ALASAN MEMILIH JUDUL
Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Konsekuensi dari perceraian, khususnya terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak, menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih dalam. Judul ini dipilih untuk menyoroti urgensi memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari fenomena perceraian, terutama dalam hal pemberian nafkah anak oleh ayah. Hukum Islam secara tegas mengatur kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bahkan setelah perceraian terjadi. Namun, implementasi aturan ini seringkali menemui berbagai kendala di lapangan.
Dengan memilih judul ini, penulis bertujuan mengkaji bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada. Judul ini dipilih karena memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian serta memperkaya literatur akademik yang ada.
Pemenuhan nafkah anak memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan anak dan keluarganya. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang meningkatkan kesejahteraan anak-anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan anak.
PEMBAHASAN REVIEW
Skripsi ini mengkaji tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anak mereka setelah perceraian, dalam konteks hukum Islam. Fokus khususnya adalah pada studi kasus di Desa Bintoyo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Tujuan utamanya adalah menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam memastikan bahwa ayah memenuhi kewajibannya pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan studi kasus dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relavan, termasuk ayah yang bercerai, ibu, anak-anak, dan otoritas agama setempat
HAK NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN
A. Nafkah Menurut Tinjauan Hukum Islam
Nafkah dalam perspektif hukum Islam adalah suatu kewajiban yang ditetapkan bagi suami untuk menyediakan kebutuhan hidup, termasuk makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perhatian bagi istri dan anggota keluarganya. Pengertian nafkah secara etimologis berasal dari kata Arab "nafaqa" yang berarti "belanja untuk kepentingan hidup", sedangkan secara terminologi, mencakup segala kebutuhan yang diberikan seseorang kepada orang lain di bawah tanggung jawabnya.
Dasar hukum nafkah dalam Islam dapat ditemukan dalam ketentuan Nash (Al-Qur'an dan Hadis) serta Ijma' (kesepakatan para ulama). Suami bertanggung jawab penuh untuk menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Hal ini dijelaskan dalam kesepakatan para fuqaha bahwa suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
Adapun perbedaan pendapat mengenai nafkah antara anak laki-laki dan perempuan menjadi perhatian khusus dalam diskusi hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan dan semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam menerima nafkah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi. Pendapat ini menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah tidak harus dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan lebih pada kapasitas ekonomi dan kebutuhan yang spesifik.
Namun, pendapat lain mengemukakan adanya perbedaan dalam pemberian nafkah, terutama terkait dengan situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, ada yang berpendapat bahwa anak perempuan berhak menerima nafkah sampai dia menikah, sementara anak laki-laki hanya sampai dia dewasa atau mampu mencari nafkah sendiri. Pendapat ini juga mengaitkan nafkah dengan kondisi fisik, seperti sakit-sakitan.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat, prinsip utama yang dipegang teguh dalam hukum Islam adalah keadilan dan keseimbangan dalam memberikan nafkah. Suami diharapkan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan ekonomi, sementara hak-hak istri dan anggota keluarga lainnya dijamin dan dijaga dengan baik dalam sistem hukum Islam.
B. Macam-Macam Pemberian Nafkah
Sebagian besar ulama juga menyepakati bahwa anak memiliki hak untuk menerima nafkah dari ayahnya, dengan mempertimbangkan beberapa syarat yang ditegaskan sebagai berikut:
1. Ayah yang mampu mencari nafkah atau memiliki pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
2. Namun, ayah tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sudah memiliki penghasilan sendiri atau memiliki pekerjaan tetap.
3. Menurut mazhab Hanbali, anak-anak yang memiliki agama yang sama dengan ayahnya harus dinafkahi. Meskipun demikian, mayoritas ulama menyatakan bahwa perbedaan agama tidak boleh menghalangi pemberian nafkah kepada anak.
C. Sebab Wajib Memberi Nafkah
Nafkah dalam konteks pernikahan dan hubungan keluarga didasarkan pada beberapa sebab yang menjadi landasan hukum dalam ajaran Islam. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai nafkah dalam berbagai konteks tersebut:
- Nafkah bagi Istri:
Kewajiban memberikan nafkah kepada istri merupakan salah satu tanggung jawab utama suami dalam pernikahan. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Tingkat ketaatan istri kepada suami dapat mempengaruhi haknya atas nafkah. Jika istri tidak taat atau nusyuz (membangkang tanpa alasan syar'i), dia tidak berhak menerima nafkah dari suami. Namun, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dengan cara yang baik dan adil, sesuai dengan kemampuan finansialnya.
- Nafkah bagi Anak:
Orang tua, terutama ayah, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ini mencakup pendidikan, kesehatan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri secara finansial. Ajaran Rasulullah SAW menegaskan pentingnya kewajiban ini, sehingga istri yang tidak menerima nafkah secara jelas dari suaminya berhak mengambil dari harta suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sesuai dengan kebutuhannya yang wajar.
- Perlakuan terhadap Budak:
Dalam konteks sejarah, seseorang yang memiliki budak wajib memberikan makanan, pakaian, dan perawatan yang layak kepada budaknya. Rasulullah SAW menekankan bahwa seorang budak tidak boleh diberikan beban yang melebihi kemampuannya dan harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Meskipun konsep perbudakan tidak lagi relevan dalam konteks modern, prinsip perlakuan yang baik dan adil terhadap semua individu tetap dipegang teguh dalam ajaran Islam.
D. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak
Dalam al-Qur'an dan hadits, tidak secara tegas dijelaskan kapan masa pemberian nafkah kepada anak berakhir, namun terdapat isyarat-isyarat yang mengarah pada hal tersebut. Para ulama melakukan ijtihad berdasarkan isyarat-isyarat ini untuk menentukan batas pemberian nafkah kepada anak. Menurut berbagai madzhab, seperti Imam Hanafi dan Maliki, pemberian nafkah kepada anak gugur ketika anak telah dewasa dan sehat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, batasan pemberian nafkah untuk anak laki-laki hingga ia bermimpi (baligh) dan untuk anak perempuan hingga ia haid. Sementara menurut Imam Hanbali, nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah jika sang anak tidak memiliki harta atau pekerjaan. Meskipun demikian, tidak ada kesepakatan yang tegas mengenai batasan pemberian nafkah berdasarkan usia anak.
