Analisis Pemetaan Konflik (Simon Fisher): Pergusuran Permukiman Kampung Pulo

ANALISIS PEMETAAN KONFLIK: PENGGUSURAN PERMUKIMAN KAMPUNG PULO

Nurul Aulia Mijayanti

nurulaulia@upnvj.ac.id  

Abstrak: Pemetaan konflik dapat mengklarifikasi berbagai level permasalahan, memberikan gambaran menyeluruh, mengorganisasi titik pandang setiap orang dan memberi solusi efektif. Penelitian ini bertujuan memetakan pemicu konflik, jenis konflik, dan penanganan konflik oleh Pemprov DKI Jakarta dengan masyarakat Kampung Pulo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Hasil pemetaan mengungkap bahwa konflik dipicu oleh perbedaan kepentingan antara masyarakat Kampung Pulo dengan Pemprov DKI Jakarta. Masyarakat Kampung Pulo menuntut ganti rugi yang sepadan atas penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Penanganan konflik sudah berlangsung lama dan melibatkan berbagai pihak terkait, namun semua pihak belum memahami pentingnya melakukan pemetaan konflik. Perlu integrasi atau kolaborasi pendekatan formal dan lokal dalam pemetaan konflik pada kasus ini.

Kata kunci: pemetaan konflik, penggusuran, masyarakat Kampung Pulo, Pemprov DKI Jakarta

Abstract: Mapping the conflict may clarify the various levels of problems, giving a whole, organizing point of view of each person and provide effective solutions. This study aims to map a trigger of conflict, types of conflicts, and conflict management by the DKI Jakarta Provincial Government and the people of Kampung Pulo. 

The method used in this research is qualitative. The data collected in this study are secondary data. The results of the mapping revealed that the conflict was triggered by differences in interests between the people of Kampung Pulo and the DKI Jakarta Provincial Government. The people of Kampung Pulo are demanding compensation commensurate with the evictions carried out by the DKI Jakarta Provincial Government. . Conflict handling has been going on for a long time and involves various related parties, however, all parties do not yet understand the importance of conducting conflict mapping. It needs integration or collaboration of formal and local approaches in conflict mapping in this case.

Keywords: conflict mapping, evictions, the people of Kampung Pulo, Pemprov DKI Jakarta

Pendahuluan 

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).