Bahaya Patronase dan Klientelisme dalam Pilkades Serentak: Mencermati Pilkades Serentak di Kabupaten Malaka

Evaluasi berkala harus tetap dilakukan untuk menyempurnakan undang-undang pilkades. Hal ini tidak bisa ditawar lagi demi menghindari potensi perpecahan dan potensi diskriminasi di tengah masyarakat pemilih. 

Selain evaluasi yang terus-menerus, pendidikan politik harus terus berjalan dan dilakukan secara masif. Sebab kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi masyarakat kita sebagian besar masih sangat rendah. Ketidakcerdasan ini akan menyulut potensi perpecahan semakin besar di antara sesama warga desa. 

Demokrasi mengatakan bahwa setiap calon kepala desa harus siap kalah dan menang. Tetapi faktanya, yang kalah sudah pasti akan merasakan kekecewaan di satu sisi dan yang menang akan bereforia. 

Biaya Pilkades yang tinggi menyebabkan frustrasi yang tinggi bagi mereka yang kalah. Bagi yang menang, mereka akan memikirkan berbagai cara untuk mengorupsi dana desa untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan selama proses pencalonan hingga hari pemilihan. 

Hal ini yang menyebabkan, dana desa milyaran yang digelontorkan pemerintah pusat dari APBN seperti tidak memberi pengaruh bagi kemajuan desa dan masyarakatnya. 

Padahal dana desa peruntukkannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat desa. 

Bila pemenang bisa lebih dewasa untuk merangkul kembali para pemilih dan memersatukan antara pendukung dan non pendukung, tentu akan sangat baik. 

Tetapi apabila setelahnya atau pasca pemilihan lalu ada rencana untuk membalaskan dendam kepada warga yang bukan pendukungnya dalam bentuk diskriminasi pemberian bantuan maka akan bahaya dan memberikan dampak yang buruk di tengah masyarakat yang mereka pimpin. 

Jika demikian, upaya mendekatkan pembangunan kepada masyarakat desa tidak akan berhasil dan memberi kesan sia-sia. Kalau upaya balas dendam ini berlangsung selama masa kepemimpinan mereka maka akan sangat tidak efektif terhadap pembangunan. 

Apalagi tidak terlalu sulit untuk memetahkan setiap warga desa sesuai dengan calon kepala desa. Dengan jumlah pemilih antara 500 sampai dengan 1500 pemilih, maka tim-tim khusus dari setiap calon dengan mudah dapat membuat data yang akurat siapa pendukung calon mereka dan siapa yang mendukung calon lainnya. 

Pemetaan tersebut membuat kecenderungan gesekan antara para pendukung tidak dapat dihindari.