Surat keterangan dokter tersebut harus berdasarkan pemerikasaan yang benar dan valid. Bukan sekedar untuk memenuhi kelengkapan administratif.
Hal kedua yang juga menjadi prioritas adalah insentif yang harus ditambah untuk para petugas KPPS. Â
Hal ketiga adalah perlu ada pelatihan bagi para petugas KPPS yang lebih intens agar menghindari kekeliruan dan kecerobohan yang bisa terjadi.
Hal keempat, pemerintah dan para penyelenggara Pemilu di tingkat lebih tinggi pun sudah harus memikirkan perlu adanya petugas medis di setiap dusun yang siap siaga melayani beberapa TPS dusun tersebut agar dapat menghidarkan korban yang tidak perlu dari para petugas KPPS.
Last but not list. Janganlah beranggapan bahwa dengan penyederhanaan surat suara otomatis tugas KPPS menjadi ringan. Sabar dulu bos. Kinerja KPPS bisa saja bertambah berat sebab menuntun kejelian dan keakuratan data penghitungan surat suara dari TPS.
Janganlah pula beranggapan bahwa penyederhanaan tersebut memudahkan pemilih dalam hal mencoblos. Sabar dulu bos. Bisa saja pemilih tambah pusing dan asal-asalan saja mencoblos atau yang lebih ekstrim kerumitan yang ada akan menambah juga golongan putih yang enggan menggunakan hak suara mereka.
Meski ada keuntungan dari penyederhanaan ini tetapi tidak sedikit pula kerugian yang mesti ditanggung. Dari ukuran kertas suara, tentu kertasnya akan semakin besar sebab semua nama calon dan partai ada di satu kertas suara.
Kalau pun dibuat kecil ukurannya, maka konsekuensinya huruf dan gambar yang digunakan akan semakin kecil.
Oleh karena itu, ketakutannya banyak surat suara akan rusak dan menjadi tidak sah. Tentu kerugiannya ada pada partai dan calon yang di surat suara rusak itu.
Belum lagi keruwetan yang akan terjadi saat harus melipat kembali kertas suara tersebut setelah selesai pencoblosan. Apakah ini akan menghemat waktu ataukah justru menambah waktu pencoblosan?
Waktu jugalah yang akan memberikan penilaian, apakah penyederhanaan surat suara lebih banyak mendatangkan manfaatnya atau sebaliknya.
