Menurut KPK, kasus RJ Lino karena ada laporan masyarakat pada beberapa tahun yang lalu dan RJ Lino telah diperiksa KPK pada bulan April 2014. Keterangan yang pernah diberikan RJ Lino saat pemeriksaan KPK, bahwa pengadaan QCC tahun 2010 telah dilakukan prosedur pengadaan sesuai aturan. Setelah 10 kali gagal lelang secara prosedur bisa dilakukan melalui mekanisme penunjukkan langsung. Jika ditengarai ada kerugian negara, RJ Lino mempertanyakan kenapa pengadaan barang QCC sejenis di pelabuhan Belawan dengan spesifikasi hampir sama tapi harga lebih mahal 60% justru tidak ada yang mempermasalahkan?.
Anehnya, Ketua Pelaksana KPK Taufiqurahman Ruki seperti tergesa-gesa. Status RJ Lino sebagai tersangka pengadaan 3 Quay Container Crane (QCC) tahun 2010 baru ditanda tangani pada tanggal 15 Desember 2015 atau 2 hari menjelang habis masa tugas KPK Jilid III. Itupun KPK belum menghitung kerugian negara yang ditimbulkan atas pengadaan tersebut. Kasus RJ Lino, KPK Tunggu Laporan BPKP soal Kerugian Negara.
Padahal, pada tahun 2012 KPK menetapkan Pelindo II sebagai lembaga dengan integritas tertinggi kelima di Indonesia. Jika RJ Lino benar-benar melakukan korupsi, artinya KPK teledor dan tidak konsisten. Mengapa bisa memberikan penghargaan pada Pelindo II tanpa menyelidiki terlebih dahulu laik tidaknya Pelindo II mendapatkan predikat bergengsi sebagai lembaga berintegritas.
Â
Kekuatan Besar digalang untuk mendeligitimasi JOKOWI
Dalam beberapa kesempatan Jokowi mengapresiasi dan memuji performance RJ Lino dalam melakukan inovasi percepatan program sektor Maritim. RJ Lino adalah salah satu anak emas dan andalan Jokowi. Eksistensi RJ Lino memenuhi kriteria sebagai entry point serangan kepada Jokowi.
Sebagai profesional, RJ Lino adalah salah satu pion profesional terkuat bagi Jokowi sekaligus pion terlemah secara politik. Karena RJ Lino bukan pejabat dan kader partai politik manapun.
Rieke Dyah Pitaloka, Masinton Pasaribu, Rizal Ramli, Budi Waseso. Mereka begitu percaya diri menjalankan aksi-aksinya. Dalam kondisi normal sangat tidak masuk akal RDP begitu berani & galaknya mengancam pemakzulan. Masinton Pasaribu demikian garangnya dan gagah berani menyerang Kabareskrim jika tidak mampu mundur saja bahkan menantang Kabareskrim "silahkan kalau anda tidak suka cari kesalahan saya". Kepretan-kepretan Rizal Ramli yang otomatis membuat citra buruk Presiden sebagai komandan para menteri di Kabinet Kerja. Opini publikpun mulai terbentuk, Jokowi dianggap tidak mempunyai cukup kemampuan leadership mengkoordinir bawahannya.
Satu biduk satu perahu, sangat tidak masuk akal jika mereka tidak menyadari efek buruk bagi Pemerintahan Jokowi atas aksi-aksi mereka. Kesimpulannya hanya satu, aksi-aksi mereka adalah KESENGAJAAN DAN UPAYA SISTEMIK UNTUK MENDELIGITIMASI JOKO WIDODO SEBAGAI PRESIDEN RI.
Benang merah diantara mereka adalah : RDP, Masinton Pasaribu adalah bagian dari faksi PDIP kontra Jokowi. Budi Waseso mempunyai kedekatan emosional dengan Budi Gunawan. Penetapan super cepat Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto sebagai tersangka oleh Bareskrim mengkonfirmasi betapa takdzimnya Buwas terhadap Budi Gunawan. Kekecewaan BG urung menjadi Kapolri tidak sembuh walau sudah dilantik menjadi Wakapolri. Rizal Ramli adalah salah satu kandidat cawapres PDIP 2014. Tidak mungkin seseorang dijadikan kandidat oleh PDIP tanpa mempunyai kedekatan dan hubungan khusus dengan para elitnya. Skenario PDIP sejak awal adalah mengusung Jokowi-RR. Tidak ada nama JK sebelumnya. Hal ini cukup mengkonfirmasi mengapa RR begitu tendensius terhadap JK. Lengkap sudah barisan sakit hati yang mempunyai motif tujuan yang sama.Â
Yang bisa ditarik benang merah hubungan antara Ruki dengan kelompok mereka adalah esprit de corps. Ruki seorang Purnawirawan Polisi. Kasus Pelindo II yang dilidik Buwas telah berhasil membuat opini publik menjadikan RJ Lino seorang penjahat akan tetapi kurangnya bukti tidak bisa menjadikan RJ Lino tersangka. Bareskrim dibawah kepemimpinan Anang Iskandar sangat berhati-hati melanjutkan penyidikan Pelindo II. Maka hanya KPK lah satu-satunya lembaga yang bisa dimanfaatkan dan tidak mungkin bisa di intervensi Presiden.
