definisi yang ambigu digunakan untuk menciptakan peluang bagi penghindaran pajak. Misalnya, istilah "penduduk" mungkin didefinisikan dengan cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengklaim status penduduk di negara dengan tarif pajak rendah meskipun tidak ada kegiatan ekonomi yang signifikan di negara tersebut.
AWK kemudian menunjukkan bagaimana celah-celah hukum ini dilegitimasi melalui narasi yang dibangun dalam teks dan wacana publik. Narasi tentang efisiensi pajak dan hak untuk mengoptimalkan beban pajak digunakan untuk membenarkan praktik-praktik ini, meskipun dampaknya merugikan pendapatan negara-negara berkembang. Dengan menggabungkan AWD dan AWK, kita dapat melihat bagaimana struktur linguistik dan narasi kekuasaan bekerja bersama untuk menciptakan dan mempertahankan praktik-praktik penghindaran pajak.
Implementasi Gabungan AWD dan AWK
Dalam penerapannya, menggabungkan metode AWD dan AWK melibatkan langkah-langkah berikut:
1. Analisis Struktural (AWD):
- Mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen linguistik dalam teks perjanjian pajak, termasuk penggunaan istilah, definisi, dan struktur kalimat.
- Meneliti kohesi dan koherensi teks untuk memahami bagaimana makna dibentuk dan dipertahankan.
2. Analisis Kritis (AWK):
- Menempatkan teks dalam konteks kekuasaan yang lebih luas, mengeksplorasi bagaimana teks digunakan untuk mempertahankan atau mengubah relasi kekuasaan.
- Mengungkap narasi-narasi yang digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik tertentu, seperti penghindaran pajak.
3. Integrasi Temuan:
- Menggabungkan temuan dari analisis struktural dan kritis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana teks-teks perjanjian pajak dibentuk dan digunakan.
- Menyoroti interaksi antara elemen linguistik dan narasi kekuasaan, menunjukkan bagaimana keduanya bekerja bersama untuk mendukung atau menentang praktik-praktik tertentu.
Kesimpulan
Menggunakan metode AWD (Analisis Wacana Deskursif) dan AWK (Analisis Wacana Kritis) dalam menganalisis fenomena treaty shopping dan penghindaran pajak berganda memberikan pendekatan yang holistik dan mendalam terhadap isu-isu yang kompleks ini. Dengan AWD, kita dapat memeriksa secara detail struktur teks hukum dan perjanjian pajak, mengidentifikasi bagaimana elemen-elemen linguistik dan retoris tertentu disusun untuk memungkinkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional. Analisis ini membantu kita memahami bagaimana bahasa dan terminologi dalam teks-teks tersebut dirancang untuk memberikan keuntungan fiskal kepada entitas tertentu, serta bagaimana koherensi dan kohesi dalam teks ini berperan dalam menciptakan makna yang mendukung praktik-praktik penghindaran pajak.
Di sisi lain, metode AWK membawa kita ke dalam ranah kekuasaan dan dominasi, mengeksplorasi bagaimana wacana perpajakan internasional dibentuk dan dipertahankan oleh aktor-aktor dengan kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. AWK memungkinkan kita untuk melihat di balik teks hukum dan mengungkap motivasi, ideologi, dan kepentingan yang mendasari kebijakan perpajakan internasional. Dengan fokus pada bagaimana narasi-narasi tertentu dibangun untuk mendukung kepentingan entitas kuat, AWK mengungkap ketidakadilan struktural yang dihasilkan oleh sistem perpajakan global saat ini.
Pendekatan gabungan AWD dan AWK tidak hanya memperkaya analisis kita dengan memadukan aspek tekstual dan kontekstual, tetapi juga memberikan panduan bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan transparan. Dengan memahami bagaimana teks-teks perjanjian pajak dibentuk dan bagaimana dinamika kekuasaan mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut, kita dapat merancang reformasi yang mengurangi peluang untuk treaty shopping dan penghindaran pajak berganda. Reformasi ini dapat mencakup pengetatan definisi dalam perjanjian pajak, peningkatan transparansi dalam transaksi internasional, serta peningkatan kerjasama antarnegara untuk mengatasi celah-celah hukum yang ada.
Secara keseluruhan, penggunaan metode AWD dan AWK membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana wacana perpajakan internasional dibentuk dan dipertahankan. Ini juga menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam menangani isu-isu global yang kompleks seperti treaty shopping dan penghindaran pajak berganda. Dengan demikian, analisis yang mendalam dan terintegrasi ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi pajak, dan masyarakat luas dalam upaya menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
Referensi :
Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. Pantheon Books.
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.
Wodak, R., & Meyer, M. (2009). Methods for Critical Discourse Analysis. Sage Publications.
https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action6/
