Mohon tunggu...
Okto Klau
Okto Klau Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis lepas

Menulis adalah mengabadikan pikiran

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Bahaya Patronase dan Klientelisme dalam Pilkades Serentak: Mencermati Pilkades Serentak di Kabupaten Malaka

12 Desember 2022   13:29 Diperbarui: 12 Desember 2022   13:52 409
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Asisten II dan Kadis PMD Kab. Malaka melepas logistik untuk Pilkades serentak Kab. Malaka beberapa waktu lalu. Sumber: Viktorynews.id

Bahaya yang berikut adalah konflik antara kerabat. Hal ini terjadi sebab setiap orang tentunya memiliki pilihan politisnya masing-masing. Namun pilihan politik ini tidak diikuti dengan kesadaran akan kedewasaan politik dan kecerdasan politik yang baik. 

Jadinya, pilihan politik itu bisa menjadi sumber konflik. Dan konflik itu dapat terjadi di antara kerabat. Parahnya, konflik itu tidak berhenti di dalam pesta demikrasi itu, tapi terbawa sampai ke berbagai dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Bahwa kebebasan sangat dijamin di tengah alam demokrasi memang tidak disangkal. Namun efek negatifnya bisa sangat terasa di tengah masyarakat. 

Apabila di dalam pemilihan umum baik untuk presiden maupun untuk para calon legislatif dampak negatif itu tidak terlalu terasa. Tetapi untuk pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota sudah sangat terasa friksi tersebut. 

Efek negatif lain dari pola patronase ini adalah konflik antara para pendukung. Hal ini sangat terasa di pilkades sebab jumlah pemilih yang sedikit membuat tim-tim khusus dari calon kepala desa akan dengan mudah membuat pemetaan antara para pendukung. 

Dan akibat lanjutannya, pola ini tidak hanya berhenti pada dukung-mendukung dalam pilkades tapi terbawa sampai kepada kebijakan-kebijakan dan tata kelola pemerintahan desa pasca pilkades. 

Contoh pola patronase politik desa, pejabat baru yang memenangkan kontestasi pilkades akan menunjuk beberapa orang menjadi pegawai baru atau perangkat desa. 

Ini diperparah dengan diskriminasi dalam memberikan bantuan-bantuan pemerintah tatkala sang pemenang kontestasi pilkades itu telah menjabat. 

Sementara itu pola klientelisme dapat dilihat pada pola kebijakan pemerintah desa. Dana desa yang dikucurkan dalam bentu proyek-proyek desa selalu dikelolah oleh para pendukungnya. 

Begitu pula dengan pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakatnya, selalu diutamakan para pendukungnya. 

Apa yang harus kita lakukan? 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun