Kabinet Zaken atau Akomodatif? Pilihan Sulit Prabowo

Keputusan Prabowo ini pun dianggap oleh sebagian pengamat sebagai bentuk "politik hutang budi," di mana Prabowo merasa harus mengakomodasi kepentingan Jokowi yang dianggap berperan besar dalam memenangkan pemilihan presiden 2024.

Janji Politik dan kabinet yang Ideal

Selain itu, munculnya nama-nama menteri yang dinilai kurang berhasil pada masa pemerintahan Jokowi semakin memperkuat kekhawatiran bahwa Prabowo tidak akan mampu membentuk kabinet yang ideal. 

Publik akan mempertanyakan apakah Prabowo mampu menjaga janji-janji politiknya jika tokoh-tokoh yang dipilih tidak memiliki performa yang baik selama menjabat di pemerintahan sebelumnya.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa beberapa menteri dari era Jokowi juga memiliki rekam jejak yang baik. 

Mengakomodasi mereka dalam kabinet bisa menjadi langkah cerdas untuk memastikan keberlanjutan program-program yang sudah berjalan, terutama di bidang-bidang strategis seperti infrastruktur dan ekonomi. 

Dengan demikian, Prabowo bisa memanfaatkan pengalaman mereka untuk mempercepat implementasi kebijakan di masa pemerintahannya.

Kabinet Zaken dan Kebutuhan Politik

Pada akhirnya, pilihan antara kabinet zaken atau kabinet akomodatif bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut strategi politik yang harus dipertimbangkan dengan matang. 

Jika Prabowo terlalu condong pada kabinet akomodatif, ia bisa kehilangan kepercayaan publik yang menginginkan perubahan nyata. 

Di sisi lain, jika memilih kabinet zaken tanpa memperhitungkan realitas politik, pemerintahannya bisa tersandera oleh parlemen yang tidak kooperatif.